Kuasa dan pengetahuan merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Karenanya, pengetahuan hampir selalu berkelindan dengan yang namanya kekuasaan. 

Keduanya memiliki hubungan timbal balik. Kekuasaan beroperasi terus-menerus menciptakan pengetahuan. Begitu juga sebaliknya, pengetahuan diasumsikan berbentuk implikasi dari kekuasaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Foucault dalam Power of Knowledge.

Kuasa dalam masa modern oleh Foucault mengalami pola normalisasi, yaitu kuasa yang disamarkan, disembunyikan, dan diselubungi sehingga terkesan tidak tampak. Kuasa tidak lagi bekerja melalui penindasan dan kekuatan fisik. 

Kuasa dijalankan dengan memuat regulasi-regulasi dan ditaati secara sukarela dalam sebuah organisasi, instansi, maupun negara. Oleh karenanya, kebenaran akan selalu diproduksi ulang oleh yang punya kuasa melalui wacana. (K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Prancis)

Penyelenggara kekuasaan akan selalu memproduksi entitas pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Dan setiap kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu, disebarkan via wacana yang dibentuk oleh kekuasaan. Kekuasaan sebagai rezim wacana dianggap mampu menggapai, menembus, dan mengontrol individu atau personal sampai kepada kenikmatan-kenikmatan yang paling intim.

Misalnya Aceh dengan otonomi khusus dimilikinya bebas mengatur urusan rumah tangga pemerintahannya. Aceh sebagai sebuah daerah dengan dasar dan asas syariat Islam yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung membentuk pengetahuan yang tertuang dalam berbagai institusi sesuai dengan dasar dari daerah tersebut. 

Aceh tentu akan menyuarakan berbagai macam pengetahuan dan informasi yang mendukung landasan daerahnya. Pengetahuan tersebut tereproduksi secara teratur dan sistematis dalam berbagai bidang.

Simbolisasi poligami dalam bentuk rancangan qanun di Aceh adalah satu bentuk relasi kuasa dan pengetahuan. Kiranya ada dua bentuk relasi kuasa dan pengetahuan yang dapat diungkap pada tulisan ini. Pertama, pengetahuan dalam bentuk keyakinan masyarakat Aceh tentang poligami yang sudah mendarah daging memiliki sumbangsih kekuasaan yang luar biasa. 

Sebagaimana kita ketahui, agama beserta ajaran yang terkandung di dalamnya memuat pelbagai konsepsi pengetahuan. Agama sebagai sebuah pengetahuan memiliki kekuasaan yang sangat besar, karena agama adalah wacana kekuasaan. 

Agama menimbulkan suatu tatanan masyarakat sesuai dengan pemahaman masyarakat tersebut tentang agama. Di sinilah pengetahuan mulai memproduksi kekuasaan, menjadi poin tambahan bagi pemangku kepentingan untuk merancang qanun poligami.

Kedua, relasi kuasa dan pengetahuan yang dapat diungkap di sini adalah penyelenggara pemerintahan Aceh sebagai subjek pemegang kekuasaan yang tentu memiliki kepentingan untuk melanggengkan rancangan qanun poligami. 

Proses untuk melanggengkannya tentu dapat mengadopsi pemikiran Antonio Gramsci tentang teori mempertahankan kekuasaan. Ada dua cara menurut Gramsci dalam mempertahankan kekuasaan, yaitu dominasi dan hegemoni.

Kiranya cara hegemoni adalah cara yang tepat untuk meloloskan rancangan qanun ini. Hegemoni sebagaimana yang diungkapkan oleh Gramsci dalam Selections From Prison Notebooks adalah proses kekuasaan yang bekerja dengan produksi wacana/nonfisik. Cara hegemoni ini ditempuh salah satunya dengan memproduksi wacana sebagai upaya agar rancangan qanun poligami ini dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.

Wacana yang dibangun dalam hal ini adalah wacana tentang poligami solusi dari nikah siri dan kekurangan penduduk pasca bencana. Wacana ini dirancang sebagai sebuah diskursus pengetahuan. 

Bahkan diskursus ini dirancang sedemikian rupa menjadi sebuah narasi. Narasi yang coba dibangun oleh pemangku kepentingan saat ini adalah pertarungan wacana poligami dengan wacana maraknya nikah siri dan wacana seks bebas. 

Berangkat dari pertarungan wacana ini, wacana poligami lebih mendapatkan keuntungan karena ruang publik didominasi oleh masyarakat beragama yang cenderung bersifat tunggal dan mendukung tindakan poligami. Dengan demikian, poligami lebih diterima sebagai sebuah kewajaran walaupun sebagian masyarakat menolak wacana poligami tersebut, sebut saja istri mantan Gubernur Aceh, aktivis perempuan Aceh, dan lain-lain.  

Melalui rancangan qanun poligami, pada dasarnya publik memang tidak dikontrol lewat kekuasaan yang sifatnya fisik, tetapi dikontrol, diatur, dan didisiplinkan tubuhnya lewat rezim wacana yang diproduksi oleh kekuasaan itu sendiri. Sehingga benar adagium yang mengatakan: siapa yang mengontrol epistemologi, maka akan mengontrol realitas. 

Dengan demikian, kuasa dengan sengaja atau tidak sengaja memproduksi pengetahuan yang mendisiplinkan tubuhnya sendiri.

Mengkritisi qanun di atas tentu akan sulit dilakukan. Anda akan didebat habis-habisan apabila berani menggugat upaya simbolisasi tersebut. Ditambah pengetahuan masyarakat yang sudah terbentuk perihal poligami adalah ajaran agama. 

Sebenarnya tanpa harus dilegalkan menjadi qanun, UU Perkawinan sudah mengakomodasi keinginan bagi suami yang ingin berpoligami. Dan ecara historis pun poligami sudah diatur di dalam ajaran Islam sejak 1400-an tahun yang lalu.

Menurut hemat penulis, ada permasalahan yang lebih urgen dicarikan solusinya ketimbang membuat rancangan qanun poligami, yakni mengentaskan kemiskinan, memberantas korupsi dan narkoba, serta meningkatan Sumber Daya Manusia untuk Aceh yang lebih baik. 

Sudah saatnya penyelenggara pemerintahan di Aceh mengedepankan qanun yang murni berbicara tentang kebutuhan masyarakat Aceh, bukan qanun yang menyasar pada nuansa kuasa dan pragmatisme nan berbau transaksional kapitalistik.