Golongan Karya dalam sejarahnya resmi terbentuk pada tanggal 20 Oktober 1964 (kemudian diperingati sebagai hari lahir Golkar) Golongan Karya sendiri didirikan atas prakarsa Angkatan Darat pada masa tersebut dengan tujuan untuk melawan dominasi politik Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu sedang menguat.

Kelahiran Golkar juga didasari oleh keresahan bahwa hingga awal orde baru tidak ada partai politik yang mewakili kepentingan militer,partai-partai yang lahir pada masa itu selalu mewakili kepentingan ideologi.

Harold Crouch dalam buku Golkar dan Militer karangan Leo Suryadinata mengatakan bahwa Soeharto berkeinginan untuk menggunakan sebuah kelompok independen yang diketuai oleh cendekiawan-cendekiawan anti Soekarno dan anti PKI untuk dikembangkan menjadi sebuah partai kemudian ia meninggalkan gagasan ini dan menjatuhkan pilihanya kepada Sekber-Golkar.

Sebagaimana diungkapkan Julian M.Boileau (1983) Golkar dipakai oleh militer untuk menenggelamkan sistem kepartaian dan menumbuhkan daya tawar militer dan untuk membangun dukungan rakyat pemilih yang memang tidak mungkin dilakukan langsung oleh militer. Golkar pun bernilai strategis bagi militer dalam menegakan stabilitas politik demi membangun pemerintahan orde baru yang bercirikan sentralisasi dan depolitisasi.

Pada 5 September 1966,dalam kedudukanya sebagai Menteri Pertahanan,Letnan Jendral Soeharto mengeluarkan instruksi kepada keempat Kepala Staf ABRI untuk menyediakan semua fasilitas yang dimungkinkan bagi pengembangan Sekber Golkar  dan pelaksanaan tugas-tugasnya baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah

Disinilah awal mula revitalisasi sekber Golkar sebagai mesin pemilu yang cocok untuk melegitimasi sekaligus menjamin posisi dominan militer.

Menjelang pemilu pertama yang diikuti Golkar pengaruh militer didalam tubuh Golkar semakin menguat hal ini dibuktikan dengan masuknya pengaruh Ali Moertopo dalam internal Golkar nama Ali Moertopo sendiri menguat pasca peristiwa kudeta 1965 karena posisinya yang sangat berpengaruh sebagai bagian dari intelijen Kostrad yakni Opsus (Operasi Khusus).

Menggunakan Opsus sebagai basisnya,Moertopo berhasil membentuk Bapilu (Badan Pengendali Pemilihan Umum) sebuah organisasi penting untuk menyelenggarakan dan memenangkan pemilu 1971.

Dengan masuknya pengaruh Ali Moertopo ke dalam internal Golkar semakin menguatkan peran militer di Golkar menjelang pemilihan umum 1971. Pengaruh Ali Moertopo di Golkar dimulai dengan penunjukan orang kepercayaan Ali Moertopo di berbagai posisi strategis di Golkar.

Pengaruh Ali Moertopo di Golkar dimulai dengan penunjukan orang kepercayaan Ali Moertopo yaitu Samsikum sebagai ketua kino Golkar yang baru selain itu Sekjen DPP Sekber Golkar Kolonel Soepardjo juga merupakan orang kepercayaan Ali Moertopo.

Masuknya pengaruh Ali Moertopo dalam Golkar juga menyebabkan reorganisasi kembali didalam internal Golkar berdasarkan data yang didapat pada tingkat provinsi semua ketua panitia daerah Sekber Golkar terdiri dari perwira ABRI berpangkat kolonel dan mayor sebagian sekjennya juga tokoh-tokoh militer.

Meskipun di satu sisi Ali Moertopo bersama Bapillu berhasil merekrut para cendekiawan muda diluar dari intelijen militer dalam kelompoknya cendekiawan muda yang bergabung diantaranya dari organisasi KAMI dan PMKRI seperti Jusuf Wanandi,Sofjan Wanandi,Cosmas Batubara,Rachman Tolleng dan David Napitupulu.

Hasil pemilu 1971 berhasil mengejutkan beberapa pihak Sekber Golkar berhasil memenangkan 227 kursi (62,8% suara) mengungguli NU yang meraih 58 kursi (18% suara) dan PNI 20 kursi (6,93% suara)

Sekber Golkar berhasil memenangkan pemilu pertama dengan suara yang sangat meyakinkan sementara hasil mengecewakan justru dialami oleh PNI suara PNI anjlok,pada saat itu alasan yang paling masuk akal adalah karena segmentasi pemilih PNI yang mayoritas pegawai negeri mengalihkan suara nya ke Golkar.

Hasil ini menjadi pukulan telak untuk PNI yang mana partai tersebut pada pemilu sebelumnya identik dengan partai pegawai negeri hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Kokarmendagri (Korps karyawan Kementrian Dalam Negeri) yang diketuai langsung oleh Mendagri saat itu Letjen Amir Machmud menginstruksikan pegawai negeri untuk memilih Golkar dalam pemilu.

Sementara suara NU relatif stabil karena sebagai partai yang berbasis agama suara pemilih NU relatif aman mayoritas pemilih NU tetap mengikuti perintah Ulama sehingga tidak tergerus secara massive oleh hadirnya Golkar.

Dalam buku ABRI dan Golkar Jenderal (purn) Rudini mengungkapkan walau banyak isu yang berkembang bahwa Golkar menang karena bbrp hal seperti didukung ABRI,mobilisasi pegawai negeri dll

Namun beliau berpendapat Golkar dapat memenangkan pertarungan dengan memanfaatkan psikologi masyarakat yang trauma akan PKI dan ingin perbaikan dalam hidup mereka Golkar dan pemerintah orde baru dianggap sebagai harapan baru serta pembebas dari kemelaratan

Sementara Ali Murtopo di dalam bukunya cenderung mengakui beberapa kalangan yang berpendapat bahwa kemenangan Golkar terjadi karna beberapa faktor seperti tersedianya dana,dukungan pejabat terutama dari ABRI,Korpri,perusahaan-perusahaan bahkan juga karena intimidasi yang terjadi di lapangan.

Terkait hal itu Ali Murtopo membenarkan bahwa semua itu memberikan sumbangan pada Golkar akan tetapi Ali Murtopo tetap berpendapat bahwa faktor utama kemenangan Golkar adalah “keyakinan dan harapan masyarakat kepada kekuatan sosial politik yang masih muda ini (Golkar) yang tak pernah mengalami stigma historis seperti partai-partai politik lain

Pengamat politik Eep Saefulah Fatah mengenai hubungan antara Golkar dan Militer berpendapat bahwa pada masa kelahiran awal orde baru ciri ayah-anak dalam hubungan ABRI-Golkar masih sangat kental terasa dalam pelaksanaan dua pemilu pertama orde baru misalnya,ABRI benar-benar mengeluarkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk memenangkan Golkar[1].

Hubungan ayah-anak itu mengalami penurunan intensitas sekalipun sangat terbatas dalam masa-masa kemudian yang terlihat pada masa pasca pemilu 1971 Sarwono Kusumaatmaja sekretaris fraksi Golkar menggambarkan hubungan antara paman dan keponakan dengan kata lain hubungan keduanya bagaikan hubungan perkerabatan yang tidak sejajar 


[1] Saefulah,Eep.1996.Melacak Akar Historis Hubungan ABRI-Golkar.Jakarta.Penerbit ISAI

Suryadinata,Leo.1992.Golkar dan Militer : Studi Tentang Budaya Politik. Jakarta: LP3ES

Boileau,Julian,1983.Golkar:Functional Group Politcs in Indonesia,Jakara:CSIS