Dengan segala keresahan, surat ini saya tulis. Saya ingin sampaikan kepada rektor Universitas Khairun (Unkhair), Dr. Husen Alting, terkait Surat Keputusan (SK) pemberhentian putus studi atau Drop Out terhadap empat mahasiswa Unkhair, di antaranya Fahrul Abdullah, Arbi M. Nur, Fahyudi, dan Ikra.

Keputusan itu tentu menjadi perhatian publik dan memicu protes. Itu wajar. Terlebih terhadap keluarga keempat mahasiswa yang mendengar kabar tersebut. Tiap hari mereka merasa kecewa.

Saya, yang juga sebagai mahasiswa Unkhair, merasa sedih dan resah. Sedih karena mereka adalah teman-teman mahasiswa, dan resah karena keputusan tersebut diambil sepihak oleh bapak.

Sejak aksi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dari Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus (SPDK) dengan berakhir ricuh, saya yang berdiri melihat secara langsung kebrutalan pembubaran aksi dengan represif, dan cemohan sejumlah pejabat kampus, geram. Pejabat kampus yang menyandang gelar berlapis-lapis itu mengeluarkan argumen yang tidak wajar. Tidak pantas. Dia marah-marah, karena mahasiswa aksi soal Papua dan dari luar kampus.

Soal aksi Papua memang benar. Benar karena aksi Papua-lah empat mahasiswa itu di Drop Out. Namun, argumen yang dilontarkan tidak berdasar pada penilaian objektif. Saya kira menyimpulkan pendapat sendiri bukan kebenaran mutlak yang harus dipertahankan tanpa mencari tahu lebih dulu kebenarannya.

Saya sendiri tidak bersepakat dengan aksi yang mengusung soal ‘kemerdekaan Papua’ atau ‘hak menentukan nasib sendiri untuk Papua’, namun kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, di depan umum adalah hak setiap manusia yang lahir di bumi nusantara. Bukankah itu yang harus kita lakukan bila kita memahami dan mengakui kalau negara ini adalah negara demokrasi?

Setiap orang yang menyampaikan pendapat, apa pun itu, tak ada pengecualian. Kebebasan tak boleh dibungkam. Barangkali mereka yang aksi soal Papua punya alasan tertentu. Kampus tidak seharusnya menghakimi orang tanpa dasar yang kuat. Terlebih acuannya hanya menggunakan peraturan akademik dan undang-undang perguruan tinggi.

Kita di lingkungan akademik, lingkungan dengan orang-orang berstatus sosial, pemegang dalih ‘kebenaran ilmiah’, tentu segala persoalan harus didudukkan perkaranya. Bukan langsung menghakimi.

Bila dalihnya ‘mengancam integritas bangsa’ dan melakukan perbuatan ‘makar’, bukankah itu keputusan pengadilan? Sejauh ini, baru Unkhair yang pertama kali mengeklaim itu dan mengambil alih tugas pengadilan lalu menetapkan empat orang mahasiswa sebagai tersangka.

Ada lagi yang paling sangat tidak masuk akal ialah terkait keputusan tanpa surat panggilan kepada ke empat mahasiswa. Misalnya, menurut penuturan salah satu korban Drop Out, Arbi misalnya, melalui liputan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di Unkhair, LPM Kultura, surat DO yang terbit sejak 12 Desember 2019 nomor: 1860/UN44/KP/2019 itu tidak mereka peroleh hingga saat ini.

Kembali lagi soal di atas. Soal argumen seorang pejabat kampus. Ketika represif, yang terjadi pada 30 Desember 2019 lalu itu, dan ada dua orang mahasiswa yang dilarikan ke Fakultas Kedokteran untuk mendapat perawatan medis, salah satunya mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unkhair. Hari itu, ada dekan FPIK hadir melihat mahasiswanya. Di depan kami, dia berkisah dengan cukup ‘enteng’ soal pengalaman dia semasa ikut demo.

Dengan sikap mengucilkan, dia katakan masalah ‘soal DO’ itu masalah kecil. Seolah-olah pengalaman dia di masa Orba lebih ekstrem ketimbang DO. Saya tidak tahu, apakah dia aktif terlibat menggulingkan Soeharto atau tidak. Pun saya tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya sehingga dia berani berkata demikian.  

Pastinya, bahasa dekan itu membuat saya kembali berpikir, mengapa ke empat yang di-Drop Out dari kampus dan hanya bilang ‘ini masalah kecil’?

Pak rektor, waktu memandang dosen itu, membuat saya berpikir bagaimana mungkin menganggap ini adalah masalah kecil. Ratusan mahasiswa demo, dan dia menganggap ini hanyalah sesuatu yang kecil. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan pihak pejabat kampus begitu mengecewakan, terlebih bagi saya yang juga menempuh studi di Unkhair.

Selain itu, beberapa di antara dosen, ketika tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan kampus terjadi, melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Saya sebut itu sebagai ‘provokasi’. Kenapa? Karena menganggap aksi yang digelar itu bukan mahasiswa Unkhair dan tidak harus mahasiswa Unkhair diam. Banyak saksi. Banyak pula bukti dari beredarnya video-video yang diunggah melalui media sosial.

**

Pak rektor yang saya hormati, saya bisa mengeklaim, kebijakan bapak sepenuhnya salah. Salah karena menghakimi mahasiswa yang aksi tidak mengatasnamakan almamater Unkhair, dan tidak gelar aksi di Unkhair tapi justru dipermasalahkan. 

Aksi yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara pada 2 Desember itu, menurut saya, tidak ada hubungannya dengan kampus yang bapak pimpin sekarang ini. Surat yang bapak peroleh dari Kepolisian itu bukan dalih yang kuat. Sementara, dengan bangganya bapak mengeluarkan SK yang menurut banyak kalangan termasuk saya diambil sepihak.

Tindakah bapak, pejabat kampus dan aparat keamanan kampus sangat jauh dari batas kewajaran. Antikritik dan parsial.

Kejadian itu mengingatkan saya pada suatu waktu, ketika saya mengkritik kebijakan kampus melalui media sosial. Masalahnya cukup krusial soal pungli. Salah satu dosen langsung japri ke saya. Saya dianggap provokator. Terkait masalah yang saya unggah itu, kata dia harus dibicarakan terlebih dahulu, bukan malah ada gerakan tambahan.

Kejadian itu membuat saya berpikir soal masalah yang dihadapi empat mahasiswa Unkhair hari ini. Bagaimana dengan mereka yang di-Drop Out tanpa dibicarakan terlebih dahulu dan melibatkan mereka dalam proses rapat membahas masalah mereka.

Sungguh, Pak, sungguh! Keputusan bapak sangat kejam. Kekuasaan yang bapak emban dan kebijakan yang bapak ambil membuat saya kecewa. Namun, kekecewaan ini tidak sendiri saya alami. Barangkali ada ribuan bahkan jutaan orang lain yang ikut kecewa dan marah.

Pak, keempat mahasiswa itu sama sekali tidak melakukan perbuatan vandalisme. Perbuatan yang merusak fasilitas kampus, atau merugikan universitas secara materil. Tentu bapak tahu soal syarat-syarat mengeluarkan atau drop out mahasiswa dari kampus.

Dengan surat ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati, sekiranya bapak mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Setidaknya, tidak membuat harapan keluarga dan orang tua dari ke empat mahasiswa itu tidak pupus begitu saja.

Dan uang kuliah yang mereka bayar selama ini bisa menjadi secercah harapan – ijazah wisuda. Meskipun kampus tidak menjanjikan pekerjaan, namun biarkan kedua orang tua mereka dengan bangga menikmati momen wisuda penuh bahagia.

Sepenggal surat ini adalah keterpanggilan moril, bukan ada kepentingan lain, dan dengan sadar. Layaknya mahasiswa yang ingin banyak belajar, saya gelisah melihat birokrasi kampus yang melakukan hal senonoh, suka-suka dan amoral.

Dengan itu, harap kiranya bapak duduki kembali dan berpikir lebih dalam dengan apa yang sudah bapak putuskan itu. Salam hormat dari saya. Semoga melalui surat ini bapak juga membacanya dan membuka pintu hati kita semua.