Tidak lupa belajar pada kearifan-kearifan sejarah bangsa sendiri. Majapahit, misalnya, bukanlah kerajaan kesatuan yang monolitik, melainkan memiliki dialektika tertentu. 

Pendekatan atas dialektika itu tampak pada produk budaya yang kita miliki, yakni nasi tumpeng dan nasi ambeng. Pada tumpeng, nasi mengerucut dari dasar menuju satu puncak. Pada ambeng, nasi dihamparkan di tampah, tidak ada puncak tidak ada dasar.

Raja harus tidak melulu tumpeng dan juga tidak terus-terusan ambeng. Ada momentum-momentum tertentu di mana Raja harus tumpeng, memimpin rakyatnya dengan tegas; dan pada momentum lain, Raja juga harus siap untuk menjadi ambeng, ketika dia melebur dalam kebersamaan dengan seluruh rakyatnya. 

Raja Majapahit tiap 35 hari sekali dengan sepenuh hati mengundang kepala daerah dari Thailand, Laos, Madagaskar, dan dari seluruh penjuru wilayah kekuasaannya untuk berkumpul bersama dalam nuansa kedekatan dari hati ke hati. Sejarah lokal ini bisa menjadi wacana bagi masa depan Indonesia.

Di dalam kehidupan manusia ini, tidak ada golongan yang benar dan golongan yang salah menurut satu golongan tertentu, karena tiap-tiap golongan sama-sama berada di dalam realitas. Maka, tidak ada yang dinamakan ‘golongan sesat’. Tentang apakah seseorang mencintai atau tidak, misalnya, kita tidak pernah benar-benar tahu. Yang bisa kita tangkap hanya clue-nya, bukan fakta fisiknya. 

Saya bisa saja mengatakan yang baik-baik di sini, tapi apakah ada yang tahu apa yang sesungguhnya ada di dalam hati saya. dan hanya Indonesia yang punya karakteristik tidak bisa diperdaya, tidak bisa dipecah-belah? Memang bisa diperdaya, tapi sebentar. 

Pelan-pelan orang Indonesia akan menemukan dirinya sendiri; tidak hanya sebagai manusia, tapi juga akan menemukan formula-formula kebersamaan dan sistem kenegaraan yang lebih baik daripada yang pernah ada sebelum-sebelumnya. Orang Indonesia tidak bisa ditipu oleh bule maupun Arab, karena kita lebih menipu daripada mereka.

Mengingatkan kembali bahwa korupsi merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia—seperti juga bagi bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, untuk mampu menanganinya, kita memerlukan dua hal, yakni tenaga yang besar dan kemauan yang tak kalah besar.

Sebab, apalah tenaga superbesar jika kemauan tak hadir? Kemauan di sini melibatkan kemauan dari aparatur-aparatur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi pemberantasan korupsi dan juga dari seluruh rakyat. Begitu pula, buat apa kemauan yang besar jika tak mampu menghasilkan tenaga untuk menjalankannya?

Di samping kepemimpinan dan kebersamaan, kita juga butuh adanya kekompakan langkah atau sinergi. Kalaupun secara struktural sudah ada lembaga-lembaga negara yang lengkap, tanpa sinergi pemberantasan korupsi tak akan berjalan baik.

Alih-alih membidik logika, dalam pemberantasan korupsi lebih menitikberatkan pada hati. Kalau menuruti jalannya logika, besaran gaji yang diterima aparatur negara tak mencukupi sehingga ketika ada peluang-peluang untuk korupsi, hampir mustahil untuk menolaknya. Namun ketika hati sudah bicara, akan lain pertimbangannya.

Kita saat ini baru mengenal satu supremasi, yakni supremasi hukum, padahal hukum hanya satu bagian saja. Supremasi hukum itu cara berpikirnya para penegak hukum. Kalau DPR sebagai wakil rakyat, sudut pandangnya adalah supremasi keadilan. 

Sementara itu, yang berlaku di dalam masyarakat adalah supremasi moral. Kalau di tengah jalan kita bertemu dengan seorang anak yang hampir mati kelaparan kemudian kita tidak menolongnya, secara hukum kita tak punya status salah. Namun secara moral, kita telah melakukan kesalahan.

Ulah penjajah sejak abad ke-17 dalam mengubah bangsa kita. Dulu, kita berbicara dengan menggunakan hati. Ilmu kawruh kita mengajarkan bahwa hati adalah ratu dan otak adalah perdana menteri. Hari-hari ini, begitu kita menjadi modern, kita menggeser posisi otak sebagai presiden. Kita digiring oleh Belanda untuk menggunakan ilmu otak. 

Bahkan dalam term “ratu” pun tatanan pemahaman kita sudah diobrak-abrik sedemikian rupa sehingga saat ini kita mengasosiasikan Ratu sebagai sosok wanita, sementara Raja adalah pria. Padahal Ratu adalah pusat dari sesuatu yang dinamakan Keraton. Maka tak heran jika kita kehilangan fokus tentang kepemimpinan.

Menyoroti posisi korupsi sebagai extraordinary crime di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya yang juga extraordinary untuk memberantasnya. Bahkan dalam Konvensi Antikorupsi yang diselenggarakan di Brazil, ada wacana untuk membawa dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Mahkamah Internasional saja.

Dalam pemberantasan korupsi, ada lagi hal yang harus ada: kebersamaan seluruh elemen-elemen negara untuk menegakkan nama baik Indonesia, dan juga gerakan penolakan terhadap imunitas yang mengarah pada status ‘tidak dipidana’. Jangan sampai pemberantasan korupsi hanya menyentuh yang di bawah-bawah saja. Ke depannya kita mesti menganut prinsip zero tolerance  terhadap tindak korupsi.

Hukum itu mutlak penting, tapi letaknya paling bawah. Kalau kita tidak menolong orang yang menderita, kita tidak dipersalahkan oleh hukum. Koruptor harus dihukum, tetapi kalau petugas hukum tidak menghukum koruptor, atau pura-pura tidak tahu bahwa atasannya terlibat tipikor, petugas itu tidak dihukum oleh hukum.

Yang berpikir supremasi hukum itu petugas negara. Tapi kalau rakyat, berpikirnya harus supremasi keadilan. Kalau masyarakat, fokusnya supremasi moral. 

Bahkan, seharusnya, Jaksa jangan hanya pandai mencari kesalahan. Jaksa juga harus pintar mencari kebenaran. Jaksa ke pengadilan tidak hanya menyeret terdakwa kejahatan, tapi bisa juga terdakwa kebaikan. Kalau terbukti jahat, Hakim menghukum. Kalau terbukti baik, Hakim memerintahkan kepada pemerintah untuk memberinya hadiah.

Hakim di Pengadilan, modal utamanya bukan pasal-pasal hukum, melainkan rasa keadilan dan keteguhan moral. Sangat mungkin manusia melakukan kesalaan yang belum ada pasal hukumnya. 

Buah catur saja yang jumlahnya hanya 32, punya 114 juta kemungkinan langkah. Kalau buah caturnya sebanyak penduduk Indonesia, 235 juta, berapa triliun probabilitas pelanggaran hukumnya? Maka Hakim harus selalu siap menciptakan pasal-pasal baru berdasarkan kejujuran nuraninya, rasa keadilan dan keteguhan moralnya.

Sebagai kalimat pamungkas, memilih kutipan dari Hamlet, “Zaman edan, terkutuklah nasibku karena aku lahir untuk meluruskanmu!”