Komitmen Joko Widodo kini tidak diragukan lagi dalam mengambil sikap tegas di periode jilid II dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan arus deras tindakan radikalisme dan terorisme, di mana hal itu memang kerap kali menghantui masyarakat bangsa ini.

Terbukti kalimat hukum Presiden kembali mengingatkan kita semua dalam pidato kenegaraannya dalam Sidang DPR-DPD RI 2019. Bahwa, “dalam bidang pertahanan-keamanan, kita juga harus tanggap dan siap. Menghadapi perang siber, menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme”.

Tampaknya, sikap negara dan pemerintah kian memberikan sinyal positif dalam rangka melawan hingga memerangi ideologi transnasional (ekstrem) ini. Selain menjadi musuh kita bersama, juga berpotensi menutup ruang gerak moderasi keagamaan, kebangsaan, dan keindonesiaan.

Di tengah tindakan ekstremitas yang bertumbuh subur, telah meresahkan kita karena mudah terjadi dalam berbagai modus. Bahkan, hal itu tidak hanya berdampak kepada persatuan kita makin luntur. Melainkan pelan-pelan mereduksi hubungan persaudaraan dan memicu perang saudara.

Di samping itu, motif politik dan motif keagamaan menjadi suatu alasan ilegal (illegal reasoning) bertumbuhnya momok radikalisme dan terorisme. Tidak terkecuali, bahwa sebenarnya hal itu dapat menembus dinding keamanan dan pertahanan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) akan lemah.

Dari jihad ini, kelompok ekstrem atau penganut Islam tekstualis dan skriptualis sering berkonflik tanpa kemudian berpikir berupaya menyesuaikan dengan situasi-kondisi bangsa dan negara. Kesempatan akhirnya, mereka pun semata-mata mendapatkan tempat untuk menyebarkan doktrinnya dan melakukan aksi-aksi kekerasan atas nama agama.

Jika kita cermati, fenomena radikalisme dan terorisme yang kerap muncul di negeri ini tidak dapat dimungkiri. Pencarian legitimasi kepada agama untuk menindas negara terus-menerus tumbuh subur ajarannya di mana-mana. 

Dua isu ini menggunakan agama Islam sebagai dalil sepihak, sehingga perbuatannya telah membebani psikologi umat Islam secara keseluruhan.

Maraknya Terorisme

Radikalisme yang berujung kepada terorisme menjadi masalah penting bagi negara, pemerintah, agama, dan masyarakat, khususnya umat Islam yang dicap sebagai agama teror, dan menyukai jalan jihad di jalan kekerasan. Sungguh kita pun yang umat Islam merasa malu atas tindakan tersebut.

Karena itu, terorisme merupakan tindakan sengaja menghalalkan pembunuhan manusia yang tidak berdosa. Kita seolah-olah Tuhan yang Maha Esa memiliki keagungan dan kekuasaan untuk mencabut nyawa manusia seenaknya saja tanpa harus didasarkan kepada dalil agama yang akurat.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menegaskan:

“Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan ruegata, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bcrmasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu”.

Dalam konteks ini, terorisme adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) di mana dalam hukum positif negara sudah bersifat normatif-empiris. Substansialnya, semua agama pun melarang umatnya untuk melakukan tindakan yang tidak berprikemanusiaan dan tidak beradab ini.

Menurut hemat penulis, ada beberapa faktor fenomena terorisme marak terjadi. Pertama, krisis moral dan keimanan sebagaimana yang diajarkan oleh setiap agama. Kedua, lemahnya tingkat kesadaran kita atas kepatutan hukum. Ketiga, terorisme bisa lahir dari berbagai motif faktor ekonomi, sosial, dan politik.

Keempat, lemahnya prinsip ketegasan negara dan pemerintah dalam menindak aktor kelompok ekstrem atau Islam radikal yang gampang memicu tindakan teror. Kelima, krisis mental, pemahaman, dan praktik nilai-nilai Pancasila yang merupakan kunci peguat bangunan kebangsaan, keislaman, dan keindonesiaan.

Semua faktor itu tentu membutuhkan re-evaluasi, terutama pemerintahan periode jilid II agar proaktif menanggulangi fenomena radikalisme-terorisme. Dengan langkah-langkah progresif tersebut, setidaknya membenahi masa depan pemberantasan terorisme secara kontinu.

Solusi Memberantas Terorisme

Kini pertanyaan penulis, bagaimana hukum memberantas terorisme? Tentu jawabannya wajib diberantas. Karena itu telah melegalkan pembunuhan yang jelas dilarang oleh agama sebagaimana menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.

Tuhan berfirman dalam kitab suci Alquran surat al-Maidah ([5]: 32) sebagaimana artinya, “barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya”.

Hadis Nabi pun menegaskan terkait hukumnya melakukan teror atau menakut-nakuti dengan senjata “barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti” (HR. Muslim).

Pun Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin telah meletakkan dasar hukumnya melarang aksi teror kepada umat beragama. Dalil-dalil yang melarang tentu mengharuskan kita semua bangkit melawan, memerangi, dan memberantas kejahatan para teroris.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menegaskan: “pemberantasan terorisme perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Terorisme dapat kita cegah dan diberantas melalui berbagai pola pendekatan hukum (legal approach) dan pendekatan agama (religion approach). Dalam konteks ini, ada peran institusi penegak hukum, yaitu Polri, di mana tugasnya adalah untuk menjaga pintu dan gawang keamanan negara.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan BPIP perlu melakukan langkah preventif dengan cara menjalin kerja sama dengan melibatkan peran sebagian Ormas Islam yang proaktif. Seperti halnya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai Ormas yang mencintai tanah air ini.

Kerja samanya dalam bentuk menyosialisasikan tentang pentingnya mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dan dakwah-dakwah keagamaan yang toleran kepada semua umat beragama. Sebab itu, tujuan dari pencegahan eduktif mau tidak mau harus diimplementasikan agar masyarakat dapat segera sadar.