Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia.

Lahirnya KPK merupakan implikasi dari terbitnya TAP MPR NOMOR XI/MPR/1998 dan TAP MPRS NOMOR VIII/MPR/2001. Dan kemudian melahirkan UU No 32 Tahun 2002 tentang KPK (Buts dalam Prakarsa 2021).

Secara Historis, dilihat dari pengaturan yuridis penanganan korupsi dimulai pada 1957, dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957. Peraturan yang disebut dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh Penguasa Militer saat itu.

Kemudian ditahun 1967, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 28 Tahun 1967 tentang pembentukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal bahkan bisa dikatakan tidak berfungsi. Karena ketidakfungsian peraturan tersebut sehingga memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi yang puncaknya pada 1970, ditandai dengan pembentukan Komisi IV.

Dari rentetan sejarah tersebut, barulah pada masa Megawati Soekarno Putri (2003) dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun sisi lain dari pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dilandasi oleh ketidakmampuan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal inilah yang kemudian oleh Pemerintah dianggap perlu untuk membentuk suatu lembaga baru, yang diharapkan dapat mengembalikan citra penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, dibentuklah suatu lembaga baru yang sampai saat ini kita kenal dengan nama 'Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)'.

Independensi KPK

Komisi-komisi atau lembaga-lembaga seperti KPK, selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campursari, yaitu semi legislatif, regulatif, semi administratif, bahkan semi judikatif (Huda, 2005: 240).

Dalam UU No 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 bahwa "Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada: kepastian hukum, keterbukan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas".

Adanya lima asas itu menimbulkan keistimewaan Lembaga KPK, yaitu terletak pada sifat independensinya sebagai suatu Lembaga Negara (Kartika, dkk, 2020: 2040).

Independensi ini pun dikatakan sangat jelas dalam pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun".

Alasan daripada dilekatkan kata 'independensi' dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah menjaga agar tidak ada intervensi dari seseorang atau Lembaga yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga tujuan awal daripada dibentuknya KPK dapat terlaksana.

Rekonstruksi KPK Sebagai Upaya Pelemahan

Pada pertengahan 2019 terdapat demonstrasi hampir diseluruh indonesia, demonstrasi ini salah satunya dilatar belakangi oleh upaya untuk merevisi UU KPK. Namun usaha untuk membatalkan revisi UU KPK hanyalah suatu kesia-siaan. UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi berhasil disahkan, dan menjadi UU No 19 Tahun 2019. 

Dalam perjalanannya revisi tersebut pun menuai banyak Pro dan Kontra dari sejumlah pihak, adapun pihak yang menolaknya beranggapan bahwa revisi Undang-undang KPK tersebut adalah upaya pelemahan terhadap lembaga KPK itu sendiri karena dinilai akan melemahkan KPK dari segi independensinya. 

Salah satu hal yang dinilai melemahkan KPK adalah dimasukan KPK pada rumpun eksekutif, dimana dapat dilihat pada UU No. 19 Tahun 2019 pasal 3 bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat indenpenden dan bebas dari pengaruh manapun".

Jika ditinjatu secara Institusional, memang betul bahwa UUD NRI 1945 tidak menyebut secara tertulis bahwa KPK merupakan Lembaga Negara di Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa, terlepas dari UUD NRI 1945, terdapat pula lembaga-lembaga yang disebut sebagai lembaga negara atau komisi negara pembantu (state auxiliary agencies) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. 

Dengan disahkannya revisi UU NO. 30 Tahun 2002 menjadi UU No. 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka KPK telah menjadi rumpun daripada eksekutif sebagai dijelaskan diatas.

Dalam konsep trias politica kita mengenal adanya pembagian kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif kekuasaan perundang-undangan, eksekutif kekuasaan melaksanakan pemerintahan, dan yudikatif kekuasaan kehakiman (Soehino, 1998: 117).

Teori Trias Politica ini adalah teori klasik dan sangatlah umum sehingga banyak digunakan oleh berbagai negara didunia.

Dalam dunia modern terdapat teori baru yang muncul di Amerika, teori ini dinamakan dengan The Separation of Power (Pemisahan Kekuasaan), sebagaimana disampaikan oleh Bruce Ackerman "Pemisahan kekuasaan pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat setidaknya terdiri dari lima cabang : Dewan Perwakilan Rakyat, Senat, Presiden, Mahkamah Agung, dan Lembaga Indenpenden seperti Federal Reserved Board" (Kartika, dkk, 2020: 246)

Merujuk pada penjelasan diatas rasanya bahwa KPK sebagai lembaga independen tidaklah tepat untuk dimasukan kedalam rumpun eksekutif, Namun perlu diketahui bahwa bukan hanya Federal Reserved Board saja, melainkan terdapat sekitar 30 lembaga yang ada di Amerika, misalkan Federal Trade Commision, Federal Communication Commision, dan lain-lain. Yang merupakan lembaga independen, namun secara administratif berada pada rumpun pemerintahan eksekutif (Huda, 2005: 240-241).

Dengan demikian penulis tidak sepakat jika menolak KPK sebagai lembaga yang terumpun dalam pemerintahan eksekutif kalau yang menjadi parameter adalah Amerika.

Walaupun begitu penulis lebih sepakat jika yang dipermasalahkan adalah adanya lembaga pengawasan, karena dengan adanya lembaga pengawasan maka indenpendensinya patut dipertanyakan.

Independensi KPK mengandung dua makna : indenpendensi institusional dan indenpendensi fungsional. 

Dalam hal independensi institusional artinya KPK sebagai lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi pihak lain diluar sistem. Tetapi karena konsepsi KPK merujuk kepada konsep pemerintahan Amerika yang dikenal dengan istilah Independent and self regulatory maka KPK secara institusional tidaklah lagi indenpenden.

Kemudian dalam hal independensi fungsional yang dimaksud adalah kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Jika aspek institusional demikian halnya, maka masalah yang paling penting adalah menjaga aspek independensi fungsional. Namun dengan adanya lembaga pengawasan maka secara fungsional Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) bukan lagi lembaga Independen.

TWK : Upaya Mengeliminasi Anggota KPK

Akhir-akhir ini isu yang sedang marak dibahas adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai faktor penunjang untuk mendapatkan gelar ASN.

Sebagaimana termaktub dalam UU No. 19 Tahun 2019 pasal 1 ayat 6 "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara".

Berawal dari sinilah sehingga tak wajar jika banyak sekali dikampanyekan upaya-upaya pelemahan terhadap KPK.

Salah satu yang sering dibahas adalah nasib dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan, dimana sempat digadang-gadang bahwa 75 pegawai akan di pecat dari lembaga KPK.

Karena maraknya isu tersebut Presiden pun mengeluarkan instrukai bahwa  "hasil tes wawasan kebangsaan hendaknya menjadi masukan langkah perbaikan KPK, baik individu maupun institusi. Tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK" (Jokowi, siaran sekretariat negara, 17/05/21).

Adapun dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa "saya sependapat dengan pertimbangan MK putusan pengujian UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN".

"Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan dimaksud dalam ketentuan peralihan UU 19/2019, maka dalam peralihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun diluar desain yang telah ditentukan tersebut" demikianlah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan putusan perkara No 70/PUU-XVII/2019 di gedung MK (CNN Indonesia, 05/05/21)

Walaupun Presiden telah mengeluarkan instruksi, bukan berarti posisi 75 pegawai tersebut telah aman. Terdapat sekitar 51 dari 75 pegawai yang terancam untuk dieliminasi.

Mengutip dari Tempo.Co (25/05/21) Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa "51 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan bakal dipecat. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh para penguji, mereka dianggap sudah tidak bisa lagi dibina"

Disampaikan juga oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana bahwa "tidak merugikan pegawai bisa diartikan bahwa mereka mendapatkan haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan. Toh, mereka juga tidak langsung dipecat karena pegawai masih bisa bekerja hingga tenggat waktu 1 November 2021" (Tempo.Co,25/05/21).

Akhir kata, dengan segala upaya sebagaimana terpapar diatas maka kita bisa melihat, bagaimana KPK yang tadinya independen sengaja direduksi dengan merevisi UU KPK, dan kemudian mengeliminasi pegawai-pegawai yang dalam rekam jejaknya banyak membongkar kasus-kasus besar.

Sumber :

1. Huda, Ni'Matul (2016). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Soehino, H (2013). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

3. Wahyuni, Kartika S, Hari S Disemadi, Nyoman S Putra Jaya (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. Refleksi Hukum, 4 (2), 239-258.

4. Fitria, Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

5. Prakasa, Satria, U, W (2021). KPK Diujung Tanduk!. https://www.qureta.com/next/post/kpk-diujung-tanduk (diakses 26/05/21).

6. Aji, Rosseno, M (2021). Alasan 51 Pegawai dipecat, KPK: Warnanya Merah. https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1465718/alasan-51-pegawai-dipecat-kpk-warnanya-merah (diakses 26/05/21) .

7. Aji, Rosseno, M (2021). 51 Pegawai KPK dipecat, BKN Klaim Sudah Ikuti Instruksi Jokowi dan MK. https://nasional.tempo.co/amp/1465748/51-pegawai-kpk-dipecat-bkn-klaim-sudah-ikuti-instruksi-jokowi-dan-mk (diakses 26/05/21).

8. Permata, Dinda (2021). 3 Pernyataan Jokowi Terkait 75 Pegawai KPK Yang Tak Lolos TWK. https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/4560614/3-pernyataan-jokowi-terkait-75-pegawai-kpk-yang-tak-lolos-twk (diakses 26/05/21).

9. Dmi/Fra (2021). MK: Alih Status ASN Tak Boleh Rugikan Hak Pegawai Negeri. https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20210505065812-12-638642/mk-alih-status-asn-tak-boleh-rugikan-hak-pegawai-kpk/amp (diakses 26/05/21).