Sesaat setelah proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia seperti manusia yang dilahirkan Kembali, penuh optimis menatap masa depan, bebas menentukan nasibnya sendiri, dan tidak lagi terkungkung oleh praktik penjajahan. Proklamasi kemerdekaan tersebut diyakini sebagai bentuk rekonstruksi dari paradigma kolonial ke dalam paradigma baru yang hidup sebagai suatu bangsa yang merdeka.

Akan tetapi pemikiran-pemikiran kritis tidak bisa lepas dari system ketatanegaraan, sosial budaya, dan hukum kita. Memang secara sadar dipilih oleh para pendiri bangsa dengan penuh penghayatan dan pertimbangan, atau hanya mengekor system yang sudah ada (system peninggalan belanda).

Hal ini juga berdampak terhadap system hukum di Indonesia, salah satunya ialah terkait dengan pengakuan hukum pidana diluar KUHP terhadap korporasi atau badan hukum (Recht Persoon) sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti memiliki harta kekayaan sendiri, melakukan perjanjian, dan jual beli, layaknya manusia alamiah (NatuurLijk Persoon).

Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak lepas dari hukum perdata yang pertama kali mengakui badan hukum sebagai subjek hukum, meski hukum pidana di Indonesia tidak mengatur dengan rinci terkait dengan penjatuhan pidana terhadap korporasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 59 KUHP, bahwa jika korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dapat dipidana terbatas kepada manusia alamiah yang terdapat didalamnya seperti pengurus, anggota, atau komisaris

Korporasi adalah Persona Ficta atau Legal Viction atau Fiksi Hukum, Keberadaan korporasi tidak bisa lepas dari keberadaan hukum itu sendiri. Satjipto Raharjo dalam bukunya “Ilmu Hukum” menyampaikan bahwa korporasi adalah ciptaan hukum, dan kehidupannya tidak lepas dari unsur “Animus” yang oleh hukum dimasukkan keadalamnya.

Sedangkan manusia ada semenjak kehidupan melekat dalam dirinya, yang secara alamiah diberikan oleh tuhan, dan yang terpenting bahwa keberadaan manusia tidak bergantung pada hukum, hal inilah yang menjadi alasan kuat mengapa manusia diakui sebagai pemegang tertinggi atas hak dan kewajiban.

Baik manusia ataupun korporasi, keduanya dapat bertindak sebagai pendukung terhadap hak dan kewajiban. Atas dasar inilah selain dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan diatas, kedua subjek hukum tersebut secara mandiri juga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, serta dapat memperoleh perlindungan hukum.

Pandangan Otto Von Gierke, tentang “Teori Organ” yang dikemukakannya berpendapat bahwa korporasi menjadi refleksi terhadap realitas perkembangan hukum yang sesungguhnya. Sama seperti manusia yang memiliki kepribadian dan hidup dalam lalu lintas pergaulan hukum. Sejatinya korporasi juga memiliki kehendak, yang lahir dari alat-alat pelengkapnya (pengurus, dan anggota-anggotanya).

Meski dalam KUHP tidak mengatur terkait dengan pertanggungjawaban korporasi, sampai saat ini sudah begitu banyak undang-undang yang mengakui dan mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana yang pelakunya adalah korporasi. Seperti undang-undang kehutanan, undang-undang terorisme, undang-undang perlindungan saksi & korban, undang-undang perlindungan konsumen, dll.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Salah satu unsur penting dalam teori pertanggungjawaban pidana ialah, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana manakala mengandung dua unsur penting, yakni Mens Rea (sikap batin) dan Actus Reus (Tindakan bersalah). Bagaimana mungkin suatu badan yang tidak terdapat jiwa didalamnya bisa memiliki Mens Rea.

Hal ini yang menjadi alasan kuat Von Savigny dengan teori fiksi hukumnya, bahwa korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman pidana ataupun menjadi korban dari tindak pidana karena korporasi bersifat fiksi. Akan tetapi realitas hari ini menunjukkan fakta bahwa tidak sedikit para pemilik/pengurus/anggota terlibat dalam tindak pidana yang dalam melaksanakan Tindakan tersebut untuk dan atas nama korporasi.

Akibat dari Tindakan tersebut maka orang-orang didalamnya akan diproses pidana, akan tetapi tidak dengan korporasi tersebut. Jika pengurus korporasi terbukti melakukan tidak pidana, dan dijatuhi hukuman pidana, korporasi dengan mudah akan mencari pengurus baru sebagai penggantinya dalam menjalankan tugas korporasi. Atas dasar inilah maka pertanggungjawaban secara langsung oleh korporasi perlu diterapkan khususnya dalam hukum pidana Indonesia.

dalam ajarannya ada beberapa proses yang dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi memiliki perbedaan dengan pertanggungjawaban pidana oleh manusia.dari beberapa teori pertanggungjawaban korporasi, salah satunya ialah Strict Liability. Yang merupakan pertanggungjawaban pidana secara langsung oleh undang-undang, tanpa mengidentifikasi terlebih dahulu siapa yang melakukan kesalahan. Bahwa kesalahan tidak perlu dibuktikan.

Sederhananya, teori ini berpendapat bahwa korporasi dianggap melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana manakala terdapat korban (Victim) akibat dari aktivitas korporasi tersebut

Contoh sederhananya ialah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas PLTU Celukan Bawang, yang berada di Buleleng, Bali. Tanpa harus mengindentifikasi terlebih dahulu tindak pidana apa yang dilakukan oleh korporasi tersebut, penyidik dapat melakukan proses penyidikan karena sudah ada korban, dalam hal ini kehidupan disekitarnya mulai dari kualitas udara, air, tanah, yang tercemar karena luapan debu batubara dari cerobong asap PLTU tersebut.

Dari contoh tersebut, sejatinya menjadi pembelajaran Bersama bagi kita, bahwa disamping manusia alamiah, ada suatu perkumpulan badan atau kekayaan yang menyatakan dirinya sebagai badan hukum, dan oleh hukum itu sendiri diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum layaknya manusia.