Penikmat kopi
1 minggu lalu · 188 view · 3 min baca menit baca · Politik 97586_20636.jpg
Foto: CNN Indonesia

Rekonsiliasi Politik; Apa Pentingnya untuk Kami?

Sepertinya kita tengah merayakan demokrasi setengah hati, ada ketidak-ikhlasan di dalamnya. Elite politik bahkan terkesan cengeng menghadapi dinamika politik. 

Bahkan untuk memulihkan hubungan politik pun masih penuh syarat. Seolah menggambarkan mereka berkontestasi bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi berjuang untuk kelompok.

Usai putusan MK, dan dinyatakan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang, lagi-lagi masih disibukkan untuk menata rekonsiliasi politik Jokowi-Prabowo. Apa pentingnya buat rakyat?

Yang seharusnya, sekarang pemerintah fokus memikirkan orientasi dan capaian-capaian lima tahu ke depan. Misalnya, dengan menakar potensi dan jejak para bakal menteri. Apakah mereka benar-benar siap berjuang dan bekerja demi Presiden dan rakyat Indonesia?

Anehnya, salah satu syarat untuk rekonsiliasi politik Jokowi dan Prabowo, yakni memulangkan Habib Rizieq Shihab (HRS). Bila disepakati dan dipulangkan, maka pihak Prabowo akan legawa menerima Jokowi cs sebagaimana layaknya ‘sahabat politik’.

Rekonsiliasi itu bermakna memulihkan persahabatan. Berjabat tangan dan saling merangkul untuk tujuan bersama. Dalam konteks politik, idealnya, rekonsiliasi ditempuh sebagai ihktiar menyatukan seluruh perbedaan, demi kemasalahatan bangsa dan negara.

Menurut saya, syarat itu sangat irasional. Tidak masuk akal. Bukankah HRS telah di-SP3-kan? Yang artinya, telah dihentikan proses hukumnya. Tentu dengan dalil-dalil hukum yang kuat.


SP3 adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atau penyidik PNS sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menetapkan dihentikannya suatu perkara pidana.

Dasarnya SP3 jelas. Diatur berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu jika yang menghentikan penyidik Polri, maka pemberitahuan penghentian itu disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya; sedangkan jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penghentian itu disampaikan pada penyidik Polri (sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan) dan penuntut umum.

Sumber kewenangan penyidik untuk penghentian bersumber pada pasal 109 ayat (2) KUHAP. Bahwa penghentian dilakukan bilamana tidak adanya bukti yang cukup, bukan merupakan tindak pidana, serta dilakukan demi hukum.

Dengan keluarnya SP3 tersebut, maka berarti penyidikan yang dilakukan oleh penyidikan berhenti. Dalam hal ini, jika tersangka ditahan, maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan.

Jelaslah, ini urusan hukum, jangan dicampuri dengan masalah politik. Apalagi sudah ada putusan yang sah di mata hukum. Logika rekonsiliasi yang ditawarkan Probowo cs sangat membingungkan, ada apa sesungguhnya di balik syarat rekonsiliasi yang diajukan?

Seolah kubu Prabowo memandang kasus HRS merupakan intervensi hukum yang dipratikkan sistem kekuasaan. Sehingga bisa dimainkan berdasar pada lobi dan manuver politik. Jika demikian, logika mereka, jelas ini akan meruntuhkan paradigma keadilan dan kepastian hukum. Betapa buruknya logika ini jika dipakai oleh mereka ketika berkuasa.

Rekonsiliasi politik memang wajib dilakukan. Apalagi ketegangan dua kelompok bisa dipastikan akan memicu konflik horizontal yang berpotensi mengganggu kenyamanan berbangsa dan bernegara. 

Tentu potensi tersebut tak akan terjadi bila masing-masing kubu adalah elite yang tidak mewakili rasa dan simpatik publik. Bisa jadi rekonsiliasi politik akan bergeser pada pemenuhan kepentingan pribadi dan konco politik.

Apa pun modelnya, rekonsiliasi yang dilakukan haruslah bertujuan untuk kepentingan segenap negara ini. Bukan tawar-menawar pada hal-hal yang sama sekali tidak substansial pada persoalan rakyat dan negara. Tidak ada jaminan, jika seandainya HRS belum SP3 pun, akan memengaruhi konstelasi politik kita, terkhusus bagi hajat hidup rakyat Indonesia.

Demikian juga kabar rekonsiliasi yang hangat akhir-akhir ini, saya menangkap seperti ada gejala-gejala yang kurang baik di baliknya. Ada semacam ketidak-ikhlasan. Ada agenda terselubung yang coba dimainkan. Semoga ini tidak membawa bias yang lebih besar dalam konteks kebangsaan.


Bagi kubu Jokowi cs, rekonsiliasi itu tidak perlu dilakukan, jika syarat yang diajukan terkesan ‘keblenger’. Saya sepakat dengan Zuhairi Misrawi bahwa seharusnya rekonsiliasi kedua pihak untuk negosiasi pihak-pihak tertentu dalam lingkup yang lebih kecil.

Politisi ini mengatakan, rekonsiliasi di antara kedua pihak demi kepentingan masyarakat, bukan antar pribadi atau individu tertentu.

Dilansir dari Kompas (6/7), Zuhairi menyinggung usulan yang muncul soal kepulangan HRS ke Indonesia jika rekonsiliasi itu terjadi. Katanya, rekonsiliasi tersebut tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang menimpa perorangan.

Nah, yang jadi soal, jangan-jangan gejala ketidak-ikhlasan itu benar-benar terjadi? Apa pun wujud ketidak-ikhlasan itu, semoga niat dari rekonsiliasi ini bukan bangunan komunikasi untuk memperoleh porsi dalam kekuasaan.

Jelasnya, salah satu politisi PKB, Daniel Johan sudah menegaskan, rekonsiliasi bukan ajang bagi-bagi jabatan menteri. Namun, dalam rekonsiliasi, yang paling utama adalah komunikasi intensif bagi kedua kubu, sehingga dapat merekatkan kebersamaan.

Bila  titik irasional ini makin lebar, apa pun syarat dan segenap embel-embelnya, hentikan saja rekonsiliasi itu. Terlalu banyak kesan ‘panas-panas tai ayam’ bila rekonsiliasi terjadi. Tentu bila menimbang dari syarat yang diajukan.

Maksudnya apa? Bila panas-dinginnya hanya sesaat, mending tidak dirasakan sama sekali. Lebih baik fokus jalankan amanah bernegara sebagaimana kehendak Pancasila dan UUD 1945. Itu lebih mulia!

Artikel Terkait