Dua partai penguasa Palestina, Fatah dan Hamas, akhirnya setuju untuk bersatu.

Sejak peristiwa intifada 1987, Fatah dan Hamas sama-sama lahir dari keterpurukan masyarakat atas ketidakadilan dan embargo Israel, memiliki misi membebaskan Palestina dari cengkraman zionisme. Semangat perjuangan mereka membuat semua orang tergugah, bermimpi dari tangan dan perjuangan merekalah cita-cita Palestina akan terwujud.

Namun, fakta berkata lain. Dalih sebagai alat perjuangan, justru dua partai kuasa itu makin membebani penderitaan rakyat. Buktinya adalah fragmen politik yang memecah belah masyarakat. Narasi Hamas-Fatah nyatanya lebih dominan sebagai cerita percaturan politik dalam arti perebutan kekuasaan daripada pejuangan kemerdekaan Palestina.

Saya melihat dari suhu politik internal, karena terbukti, misalnya, tensi perebutan kekuasaan itu selalu ada. Dimulai ketika pemilu 26 Januari 2006, misalnya, Hamas pertama kalinya memenangkan pemilu dan mendapatkan 76 kursi dari 132 kursi di parlemen.

Kemenangan Hamas menjadi lembaran baru sejarah Palestina waktu itu. Pasalnya, ideologi gerakan mereka berakar pada Ikhwanul Muslimin. Kemenangan IM secara tidak langsung akan mengganggu kekuatan politik ideologi nasionalisme Fatah yang sebelumnya kuat.

Peristiwa tersebut memiliki arti penting untuk memahami persaingan keduanya. Ketika partai Islam dominan, di situ ada upaya penggeseran dan pasti akan terjadi gejolak karena pihak-pihak internal maupun eksternal tidak menginginkan determinasi Islam sebagai kekuatan politik.

Lalu apa makna persatuan dua partai mengingat catatan mereka selalu bersaing memperebutkan hati rakyat Palestina? Apakah bermakna Islamisme-Nasionalisme dapat beriringan? Atau Apakah persatuan itu memberi dampak positif bagi Palestina atau sebaliknya hanya ilusi tanpa makna?

Hasil Kesepakatan

Pertemuan delegasi Hamas dan Fatah Saleh al-Aruri dan Azam al-Ahmad pada 12 Oktober 2017 di Kairo menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat (West Bank) akan melanjutkan kontrol penuh atas jalur Gaza di mana sebelumnya dikuasai oleh Hamas. Selain itu, pasukan Palestina akan disiagakan di perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir.

Sebagai gantinya, PA (as-Sultah al-Wataniyyah al-Falestiniyyah) atau Dewan Otoritas Palestina akan mencabut pembatasan pasokan listrik ke Gaza yang telah membuat lebih dari 2 juta penduduknya menderita dalam beberapa bulan terakhir.

Terciptanya kesepakatan yang berlangsung di Mesir adalah dukungan dunia internasional. Menteri Luar Negeri Rusia, Sargay Lavrov mengatakan: “Rusia in coordination with some Arab Countries is in close contact with Hamas and Fatah to Persuade them to return to the reconsiliation agreement”.

Begitu juga dengan negara-negara teluk. Arab Saudi menyambut baik upaya kesepakatan. Diharapkan setiap warga Palestina mendapatkan setiap haknya.

Saya memandang peristiwa ini sebagai simbol persatuan masyarakat Palestina. Egosentrisme kebenaran ideologi politik yang selama ini terpecah belah akan hilang karena terwujudnya kesatuan.

Saya berharap, sebagaimana di Indonesia, perbedaan bahasa, suku, dan budaya dipersatukan oleh Pancasila dan satu bahasa, yaitu Bahasa Indonesia. Maka, persatuan Hamas-Fatah di bawah Otoritas Nasional Palestina akan memayungi setiap harapan warganya.

Kesepakatan Fatah-Hamas tentunya akan berdampak langsung bagi 2 juta warga Palestina di jalur Gaza, terutama pasokan listrik, obat-obatan, dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan, berdasarkan kesepakatan, Hamas dan Otoritas Palestina akan membentuk kebijakan gabungan.

Bagi pemimpin Palestina memudahkan mereka bernegosiasi dengan Israel dalam satu suara. Tidak lagi terbagi-bagi antara Hamas yang dikenal militan, senjata dan jihad adalah satu-satu jalan perlawanan melawan Israel dan Fatah mengambil jalan diplomasi dan dialog dalam memecahkan masalah.

Antara Ideal dan Semu 

Saya akan berangkat dari premis, persoalan yang umumnya dihadapi oleh masyarakat Arab, yaitu “vis a vis Islamisme dan Nasionalisme/demokrasi”. Dua ideologi tersebut nyatanya masih menjadi akar problem pemikiran Arab.

Islamisme dalam arti sempit, mereka tidak pernah mengenal ajaran cinta tehadap tanah air dan tidak pernah mengenal demokrasi. Ideologi mereka adalah militansi, satu-satunya cara melawan imperialisme Barat serta Israel adalah musuh utama mereka.

Makanya, demokrasi selalu mendapat ruang sempit sebagai ideologi politik di negara-negara Arab. Bahkan, Mesir di bawah pimpinan Abdel Fatah Sisi dinilai telah menjalani proses demokratis melalui pemilihan nyatanya hanya “omong kosong”.

Pasalnya, di bawah kepemimpinannya, setiap komunitas atau kelompok yang ingin turun kejalan melakukan demonstrasi harus menulis surat dan meminta izin kepada pemerintah. Tentu menurut saya seperti lelucon dan candaan saja. Ngakunya demokratis, tapi setiap hak warganya dibatasi.

Sama dengan Hamas dan Fatah, representasi dua kekuatan politik ini selalu digambarkan sebagai pro-islamisme dan pro demokrasi. Hamas adalah kelanjutan dan sayap ekstrimisme di Palestina, sayap kanannya Izzuddin al-Qassam, memiliki 25.000 pasukan dan dengan senjata lengkap. Mereka ingin mengembalikan Palestina kepada cerita masa lalu sebagai representasi kekuatan dunia. Sementara Fatah mendukung demokrasi dan bejuang melawan dominasi Israel.

Saya tidak pemasalahkan upaya kesepakatan kedua belah pihak. Tapi, bagaimana sekenario setelah rekonsiliasi berlangsung? Apakah bemakna bahwa Hamas pada akhirnya menghapus sayap militannya atau intensitas konflik Israel-Hamas akan berkurang. Semua opini bisa saja terjadi. Biarlah waktu akan menjawabnya.

Maka akhirnya saya katakan, kesepakatan Fatah-Hamas bisa berarti ideal kalau sama-sama barjalan dalam satu role model, serta sadar kemerdekaan Palestina merupakan satu-satunya tujuan. Sementara kesepakatan bermakna semu, ketika sebatas pada kepentingan politik yang berakhir pada klaim dominasi.