3 tahun lalu · 494 view · 5 menit baca · Politik 12670824_10209377744467070_8224273002736166446_n.jpg
Poster Penolakan di salah satu sudut kota Makassar (Foto: facebook.com)

Reklamasi dan Korupsi

"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." Lord Acton

Adagium di atas mungkin tidak berlebihan jika diletakkan pada konteks hari ini. Setidaknya setelah mengikuti perkembangan negeri dalam beberapa hari ini. Kasus korupsi yang melibatkan salah satu anggota dewan DPRD DKI Jakarta, menjadi contoh bagaimana kekuasaan itu cenderung korupsi dan kekuasaan yang absolut pasti korupsi.

Untuk konteks Indonesia sendiri, tindak korupsi bukan hal yang baru lagi. Mulai dari musabab kebangkrutan VOC-Perusahaan Hindia Timur Belanda hingga Orde Baru yang sangat kental dengan prilaku Korupsi selain Kolusi dan Nepotisme ikut mewarnai berbagai perkembangan bangsa ini. Sehingga masyarakat pun sedikit banyak telah paham tentang bagaimana laku korupsi itu sendiri.

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam artian, korupsi sangat berhubungan dengan keuntungan pribadi dan kekuasaan sebagai alat untuk mencapainya.

Kata kuncinya terletak pada pemilik kuasa dan hasrat yang senantiasa tidak pernah merasa cukup. Walau laku korupsi bukan semata-mata “dimonopoli” oleh mereka yang berpredikat sebagai pejabat, namun sebagian besar yang terbukti melakukan tindak korupsi adalah dari golongan mereka, dan parahnya media juga ikut “menghajar” laku culas tersebut. Mungkin ini merupakan bagian dari demokratisasi bangsa ini.

Demokrasi dan Korupsi

Demokratisasi, seperti yang kita ketahui bersama, bertujuan untuk melayani kepentingan publik. Namun bagaimana kemudian jika demokratisasi di negara ini berujung pada tindak korupsi bagi para penyelenggara negara? Pertanyaan ini dijawab lugas oleh John Girling dalam buku Corruption, Capitalism, and Democracy.

Menurutnya, laku korupsi bagi para penyelenggara negara sangat erat hubungannya dengan overlap antara kapitalisme dan demokratisasi itu sendiri, selain karena keduanya berbenturan. Lanjutnya, laku korupsi terjadi akibat disalahgunakannya kepentingan publik untuk keuntungan yang bersifat privat.

Ambil contoh dalam setiap momentum pilkada atau pilcaleg belakangan ini, hampir semua partai menetapkan sejumlah biaya bagi para kandidat, walau akhirnya mereka bersembunyi di balik kata mahar politik. Di saat bersamaan, para kandidat akhirnya menerapkan sistem ekonomi dalam mekanisme politik itu sendiri. Di mana akhirnya ini saling berkelindan dalam sebuah sistem yang dikenal dengan politik uang.

Contoh lain bagaimana laku korupsi begitu menggurita adalah keberadaan proyek-proyek pembangunan yang tengah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Menukil kasus yang menimpa M.Sanusi yang berhubungan dengan rencana proyek Reklamasi Jakarta, semakin memperjelas korelasi implementasi proyek-proyek tersebut dengan potensi laku korupsi itu sendiri.

Walau pasca Orde Baru penyelesaian masalah korupsi merupakan agenda utama, namun laku korupsi belum menunjukkan penurunan yang sangat berarti. Walau bangsa ini telah membentuk sebuah lembaga yang fokus pada penanganan permasalahan korupsi, tetap saja dari tahun 2002 hingga kini (setidaknya data terakhir tahun 2015) Indeks Persepsi Korupsi bangsa ini tidak pernah mencapai angka 50 dari skala 0-100 ( 0 berarti sangat korup dan seratus berarti sangat bersih).

Ini tentunya sangat disesalkan, karena di satu sisi demokratisasi berdampak positif terhadap proses berbangsa dan bernegara kita, di sisi yang lain gaya hidup mewah masih menjadi bagian dari lifestyle para penyelenggara negara. Walau akhirnya mengorbankan kepentingan umum untuk keuntungan pribadi, bukan soal bagi mereka-mereka yang melakukan korupsi.

Reklamasi Losari dan Korupsi

Bagaimana dengan megaproyek Center Point of Indonesia (CPI)? Seperti halnya proyek reklamasi di tempat lain yang menghabiskan anggaran tidak sedikit, CPI yang rencananya menghabiskan anggaran sebesar Rp. 500 T, juga berpotensi mengarah pada laku korupsi.

Sekedar catatan, pemilihan kata berpotensi bukan tanpa sebab, ini semata-mata berangkat dari prinsip Presumption of Innocence akan laku korupsi, baik dari penyelenggara negara atau dari pihak pengembang CPI sendiri.

Sebagai sebuah megaproyek, CPI sudah mulai menunjukkan progressnya sejak pertengahan tahun 2010. Adalah sekitar 14 perusahaan yang secara terang-terangan telah mulai melakukan penimbunan di pantai selatan Makassar, walau belum mengantongi izin resmi reklamasi.

Perusahaan tersebut adalah: PT. Bosowa Property, Centre Point of Indonesia (PT. Yasmin Bumi Asri dan Ciputra Indoland), PT. Mariso Indoland, PT. Puncak Bumi Gemilang, PT. Megasurya Nusa Lestari, PT. Central Cipta Bersama, PT. Tunas Karya Bersama, PT. Kibar Makassar Bisnisland, dan GMTDC.

Dan untuk pantai utara Makassar, rencananya yang akan mereklamasi adalah PT. Laburino, PT. Vacra Artha Monica, PT. Pelaksana Jaya Mulia, PT. Sinar Amali Pratama, dan PT. Asindo.

Walau sempat terhenti, namun proses reklamasi sendiri tetap akan terus berlangsung. Setidaknya ini dibuktikan dengan ditandatanginya kontrak pengerjaan oleh KSO Ciputra Yasmin dan PT. Boskalis International pada bulan Maret kemarin.

Sekali lagi, ini merupakan alarm untuk ke sekian kalinya dari lonceng kematian nurani para penyelenggara negara ini. Setelah sebelumnya 45 KK yang mendiami areal seluas 10 Ha dan 456 nelayan harus dikorbankan, kemarin, penyelenggara negara akhirnya mengamini Reklamasi Losari dengan ikut berpose bahagia ketika menyaksikan penandatanganan kontrak CPI.

Namun, apakah dengan berpose bahagia kemudian bisa dihubungkan dengan adanya potensi laku korupsi? Bagi saya ini masih perlu diperdebatkan. Mengingat antara laku korupsi dan Reklamasi pantai Losari adalah dua hal yang berbeda. Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya keterkaitan antara keduanya.

Karena laku korupsi, seperti yang dikatakan oleh Lord Acton, sangat berhubungan dengan kekuasaan, ada baiknya kita tetap berpegang pada prinsip praduga tak bersalah. Ini menjadi penting mengingat proses Reklamasi, dengan atau tidak adanya laku korupsi di dalamnya, tetap saja mengorbankan masyarakat. 

Walau desain dari CPI sendiri nantinya sangat megah dan akan memberikan ruang publik yang luas (setidaknya ini pengakuan penyelenggara negara) bagi masyarakat, tetap saja megaproyek CPI secara pasti menghapus ingatan kolektif kita tentang suasana Pantai Losari yang dulu tercipta.

Ini kita belum berbicara berapa banyak peraturan yang akhirnya dilanggar oleh megaproyek CPI itu sendiri, antara lain: UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvenan PBB Hak atas Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam undang-undang No. 11 Tahun 2005, UU No. 5 Tahun 1960 tentang pokok Agraria, dan Perda No.6 tahun 2006 tentang RTRW Kota Makassar.

Inti dari tulisan ini adalah sebuah konsistensi terhadap isu Makassar Tolak Reklamasi. Karena, walau bukan tidak mungkin adanya potensi laku korupsi pada megaproyek CPI, namun tetap saja, sebagai warga negara yang taat hukum, marilah kita tetap menjunjung prinsip praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Reklamasi Pantai Losari.

Sekali lagi ini menjadi penting, mengingat tidak ada satu pun pembenaran atas pelaksanaan reklamasi Pantai Losari saat ini. Karena dengan itu akhirnya merusak lingkungan, merampas ruang publik, dan memiskinkan masyarakat di pinggiran pantai Losari Makassar

Sekaligus melalui tulisan ini, penulis menghaturkan penghormatan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang masih tetap konsisten dalam gerakan Makassar Tolak Reklamasi hingga saat ini. Dan juga penulis memohon maaf sebesar-besarnya karena hanya mampu berceloteh melalui tulisan dalam mendukung gerakan Makassar Tolak Reklamasi.