Saya menjalankan tugas sebagai hakim anak sejak tahun 2005. Sejak hari itu sampai saat ini, selalu dihadapkan pada kenyataan, bahwa ketika mengadili perkara anak yang berhadapan dengan hukum, selalu mengalami permasalahan. .

Setiap kali disahkan peraturan perundang-undangan tentang peradilan anak, selalu mengalami ketumpulan. Regulasi hukum tentang anak, terkesan dilaksanakan dengan setengah hati. Menyebalkan.

Saya ambil contoh misalnya, di Raha, baru saja saya menemukan kejadian, terhadap perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rah, pelakunya dilakukan penahanan di rutan bagi pelaku dewasa. Seyogyanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak wajib dilakukan penahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), yang peruntukannya khusus bagi anak.

Kemudian, berdasarkan kenyataan di lapangan, perkara anak yang telah diputus, juga tidak bisa dilakukan eksekusi putusan oleh Jaksa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), oleh karena sarana dan prasarananya tidak ada. 

Kalaupun ada, letaknya di Kendari ibu kota provinsi, yang lokasinya jauh, dan untuk menjangkaunya harus menyebrang lautan, serta melewati medan yang cukup sulit. Terlebih, orang tua anak, juga merasa keberatan, jika anaknya ditempatkan jauh dari keluarga.

Sejak diberlakukan Undang-Undang SPPA, seperti biasa, dalam hal penerapannya, baik kaitannya dengan penahanan, penjatuhan sanksi pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, atau pun penjara, juga dihadapkan pada problem klasik, yaitu sarana dan prasarana pendukung yang tak kunjung ada. Memprihatinkan bukan?

Terhadap tumpulnya penerapan Undang-Undang SPPA tersebut, kiranya diperlukan adanya usaha yang nyata, guna mencari penyebabnya. Apakah pembangunan sarana dan prasarana tidak terlaksana, karena murni faktor biaya, atau mungkin karena lemahnya aturan yang mendasarinya. 

Karena jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, tentunya akan berdampak pada terkendalanya pemenuhan hak anak yang dijamin oleh undang-undang. Anak, yang merupakan bagian dari generasi penerus bangsa, akan menjadi korban, baik korban secara fisik maupun psikis, yang berkepanjangan.

Sebagai contoh lagi dari penerapan Undang-Undang SPPA yang terhambat, yaitu terhadap perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk, Pengadilan Negeri Demak, yang mana Hakim menetapkan supaya anak pelaku dilakukan penahanan sementara di LPAS, namun faktanya, oleh karena belum adanya sarana dan prasarana yang dimaksud, sehingga pada akhirnya anak ditempatkan di rutan orang dewasa. 

Tidak hanya itu, terhadap perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk tersebut, oleh Hakim, pada amarnya, selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana pelatihan kerja, praktis terhadap dua jenis hukuman tersebut, juga terkendala dalam hal pelaksanaan putusannya, oleh karena belum adanya  LPKA di Kota Demak.

Peristiwa serupa juga saya temukan di Pengadilan Negeri Raha lagi, saya ambil contoh misalnya pada perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rah, yang telah berhasil dilakukan diversi, oleh karena sebelumnya ditahan, seharusnya selama proses diversi di pengadilan berlangsung, anak dapat tinggal sementara di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Namun faktanya, sampai saat ini, belum ada sarana dan prasarananya. 

Ketidakadilan yang dialami oleh anak ini, telah berlangsung sejak lama. Oleh karena sudah cukup lama terjadi, tentunya bukan sekali ataupun dua kali kejadian yang merugikan ini dialami oleh anak. 

Jadi, pernyataan yang selama ini sering kita dengar, bahwa penegakan hukum bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum, harus didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, masih sebatas slogan belaka.

Kejadian pelanggaran hak anak yang berhadapan dengan hukum, ditemukan juga di Pamekasan, yaitu pada proses penyelesaian perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmk. 

Dalam penanganan perkara tersebut, oleh karena belum adanya sarana dan prasarana khusus bagi anak di Pamekasan, maka selama proses persidangan berlangsung, anak juga masih ditempatkan pada tempat yang peruntukannya bagi orang dewasa.

Pada tahun 2008, ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih diberlakukan, saya pernah mengadili perkara di Pengadilan Negeri Marabahan, yaitu perkara Nomor 125/Pid.B/2008/PN Mrb, dengan putusan menyerahkan anak kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tanpa pidana apapun. 

Namun lagi-lagi terkendala, berkaitan dengan pelaksanaan putusan, karena sarana dan prasarana di Marabahan saat itu belum ada.

Ketidakadilan yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum, yang sudah berlangsung sejak lama ini, tentunya akan berakibat fatal bagi anak. Dengan tidak adanya sarana dan prasarana khusus anak yang memadai, mengakibatkan anak menjadi terancam jiwa dan badannya. 

Anak akan dipertemukan pada pelaku dewasa, dan sekeluarnya sang anak nanti, tentunya malah akan semakin pandai untuk melakukan tindak pidana. Apabila ini dibiarkan, tanpa ada tindakan yang cepat untuk mengatasinya, maka tidak mustahil, semua anak setelah selesai menjalankan masa pidananya, akan hancur masa depannya.

Dalam keadaan darurat seperti ini, menurut hemat saya, pemerintah melalui Dinas Sosial ataupun dari pihak Lembaga Pemasyarakatan, dapat menggantikan sementara fungsi dari LPKA, LPAS, dan LPKS, sampai dengan terbentuknya lembaga-lembaga tersebut secara permanen. 

Aturan pelaksana Undang-Undang SPPA, juga harus berpihak kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dengan demikian kepentingan yang terbaik bagi anak segera dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Semoga badai ini cepat berlalu.