Politik tidak beroperasi dengan cinta, melainkan dengan kuasa. seperti seks kuasa adalah nafsu juga yang tidak berbentuk dan liar jika tidak disiplinkan secara institusional (Hardiman, 2017:4).

Kebebasan mengemukakan pendapat dan menjamin keutuhan warga negara di khalayak publik sudah seharusnya menjadi marwah dalam demokrasi. Tidak mudahnya dikooptasi dan diintervensi oleh pelbagai elite politik yang memiliki kuasa dengan mudah mencederai demokrasi dengan pelbagai aturannya.

Dalam sejarah demokrasi, Indonesia mengalami pelbagai perkembangan dari kontrol begitu masif hingga tersedianya ruang untuk berserikat dan bersuara. Situasi pelik ditandai dengan hegemoni yang begitu lekat pada masa pemerintah orde baru, pengekangan ruang sipil dan pembungkaman terhadap para pengkritik kontra rezim. Takala rubuhnya rezim tersebut memberikan suatu nafas segar dalam perkembangan demokrasi kita kontemporer terjaminnya ruang publik untuk mengutarakan oponi.

Manakala suara-suara publik mengemukakan opini terhadap pemerintah yang berkuasa. Situasi ini tidak sepenuhnya menjadi harapan akan keberlangsungan demokrasi hari ini, tak lepas dari bangkitnya tokoh-tokoh populisme yang mengancam ruang publik dengan beragam agenda yang diusungnya. Berkaca pada situasi di beberapa negara; Amerika Serikat kehadiran Trump, Hugo Chavez di Venezuela, Fujimori di Peru, Erdogan Turki, hingga kemunculan Jokowi dalam ranah politik nasional. Kerusakan demokrasi itu sendiri bisa berdasar pada penyerangan terhadap lawan-lawan kritik. Ditandai dengan suatu narasi pemecah bangsa. Lantas, bagaimana dengan situasi demokrasi kontemporer Indonesia?

The Economist Intelligence Unit (EIU) baru saja melirid laporan indeks demokrasi 2020. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam indeks demokrasi yang dirilis dengan skor 6.3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir.

Hannah Arendt (2019:IX) Sementara demokrasi sungguh menyediakan satu pemeriksaan penting terhadap kekuasaan elite, ia seringkali gagal mempertunjukan apa yang dijanjikan. Para orang dalam elite khsusunya memiliki akses yang lebih besar terhadap sumberdaya dan informasi, yang mereka gunakan untuk melindungi diri mereka .

Kontelasi pemilihan 2019 memberikan catatan hitam dalam politik Indonesia. Black campaig dengan narasi kontradiktifnya; informasi hoax begitu masif, istilah pemanggilan kata kampret, cebong, kadrun, antek pki dllnya tak lepas begitu saja. Terbentuknya narasi tersebut menjadi suatu identitas yang melekat tidak henti-hentinya berdampak pada ancaman keutuhan warga negara. Warga negara sibuk bertengkar dengan beragam narasi para elite begitu asik berkumpul demi kenikmatan kekuasaan.

Politik Indonesia hari ini memang tidak terlepas dari adanya keharmonisan para elite politik dengan para oligarki. Harmonisasi tersebut menumbuhkan suatu entitas kuat dengan dimudahkannya para oligark tersebut mempertahankan kepentingan ekonominya dengan memperngaruhi aspek kepentingan publik. 

Winters (2011:157) kaum oligark Indonesia belum bisa dijinakan akibat tiadanya batasan inheren yang diberikan kepada mereka oleh demokrasi elektoral. Sedangkan pandangan para ahli ekonomi-politik yang berbasis di Australia Robinson dan Hadiz (2004: 223-224)  berpendapat bahwa kendati pemerintah otoriter tidak ada lagi, era baru demokrasi di Indonesia sejak 1998 didominasi oleh kaum oligark, melalui penataan ulang atas relasi-relasi kuasa lama yang predatoris di dalam sistem baru oleh mereka yang memiliki kepentingan dalam menjaga sistem kekuasaan yang arbiter.

Ruang publik dan ancaman intervensi

Ruang publik merupakan suatu tempat antar pertukaran narasi dan kebebasan individu untuk mengutarakan pikiran kritisnya memandang dinamika yang terjadi, tanpa intervensi dan pengekangan nalar individu dengan menghantamnya oleh jerat hukum. Namun, apa terjadi ruang-ruang publik, situasi ini mengalami mengalami distorsi, diancaman oleh pelbagai tindakan dari para penguasa.

Pelemahan ruang akademik, sejatinya ruang akademik merupakan mimbar bebas untuk bertarungnya setiap pikiran kritis, dengan daya nalar yang objektinya, namun, hal demikian malah menjadi suatu ancaman bagi para penguasa, persekongkolan pejabat kampus dengan penguasa membumi hanguskan pikiran-pikiran kritis, akademisi kampus, aktivis kampus dibungkam dengan dalih mengancam para oligarki.

Kooptasi masyarakt sipil, masyarakat sipil tak lepas dengan beragam opini yang tumbuh dan menjalar dengan narasinya, pikiran-pikiran kritis dan inovatif begitu lekat dengan masyarakat sipil. Pelbagai narasi dengan argumen kritis menyoroti setiap kebijakan pemerintah yang berkuasa. Namun, kerap saja kritik dimaknai sebagai suatu hal yang bertolak belakang dan dianggap sebagai ancaman bagi rezim berkuasa. Terbaru kritik melalui mural saja dianggap sebagai pencemaraan nama baik, jelas-jelas saja tindakan pemerintah terkesan berlebihan merespon kritik tersebut dengan mengerahkan aparat keamanan.

Pembajakan media sosial dan media mainstream. Kebebasan mengkritisi di media sosial maupun media mainstream mengalami kerentanan. Dimonopolinya akses media maenstream oleh para pemilikinya yaitu para oligarki mayoritas pemilik perusahaan media. Tapsell (2019:13) ditambah dengan makin langsungnya hubungan antara perusahaan media dan partai politik, liputan politik di media-media arus utama Indonesia pun menjadi jauh lebih partisan di era digital, antara lain karena sifat sistem multioligarki yang lahir. Sehingga dengan sangat mudah beragam informasi yang mudah tersebut tidak sepenuhnya murni karena adanya bentuk framing dan campur tangan para pemilik kuasa yaitu oligarki.

Sejauh media masih dikuasi oleh para elite dan aktor-aktor politik, sudah dapat dipastikan tidak ada wahana dan tempat kritis yang dapat dijadikan dasar sebagai medium penyampain baik itu berita maupun analisis pikiran kritis. Oligarki berperan sangat masif dalam mengakomodir baik itu media bagi mereka sebagai wahana kepentingan, beserta kebijakan publik.

Demokrasi indonesia saat ini benar-benar mengalami krisis. Segala pikiran kritis coba diciderai dengan pemenjaraan. Kegamangan ini diakomodir oleh beragam bentuk kepentingan penguasa bahwa kritik dimaknai sebagai ancaman bagi stabilitas kepentingan para oligarki.

Demokrasi Indonesia mengalami regresi dan menuju ke arah otoritarianisme. Masuknya oligarki yang mempengaruhi aspek kepentingan publik pada dasarnya mengancam stabilitas demokrasi dan arah politik Indonesia pada masa mendatang. Namun, hal ini tidak menyiratkan kita untuk tetap terus berani mengutarakan pikiran-pikiran kritis, karena dibalik kegelapan sekalipun niscaya masih ada secercah cahaya yang terlihat, di dalam segala akomodir yang dilakukan oleh para oligarki terhadap keputusan publik, ada wacana perlawanan masyarakt sipil tanpa henti menentang wujud ketidakadilan.