Researcher
1 bulan lalu · 547 view · 5 min baca menit baca · Politik 45897_40614.jpg
mojok.co

Reformasi yang Frustrasi

21 Tahun Reformasi dan Demokrasi Kita

Mulanya berawal dari sebuah kondisi politik yang muram. Demokrasi Filipina dirundung bencana. Oposisi dibungkam. Lawan-lawan politik Marcos dijebloskan penjara. 

Salah satu tokoh oposisi populer Benigno Aquino Jr dituduh komunis. Hak mengungkapkan pendapat dan kebebasan pers dikekang. Kongres Filipina dibubarkan. 

Media yang masih bandel mengkritik akhirnya ditutup izin beroperasinya. Rezim Marcos yang telah berkuasa selama 21 tahun mulai panik sehingga ia mengumumkan pemilihan umum lebih cepat ketimbang jadwal pemilu sesungguhnya tahun 1986. 

Marcos berhasil mengonsolidasikan kekuatan militernya untuk melakukan kontrol penuh terhadap proses pemilihan umum. Hingga 35 teknisi komputer dari komisi pemilihan umum menyatakan mundur karena mereka diminta untuk mencurangi hasil pilpres agar menguntungkan Marcos.

Dengan penuh tekanan, komisi pemilihan umum menyatakan Marcos menang dengan selisih satu juta suara dengan lawannya, Corazon Aquino. Namun komisi pengawas pilpres independen menyatakan Corazon menang 800 ribu suara. 

Peristiwa ini kemudian menyulut aksi demontrasi berjuta-juta rakyat Filipina yang selama ini dibungkam. Peristiwa ini juga memberikan legitimasi untuk meningkatkan intensitas perjuangan rakyat menumbangkan Marcos. Pagi hari, 25 Februari 1986, Marcos pun menyerah. Ia dipaksa turun dari tampuk kekuasaan.


Namun kondisi Indonesia hari ini sangatlah berbeda dari kondisi Filipina era Marcos. Saat ini, oposisi sangat luang melakukan kritik, bahkan tak jarang memanfaatkan segala isu dan mencari celah untuk menjatuhkan elektabilitas penguasa. 

Dalam alam demokrasi, hal itu sangat biasa. Komisi pemilihan umum pun dan pengawas pemilu dipilih oleh parlemen yang juga berisi partai oposisi. Proses penghitungan dan hasil rekapitulasi pun diselenggarakan secara transparan, baik disaksikan oleh saksi partai, lembaga independen (baik lokal maupun inetrnasional), sampai penghitungan secara online. 

Justru semua bentuk kesalahan dan kekeliruan penghitungan disampaikan secara terbuka oleh penyelenggara pemilu untuk dievaluasi semua elemen masyarakat.

Apabila ada pihak yang merasa janggal terhadap proses dan hasil pemilu pun diberikan ruang untuk menyampaikan haknya di dalam ruang yang telah disediakan konstitusi melalui Mahkamah yang independen (Mahkamah Konstitusi). Semua temuan kecurangan bisa diuji. 

Namun temuan kecurangan tak bisa hanya bersandar pada salinan berita. Dan penolakan hasil quick count pun tak bisa hanya bersandar pada data yang diperoleh melelui metode SMS atau pikiran antah-berantah, setan-gundul

Demokrasi, selain bersandar pada kebebasan sipil, ia juga harus didasarkan pada rasionalitas. Perhitungan yang ilmiah dan rasional adalah jantung dari demokrasi. Karena demokrasi adalah hasil dari kebangkitan fajar akal-budi, Renaissance

Ketika kita tak mampu membuktikan kecurangan dalam proses demokrasi secara empiris (terukur dan bisa diamati/diuji) dan rasional, sejatinya kita sedang melakukan upaya “mistifikasi demokrasi”. Tak ada otoritarianisme seperti apa yang dibayangkan. Tak ada pula kediktatoran seperti apa yang didengungkan. 

Sebuah laporan indeks demokrasi dari The Economist Intelligence Unit 2017 menyebutkan bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan yang mendalam, yakni merosot 20 peringkat dari 48 ke 68. 

Dalam laporan tersebut, ditemukan bahwa merosotnya indeks demokrasi Indonesia diakibatkan oleh meningkatnya ujaran kebencian politik identitas dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Kampanye yang sarat sentimen SARA dan penggunaan pasal penistaan agama dalam pusaran Pilkada DKI Jakarta 2017 disebutkan telah mengancam kebebasan berekspresi dan perlindungan hak-hak minoritas. Dan proses politik itu didukung oleh kelompok oposisi.

Artinya, demokrasi tak lagi terancam oleh sebuah kontrol otoritarianisme seperti yang diopinikan banyak orang. Namun demokrasi saat ini justru terancam oleh pikiran-pikiran sektarian dan faktor-faktor primodial yang saat ini menyeruak di ruang publik melalui ujaran kebencian dan perilaku diskriminatif. 


Kini ia berkeliaran bak zombie, mayat yang hidup di dalam lanskap politik dunia modern. Pikiran-pikiran sektarian kegamaan tak lagi seperti apa yang dikatakan Gerhard Lenski sebagai “sekadar sisa-sisa dari masa primitif manusia di waktu lalu” yang dianggap akan lenyap seturut kemajuan sains dan Pencerahan. 

Namun kini, pikiran-pikiran sektarian keagamaan justru menjadi komunitas penafsiran (communities of interpretation) dalam perbincangan isu‐isu penting di ranah publik. 

Bahasa keagamaan dewasa ini ikut mewarnai debat‐debat politik, mulai dari isu ekonomi umat, kekerasan seksual, vaksin, reklamasi, nilai mata uang, utang negara, hingga tenaga kerja asing. Akibatnya, diskursus keagamaan makin berpengaruh kuat pada pembentukan opini maupun kemauan publik

Bahkan lebih apokaliptis dalam bentuk yang paling demonis, kita melihat bagaimana motif keagamaan dapat menggerakkan manusia sedemikian rupa sehingga rela menjadi alat pembunuh massal, terorisme

Agama memang bagian dari sisi kehidupan alamiah manusia. Namun agama tak boleh menjadi monopoli tafsir yang dapat membahayakan demokrasi dan kehidupan bersama. 

Masyarakat Indonesia memang tak bisa dilepaskan dari spiritualitas, namun spiritualitas agung Nusantara bukan spiritualitas yang bersifat “imperialisme doktriner” yang mencoba menjadi hakim dan pengadilan atas keyakinan yang berbeda. Spiritualitas agung Nusantara adalah prinsip Ketuhanan yang beyond religions, sebuah prinsip ketuhanan universal yang mengatasi perbedaan “agama-agama terorganisasi” (organized religions) yang cenderung sektarian.

Majapahit adalah negara nasional yang jelas-jelas bukan negara Hindu. Sekalipun sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu, tetapi Majapahit tidak menjadikan hukum Hindu sebagai “hukum negara”. 

Pada era keemasan Majapahit, prinsip Ketuhahan Yang Maha Esa itu disebut oleh Mpu Prapanca dan Mpu Tantular sebagai Sri Parwatharaja, yang bukan Siwa dan bukan Buddha, melainkan mengandung unsur-unsur prinsipil, baik Siwa maupun Buddha. Namun kini apa yang kita sebut sebagai “spirit Majapahit” makin lenyap dan di depan mata pandangan sektarian kegamaan seakan menjadi ancaman bagi demokrasi, keutuhan bangsa, bahkan peradaban manusia.

Jika kita melihat indeks demokrasi Badan Pusat Statistik, tingkat demokrasi Indonesia masih berada dalam kategori “sedang”. Variabel peran partai politik menurun paling besar, dari 59,09 menjadi 52,29 atau turun sebesar 6,80 poin. Dan penurunan ini membuat variabel peran partai politik tetap awet menempati kategori “buruk”. 

Penurunan yang terjadi pada peran Partai Politik diakibatkan indikator kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu mengalami penurunan yang signifikan, yakni turun 8.40 poin dari 56.30 menjadi 47.90. Hal ini berkaitan dengan menguatnya oligarki politik yang membuat aspirasi rakyat makin terbenam. Sehingga partai politik sebagai pilar demokrasi justru menjauh dari perilaku demokratis. 


Di era reformasi, keadaan berbalik arah. Distribusi kekuatan ekonomi diserahkan ke pasar. Namun, para pelaku ekonomi utama masih belum banyak berubah, yaitu kelompok yang meraup rente di masa Orde Baru. 

Sebagian mereka menyusup ke partai-partai dan ada juga yang membuat partai baru. Sebagian lagi mencari tumpangan kepada penguasa dan partai berkuasa. Reformasi tak menghasilkan distribusi sumber daya politik yang merata dan inklusif. Sehingga keadilan yang menjadi puncak tujuan demokrasi terasa makin jauh dari gemerlap reformasi.

Bahkan laporan The Economist Intelligence Unit selanjutnya yang bertajuk Frustrated Reform? What lies beyond the April elections in Indonesia mengungkapkan bahwa agenda reformasi di Indonesia kini mengalami “frustrasi”. Kefrustrasian tersebut bukan hanya akibat menguatnya kekuatan konservatisme agama, melainkan menyeruaknya agenda-agenda proteksionisme baru bercorak chauvinistic-primordial yang ingin mengeliminasi Indonesia dari pergaulan internasional. 

Bahkan mereka berupaya mendelegitimasi peranan lembaga-lembaga independen dan institusi-institusi demokrasi seperti komisi pemilihan umum, agenda pemulihan hak asasi, hingga komisi pemberantas korupsi. 

Semua ini hanya menguntungkan mereka para middle-man dan pencari rente yang takut akan persaingan dan kerjasama global, yang selama Orde Baru berkuasa menikmati perlindungan dari tangan negara untuk meraup rente ekonomi dan keuntungan pribadi. Dan mereka punya rekam jejak sejarah yang buruk terhadap hak asasi manusia dan korupsi, kini mencoba bangkit dengan perlahan mencoba membunuh dan mengaburkan agenda reformasi.

Artikel Terkait