Penikmat Kedai Tempo
1 tahun lalu · 727 view · 5 min baca · Politik 74724_59354.jpg

Reformasi Sudah Basi

Dua puluh tahun reformasi jadi pekok, kapok. Kata itu mengawali ungkapan kekecewaan penulis terhadap cita-cita reformasi. Cita-cita besar tentang masa depan Indonesia yang lebih baik – demokratis dan berkeadilan sosial-ekonomi, ternyata masih dalam bayangan.

Memasuki usia yang ke-20 tahun, reformasi tidak tumbuh sehat dan perkasa, melainkan penuh cacat, baik secara fisik maupun mental. Akibatnya, jika dibiarkan, maka reformasi yang penyakitan dan cacat ini akan semakin membusuk dan mati.

Cita-cita besar reformasi tentu tidak datang begitu saja dari langit. Kehadirannya merupakan akumulasi dari riak-riak frustrasi sosial yang perlahan mengambil bentuknya dalam gelombang protes massa di berbagai tempat yang berpuncak pada ledakan aksi massa di bulan Mei 1998. 

Soeharto yang dikenal sebagai sang jagal besar akhirnya tak kuasa lagi membendung amarah massa yang begitu dahsyat. Sebagai dampaknya, sang tiran besar yang mengendalikan rezim dengan “tangan-besi” selama kurang lebih 32 tahun itu tersungkur. Ia jatuh karena menabur bibit-bibit kehancuran sejak awal.

Kristalisasi dari tuntutan gerakan reformasi menghasilkan enam tuntutan utama, kelak dikenal sebagai tuntutan reformasi. Keenam tuntutan tersebut adalah (1) penegakan supremasi hukum; (2) pemberantasan KKN; (3) pengadilan mantan presiden Soeharto dan kroninya; (4) amandemen konstitusi, (5) pencabutan dwifungsi ABRI (TNI/Polri); (6) pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.

Bertolak dari enam tuntutan tersebut, dalam tulisan ini, kita akan mengukur sejauh mana proyek reformasi dikatakan berhasil atau gagal.

Mengurai Kemelut Reformasi


Cita-cita besar reformasi, salah satunya, adalah supremasi hukum. Makna itu, jika kita urai dalam salah satu karyanya John Locke, adalah adanya pengaturan hukum yang mengatur bagaimana warganya dapat menikmati hak asasinya sendiri. 

Lalu pertanyaannya, apakah negara kita sudah dapat dikatakan menjalankan supremasi hukum? Supremasi hukum terjebak dalam langgam pragmatisme, sehingga stagnan dalam realisasi. Pemenuhan hak asasi melalui pengaturan hukum terhalang oleh kalkulasi untung dan rugi yang hari ini mendominasi logika pemerintah.

Mungkin ada yang sepakat maupun tidak sepakat dengan pendapat kegagalan supremasi hukum. Kenyataan memperlihatkan bahwa supremasi hukum yang didengungkan selama ini belum terwujud.

Adapun bentuk kegagalan supremasi hukum di era reformasi, pertama, praktik KKN semakin menjamur. Korupsi bukannya hilang, ia malah tumbuh subur di rahim reformasi. Politik desentralisasi yang diharapkan dapat menyejahterakan rakyat justru menjadi lahan basah praktik korupsi. 

Indonesia Corruption Watch mencatat pada tahun 2017, terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp6,5 triliun dan suap Rp211 miliar dengan jumlah tersangka korupsi mencapai 1.298 orang. Ini menunjukkan kegagalan reformasi memberantas praktik korupsi.

Tidak berhenti di situ, reformasi masih berkelindan dengan dinasti politik yang diuntungkan dengan situasi demokratis. Pada Pilkada 2018 ini, ada lima daerah yang kembali memiliki calon yang berasal dari dinasti politik, yaitu Banten, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. 

Ada 11 (sebelas) calon berasal dari dinasti politik dan delapan di antaranya mengikuti pemilihan tingkat Provinsi. Delapan calon tersebut adalah Dodi Reza Alex Noerdin, Giri Ramanda Kiemas, Asrun, Sitti Rohmi Djalilah, Ichsan Yasin Limpo, Abdul Gani Kasuba, Muhammad Kasuba, dan Karolin Margret Natasa.

Cita-cita besar masa depan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial-ekonomi bagaikan panggangan jauh dari api. Secara prosedural, kita sedang menjalankan demokrasi, namun secara substansi sangat jauh dari cita-cita reformasi. 

Demokrasi yang terjadi adalah democracy pseudo, semu dan beku, di mana yang menikmati demokrasi ini hanya segelintir elite yang membentuk dinasti. Situasi ini tak jauh berbeda dengan rezim Orde Baru. Reformasi hanya slogan semata. Era baru yang hanya berganti baju (baca: reformasi), tetapi aktornya masih penganut paham Orde Baru.

Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi Masa Reformasi

Cita-cita reformasi selanjutnya adalah amandemen konstitusi. Meskipun sudah dilakukan sebanyak empat kali dan terakhir dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2012, tetapi sama sekali tidak mengubah secara hakiki tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.


Padahal, tujuan dilakukannya perubahan konstitusi adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar penataan kelembagaan publik ataupun penataan institusi demokrasi belaka. Tingkat kesejahteraan tersebut dapat kita lihat pada data di bawah ini.

Sumber Data: Diolah Penulis 2016

Dari data di atas, terlihat bahwa pascareformasi hingga tahun 2016, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Amandemen konstitusi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ternyata tidak menghasilkan perubahan apa pun. 

Jika kita bandingkan dengan rezim Orde Baru, justru pertumbuhan ekonomi sempat berada di angka tertinggi pada tahun 1964, yakni mencapai 30,92 persen dibanding pertumbuhan ekonomi pada masa reformasi yang stagnan di angka 4 persen dan mencapai angka tertinggi hanya 6 persen pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan institusi demokrasi hasil amandemen pun gagal mengelola kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan, untuk poin keenam: pemberian otonomi daerah seluas-luasnya, sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Semangat otonomi daerah belum berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Hal ini disebabkan semangat pemekaran daerah tidak diiringi dengan kemampuan daerah itu sendiri, baik secara SDM maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki. 

Akibatnya, otonomi daerah yang berjalan seiringan dengan desentralisasi justru membuat daerah semakin terpuruk. Alih-alih daerah diharapkan mandiri, swakelola, swadaya, dan berkembang menurut prakarsa masing-masing dalam kenyataannya justru yang terjadi adalah kondisi paradoks. 

Tentu saja, ada beberapa daerah yang tergolong cukup berhasil seiring dengan proses desentralisasi. Namun, tak sedikit daerah yang menuntut otonomi mengalami persoalan serius – untuk tidak dikatakan gagal total. 

Seperti diungkap Siti Zuhro bahwa praktik otonomi daerah gagal dalam mewujudkan tujuannya. Indikatornya adalah rendahnya pelayanan publik dan masih banyaknya penduduk miskin, yakni 32,7 juta pada tahun 2017.

Reformasi: Sebuah Proyek Gagal?

Bertolak dari analisis di atas, tibalah kita pada konklusi: sebagai cita-cita sosial, proyek reformasi telah mengalami kegagalan. Jawaban ini jelas ada yang tidak sepakat. Namun, terlepas dari sepakat atau tidak, hal itu kembali pada sudut pandang masing-masing. Hal terpenting bukan menyangkut sepakat atau tidaknya, melainkan apa dasar argumentasinya.

Bukti bahwa reformasi mengalami kegagalan dapat ditelusuri lewat beberapa tuntutan reformasi yang hingga kini menyisahkan tanda tanya terkait pengaktualisasiannya. Tentu dibutuhkan parameter yang jelas untuk mengukur berhasil atau gagalnya reformasi. 


Jika yang dimaksud keberhasilan adalah proses tercapainya target, sasaran, dan tujuan, maka perjalanan reformasi sejak 1998 hingga saat ini terbukti gagal. Hal itu dibuktikan mulai dari kegagalan supremasi hukum, praktik KKN yang kian merajalela, amandemen konstitusi yang kehilangan spirit dan cita-cita sosial, serta otonomi daerah yang berujung keterpurukan.

Akhirnya, diperlukan tindakan nyata agar proyek reformasi tidak sekadar lip service. Butuh penyatuan visi dan gerakan di antara elemen organisasi masyarakat sipil guna merebut dan merevitalisasi kembali cita-cita reformasi. 

Pembajakan demokrasi oleh kelompok oligarki saat ini harus segera diakhiri. Peran civil society harus ditempatkan kembali pada tugas dan fungsinya yang hakiki: memberi penyadaran terhadap warga lewat edukasi politik, pengorganisasian, capacity building, pembasisan dan mobilisasi massa. 

Sebagai lokomotif perubahan, civil society harus berani dan bersedia mengambil tugas yang penuh resiko. Ya, jika itu yang menjadi syarat bagi adanya perubahan menuju cita-cita sosial.

Mereka yang pandai beralibi tentu akan membantah semua keterangan di atas. Mereka paling mengatakan, “Ah, reformasi (baru saja) berlangsung 20 tahun.” Ini bukan soal waktu, melainkan soal komitmen dan konsistensi mewujudkan cita-cita reformasi itu sendiri sebelum reformasi menjadi basi atau bahkan sudah basi.

Artikel Terkait