Keterbukaan politik yang baru di era reformasi telah membangun sebuah lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk lebih terbuka mengespresikan opini-opini mereka. fase perkembangan birokrasi sangatlah pesat banyak perombakan yang terjadi demi mewujudkan suatu birokrasi yag ideal.

Tuntutan reformasi setidaknya telah merubah wajah birokrasi Indonesia meskipun belum terlalu signifikan. Agenda reformasi dalam tubuh birokrasi di Indonesia ditujukan bukan lagi sekedar untuk membangun Institusi birokrasi yang professional secara menejerial, namun pada bagaimana birokrasi tersebut mampu merepresentasikan konfigurasi publik yang ada untuk menjamin keterwakilan masing – masing komunitas publik yang telah mengakar kuat di dalam tubuh birokrasi.

Salah satunya dengan  melakukan mutasi-mutasi serta penyegaran posisi kedudukan   jabatan administatif yang berada didalam organisasi dimana sumber daya tersebut memiliki peranan penting untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Mungkin Segala upaya telah dilakukan oleh aktor yang berada didalamnya namun tetap saja seiring niatan ideal dan tujuan yang baik tidak lepas dari yang namanya penyakit-penyakit  dimana hal tersebut tentunya bisa saja menghambat perwujudan reformasi birokrasi yang dibutuhkan.

Adapun yang harus dipahami terlebih dahulu adalah tentang makna birokrasi. Menurut ahli Michael G. Roskin, et al  menyebut pengertian birokrasi, birokrasi adalah "setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat”. birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasar pengetahuan teknis dan dengan efisiensi yang setinggi-tingginya.

Dari pandangan yang demikian tidak sedikitpun alasan untuk menganggap birokrasi itu jelek dan tidak efisien. Artinya prioritas utama dari birokrasi ialah melaksanakan kebijakan yang telah diambil oleh aktor atau para pengambil keputusan.

Sedangkan gagasan utamanya birokrasi merupakan sebuah system yang rasional dan tersusun rapi serta terorganisir dengan baik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang efektif dan efesien guna menjawab tantangan terhadap kebutuhan organsiasi, pelayanan kepada publik.

Sayangnya  dalam praktek yang sesungguhnya jauh air  dari tanaman. Jarak apa yang terjadi dan apa yang di butuhkan masih terlalu jauh. Wujud kongkrit dari wajah reformasi birokrasi hanya penyakit politik pragmatis yang dibungkusi lewat formalitas belaka, Kemudian Tuntutan merit system dalam rekruitmen birokrasi terutama di daerah ternyata sulit tercapai karena persoalan primordialisme.

Rekruitmen pegawai baru maupun penempatan jabatan publik lebih ditentukan oleh penguasa daerah (kepala daerah atau kekuatan birokrat dominan politis). Praktik ini semakin menindas secara sistematis kelompok lain sehingga memunculkan kecemburuan karena tidak mendepatkan posisi sesuai dengan profesionalitas kerja serta jenjang karir yang semestinya diberikan penghargaan.

Sekarang kita mencoba mengupas sedikit tentang patalogi politik birokrasi Ketika masuk ke dalam dunia kesehatan istilah patologi memiliki pengertian penyakit/virus. Dari pengertian diatas mungkin tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan birokrasi.

Akan tetapi patologi sendiri ialah sebagai istilah yang mengambarkan keadaan dan kondisi di dalam birokrasi yang terkena serba serbi penyakit politik yang tak hilang-hilang. Sebenarnya problem penyakit birokrasi berakar dari berbagai macam jenis virus.

Pertama, dari rekruitmen dan penempatan sumber daya yang tidak berdasarkan jenjang karir. Kedua, suka atau tidak sukanya aktor yang menentukan penempatan tersebut karena factor politis baik dari dalam system ataupun luar system yang sering juga disebut dengan shadow government (Bayang-bayang pemerintah).

Ketiga, ambiguitas kewenangan antara pejabat politis dan karir yang menentukan penempatan, promosi, mutasi sumber daya. keempat, secara makro tidak bisa memisahkan antara kepentingan politis dan administrasi serta rawan terjadi proses long distance antara kepentingan dan kebutuhan publik sehingga menyebabkan dominasi yang tinggi oleh kepentingan politis aktor dalam memutuskan suatu kebijakan.

Kelima, mental yang tunduk pada kekuasaan bukan mental sebagai abdi publik. Sedangkan jika mengutip bahasa Sondang Siagin virus/penyakit dapat dikategorikan menjadi lima macam. Yakni: pertama, penyakit yang ditimbulkan karena presepsi dan style menejerial para aktor dilingkungan birokrasi.

Kedua, penyakit yang ditimbulkan karena kurang dan rendahnya pengetahuan skill para pejabat karir dalam pelaksanaan operasional kerja.ketiga, penyakit yang ditimbulkan lantaran para pejabat birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan yang berlaku. Keempat, patologi yang di manefestasikan melalu prilaku para pejabat yang disfungsional. Kelima, akibat situasi internal disetiap instansi dilingkungan pemerintah.

Patalogi politik atau penyakit politik  di tubuh birokrasi daerah istilah masa kininya adalah ikatan genealogis seperti penyakit HIV/AIDS yang menggurita didalam tubuh manusia namun tetap bias bertahan hidup secara kasat mata. Jika mengkurucutkan persoalan ini yang dinamakan reformasi birokrasi dan patalogi politik yang disebut juga dengan “antara ada dan tiada”.

Tanpa di sadari kita  sangat antusias akan perubahan reformasi di dalam birokrasi namun sayangnya kita juga membiarkan penyakit politik tersebut terus tumbuh antara lain juga disebut golongan birokrat (aktor) fasik yakni cara berpikir fadilah namun prilaku jahiliyah artinya ia cerdas dalam berpikir namun munafik dalam berprilaku.  

Keterbukaan system dalam kebutuhan publik haruslah terbukan lebar informasinya karena dalam setiap kebijakan yang diputuskan publik berhak tau bahkan mempunyai hak suara yang harus didengarkan pemerintah.  Pengembangan sumber daya aparatur bukanlah satu-satunya cara untuk keluar dari kemelut birokrasi.

Tetapi sebagai sebuah usaha tentu ada hasilnya, keseluruhan pembinaan kualitas birokrasi atau aparatur pemerintah setidaknya ada setitik pencerahan, namun harus tetap ditingkatkan secara terus menerus agar dapat diciptakan sosok birokrasi atau aparatur yang profesional dan berkarakter.

Dengan usaha-usaha yang seperti telas disampaikan pada pembahasan diatas diharapkan dapat mewujudkan Good Governance. Meningkatkan profesionalisme birokrasi melalui perubahan paradigma, perilaku dan orientasi pelayanan kepada publik.  #LombaEsaiPolitik