Mendadak Indiana Jones dan mengorek-orek bukti arkeologis sering saya lakukan terhadap apapun yang ibuk saya miliki dan simpan. Setidaknya dengan mengidentifikasi diri semacam itu, muncul sebuah gambar abstrak tentang situasi budaya, kondisi psikologi, kebutuhan ekonomi dan hal lain dari Ibuk di masa lewat. 

Ketika mempelajari benda-benda material kepunyaan beliau dari yang absurd hingga yang nyata berguna, saya selalu berusaha keras berbaik sangka; pasti barang ini memiliki nilai historis yang menancapkan kesan mendalam, walau di sisi lain berseberangan rasa heran, tak habis pikir juga muncul lebih kuat. 

Coba kisanak main saja ke rumah. Sebagai contoh kecil, di rumah ada satu petak situs purbakala dalam lemari es yang hampir dipastikan tidak berubah dari waktu ke waktu, kalaupun berubah tidak signifikan. Di situ, puluhan koleksi "fosil makanan" ditata rapi pada bagian bawah, laiknya museum pribadi. 

Saya juga yakin hal ini dilakukan banyak ibu-ibu lain. Terakhir kali saya pulang beberapa bulan lalu, saya mendapati fosil kue, kecap, mendoan, buah-buahan, palawija, sambel rujak bahkan fosil obat-obatan, yang rata-rata seingat saya sudah ada sejak tahun lalu, sangat purba. Semuanya terawat baik, steril, tak tersentuh, dan --bisa jadi-- abadi jika tidak kami sindir. 

Bapak selalu menyentil Ibuk agar membuang fosil-fosil makanan tersebut dan mengisi lemari es dengan sesuatu yang lebih segar untuk bisa dimakan. Saya dan adik sepakat untuk secara persuasif membujuk Ibuk supaya mengubah kebiasaan itu. Kami sadar, lemari es dan dapur adalah zona eksklusif Ibuk yang tidak bisa diganggu. Inilah hal yang paling jauh yang bisa kami lakukan. 

Problem dilematis keluarga kami, saya rasa terjadi pula dalam skala yang lebih gigantis, politik Indonesia misalnya. Di sana, sentilan bapak sama halnya dengan seruan perlunya reformasi birokrasi. Persuasi saya dan adik mewakili suara pemuda dalam ajakan pembaruan budaya politik. 

Di sini, lemari es diibaratkan sebagai birokrasi. Ibuk dengan kebiasaannya, mencitrakan pemegang kekuasaan dengan budaya politiknya. Untuk saat ini, seruan reformasi birokrasi yang masih sebatas angan itu belum terlihat sebagai solusi yang realistis. Didukung oleh manuver Presiden Jokowi yang memasukan kembali "fosil-fosil birokrat" ke dalam lemari es pemerintahan. 

Sebagaimana Ibuk saya, Jokowi menghadirkan kembali orang-orang usang, bisa dibilang kadaluarsa. Kalau reformasi birokrasi dimaknai seluas-luasnya, harusnya tidak relevan lagi memakai orang-orang yang sudah jelas ke-basi-annya, seberpengaruh apapun orang itu. Apalagi reputasi orang-orang pilihan Jokowi sekarang telah menjadi rahasia umum. 

Situasi ini menjadi kontraproduktif dengan reformasi birokrasi itu sendiri. 

Walaupun memang lapisan generasi akademis abad milenial tidak pernah bersentuhan langsung dengan masa-masa reformasi dua dekade lalu, namun jelas, dari tinjauan arkeologis ala Indiana Jones, orang-orang orde baru yang ibaratnya sudah berupa fosil saat ini, yang dipakai lagi di berbagai posisi kunci itu, membiarkan artefaknya berserakan dan memunculkan rentetan pertanyaan yang belum selesai terjawab hingga sekarang. 

Saya tidak terlalu paham dengan definisi rinci dari reformasi birokrasi produk Jokowi. Saya juga tidak tahu apakah hari ini Presiden dengan segenap hati sedang benar-benar tertatih merintih perih menuju cita-citanya untuk menghindari stigma omong besar tukang obat. 

Tanpa penjelasan pun, hal tersebut mestinya dapat dirasakan dampaknya tanpa perlu dibelenggu oleh bahasa definitif. Untuk mengimbangi wacana reformasi birokrasi yang menjadi pekerjaan rumah bersama itu, agaknya memang harus diimbangi diskusi yang lebih realistis tentang pembaruan budaya politik. 

Dengan sedikit mengambil jarak, lingkungan akademis dalam hal ini dapat menjadi mediator untuk mencari kriteria bersama, apakah itu kepantasan, keindahan, kepatutan, altruisme, kesopanan (opsi ini bisa dibuat sangat panjang jika ada yang berkenan). 

Secara sederhana, budaya politik di Indonesia belum memiliki patokan nilai-nilai dan norma-norma yang final, mantap dan baku. Sehingga ukuran benar-salah dalam budaya politik yang berkembang sangat bersifat elastis. Kalaupun dalam hal ini ada alat kontrol, itu pasti berada dalam tubuh birokrasi yang dapat ditarik ulur kapan pun semaunya. 

Apalagi hal tersebut semakin ditegaskan oleh kebiasaan yang sudah terlanjur berkembang dalam tubuh birokrasi serta peta perpolitikan Indonesia. Hal itu menjalar sampai level terbawah dan dianggap sebagai hal yang tidak salah untuk dilakukan. 

Ironisnya, praktek yang dianut itu muncul berawal dari individu yang relatif kuat dalam kekuasaan maupun politik, termasuk orang-orang basi tadi. Kontrol patokan itu akan dapat lebih bermakna jika datang dari sudut yang berjarak. Dalam hal ini lingkungan akademis --yang selama ini dirindukan dan dipertanyakan itu-- dapat menjadi salah satu solusi dalam merancang parameter-parameter pembaruan nilai dan norma budaya politik Indonesia yang membumi. 

Sejauh ini memang lingkungan akademis bisa dikatakan sebagai institusi paling netral yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas. Yang jadi pertanyaan adalah: Jika memang para akademisi membuat patokan norma dan nilai budaya politik, terikat dalam aturan apa? 

Realitanya, norma dan nilai, kesopanan atau agama misalnya, dapat berjalan baik hanya dalam lingkup komunal. Cakupannya terlalu kecil untuk dijadikan patokan budaya politik. Dan hal itu berjalan sangat subjektif dalam prakteknya di lingkup publik. Norma dan nilai masyarakat Jawa jelas berbeda dengan masyarakat Batak di ruang publik, sebagai contoh. 

Politik sendiri ada dalam lingkup publik. Sedangkan lingkup publik sepanjang saya tahu, pijakan utamanya bukan diatur oleh norma dan nilai, melainkan oleh hukum yang efektivitas, kenyataan faktual, serta keruwetannya sekarang masih dipertanyakan; tidak bisa ditolak ataupun disangkal. 

Miniatur Indonesia dalam keluarga saya dapat dengan mudah untuk ditarik simpul permasalahannya. Jelas Ibuk memang harus sedikit ditekan untuk mengubah kebiasaannya menimbun fosil makanan dalam lemari es. Walau ada kemungkinan untuk rindu dengan hal-hal absurd yang disimpan Ibuk, untuk saat ini memang kebiasaan tersebut dapat dikatakan tidak baik dan harus dibuang jauh. 

Lantas untuk lingkup publik, jika hukum sendiri sebagai motor malah bermasalah, sedangkan norma dan nilai sebagai harapan malah tidak dapat dibakukan karena rawan terhadap subjektivitas, lantas patokan seperti apa yang dapat menjamin terciptanya budaya politik sehat? 

Saya tidak punya satu pun kerangka keilmuan untuk menjawab itu. Pendekatan historis arkeologis di lingkup komunal jika diteruskan pun rasanya tidak menemukan titik terang tentang budaya politik di ruang publik. Akan lebih menarik dan memuaskan jika pertanyaan itu dilontarkan kepada, Nietzsche, misalnya. 

Nietzsche mungkin dapat dengan sporadis membalik paradigma kita dan mengatakan: "Sikap ahistoris dan sikap historis sama dibutuhkan demi kesehatan seorang individu, suatu bangsa dan suatu kebudayaan. Sejarah harus dihadapi dengan sikap ganda dan seimbang." (Ignas Kleden, xxvi-xxvii:2001). 

Untuk sementara waktu, Nietzsche benar, harus ada informasi yang seimbang. Kiranya memang penting untuk sejenak menghentikan pembahasan tentang budaya politik, reformasi birokrasi artifisial, fosil --politisi-- usang di dalamnya, serta tabu politik yang telah mereka ciptakan. 

Untuk sementara pula, lebih baik melupakan sejarah buruk mereka karena tidak akan pernah kita temui keterbukaan mereka dalam kenyataan, kecuali dalam mimpi dan keajaiban. 

Setelah istirahat, mulai saja dari nol. Pandang masa kini dan masa depan dengan mata terbuka penuh kesadaran dan rasa waspada, jangan kecolongan lagi. Tidak perlu patokan yang dipaksa baku pula, asalkan generasi muda sekarang yang memegang peluit, segera saja ditiup kalau pisau politik keluar secara tak wajar dari sarungnya. #LombaEsaiPolitik