Tanah agraria seharusnya menjadi tanah yang secara aktif digunakan oleh pemiliknya. Dengan memprioritaskan restrukturisasi kepemilikan tanah (redistribusi), khususnya hak milik, supaya para petani meningkat kesejahteraannya.

Fokus reforma agraria adalah restrukturisasi pemilikan dan penguasaan tanah. Dengan tujuan, yaitu untuk memperkuat dan memperluas kepemilikan tanah bagi seluruh rakyat, diutamakan kaum petani.

Reforma agraria adalah melakukan redistribusi tanah negara kepada sejumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai petani termiskin (Bachriadi, 2015:1). Di sini terdapat ketegori, yaitu hanya petani yang benar-benar miskin saja. Apakah mereka itu termasuk petani yang produktif? 

Reforma agraria atau land reform termasuk ke dalam revitalisasi pertanian di Indonesia. Reforma agraria ialah suatu upaya sistematis, terencana, dalam jangka waktu yang telah ditentukan demi menciptakan kesejahteraan, yang dimulai dengan langkah menata ulang penggunaan dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lain, kemudian disusul dengan beberapa program pendukung lain guna meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya (Bachriadi, 2015:3).

Redistribusi pemilikan tanah dilakukan dengan mengubah struktur penguasaan tanah. Pembagian tanah secara merata diharapkan meningkatkan standar hidup petani. 

Karena adanya tanah absentee, yaitu tanah yang letaknya jauh dari tempat tinggal sang pemilik, hingga sulit menggunakan tanahnya secara aktif atau bahkan tanah itu tidak digunakan, sehingga menjadi tidak produktif. Di sini peran pemerintah untuk membebaskan dan memberikan tanah tersebut kepada kaum petani.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur mengenai kepemilikan dan pengelolaan tanah beserta sumber-sumber agraria lain menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum tani dan masyarakat adat, berhak menguasai dan mengelola tanah demi kesejahteraan rakyat. 

Soekarno menyatakan: dengan UUPA, rakyat tani dapat membebaskan diri dari bentuk penghisapan oleh manusia lain dengan menggunakan alat tanah, sehingga melapangkan jalan menuju masyarakat yang makmur.

Komitmen pemerintah Jokowi dalam meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan petani termaktub pada Nawacita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dengan mendorong reforma agraria melalui redistribusi dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektare. 

Komitmen melaksanakan restrukturisasi kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah melalui legalisasi aset tanah ini, dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan mensertifikasi aset tanah yang belum bersertifikat. Sementara redistribusi tanah bertujuan menciptakan pemerataan dan penguasaan kepemilikan tanah bagi masyarakat, terutama petani yang berdampak pada meningkatnya produktivitas tanah. 

Upaya mengimplementasikan reforma agraria ini yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan mempercepat legalisasi aset pertanahan, mempercepat distribusi sertifikat tanah kepada kaum petani, pemberdayaan masyarakat adat, optimalisasi lahan-lahan hutan, serta pengintegrasian dana desa. 

Belum terdapatnya data yang akurat untuk menjalankan reforma agraria ini tentunya akan menjadikan masalah yang serius. Siapa yang akan menerimanya? Siapa penerima yang benar-benar tepat? Seharusnya petani produktif dan dapat dipercaya ataupun organisasi petani yang kredibel.

Masalah juga terjadi pada bagaimana redistribusi tanah dilakukan? Apa bentuk hak yang akan didapatkan? Hal ini masih begitu gelap. 

Bank Dunia menyatakan bahwa mereka siap memberikan utang baru, tetapi syaratnya pemerintah Indonesia menjalankan land reform yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka anut, yakni land reform yang pro pada pasar (pro market land reform scheme) (Bachriadi, 2015:17). Berarti pemerintah di sini hanya menjalankan reforma agraria sebagai langkah mendapatkan utang baru. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan SBY.

Pemerintah yang mengaku bermitra bersama petani, menggunakan petani kecil sebagai tenaga kerja dalam rangka memberdayakan petani. “Kemitraan” padahal menjadikan petani sebagai buruh murah di atas tanah mereka sendiri (Bachriadi, 2015:14-15). Hal ini begitu miris dan perlu diperhatikan kembali.

Jika reforma agraria dikaitkan pada administrasi publik, maka tentunya berkaitan sekali. Administrasi publik adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam wadah organisasi yang digerakkan manajemen untuk mencapai tujuan pemerintahan negara yang telah ditetapkan secara rasional (Ahmad, 2015:45). 

Administrasi publik secara lebih khusus dapat dijelaskan sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama lembaga eksekutif (birokrasi) dalam memecahkan masalah kemasyarakatan/publik (Ahmad, 2015:101). Jadi administrasi publik,yaitu mencapai tujuan pemerintahan dan memecahkan masalah di masyarakat. Bagaimana kemudian reforma agraria yang telah ditetapkan secara nasional ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat.

Neale Donald Walsch penulis Conversations with God berkata bahwa, “Life begins at the end of your comfort zone.” Hidup manusia selesai begitu memasuki zona nyaman. Kalau hanya belajar yang mudah saja, maka organisasi dan pemerintah akan mengalami dysfunction, lumpuh. 

Pemerintah harus menyegerakan bertindak, jangan memperlambat atau menunda implementasi dari reforma agraria ini. Reforma agraria bukan hanya sekadar wacana dan tuntutan program, tapi memang ikhlas dan peduli pada para petani.

Dengan mengurangi konsentrasi penguasaan tanah, menjadi peran penting pemerintah dalam mengupayakan penyamarataan. Redistribusi tanah terhambat kemungkinan akibat mengandung unsur kepentingan politik. Sejatinya dampak dari reforma agraria begitu fundamental, sebab dengannya kaum petani akan meningkat penghasilan dan terangkat derajatnya.

Daftar Pustaka

  • Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori & Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media
  • Bachriadi, Dianto. 2015. Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY
  • http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/files/2015/11/DBReforma-Agraria-untukIndonesia.pdf
  • Kasali, Rhenald. 2015. Change Leadership. Jakarta: Mizan
  • Leks, Eddy Marek. 2017. Reforma Agraria
  • Sulistyo, Eko. 2017. Nawacita Reforma Agraria