Peneliti
2 bulan lalu · 49 view · 5 menit baca · Lingkungan 90545_96123.jpg

Refleksi Tragedi Sape-Lambu Bima, Sebuah Pelajaran Berharga

Kamis 26 Januari 2012, di tengah pusaran kerusuhan, sebuah pesan singkat saya kirim ke seorang kawan di Jakarta. Isinya bahwa kantor Bupati Bima baru saja dibakar oleh massa demonstran. Tak selang berapa menit, Arifuddin (mahasiswa Fakultas Hukum UI kelahiran Sape-Bima ketika itu) - kawan saya itu kemudian menelepon saya, ingin tahu perkembangan kasus kampung halamannya tersebut.

Situasi saat itu memang mencekam. Inilah peristiwa kerusuhan terbesar di Bima, sependek ingatan saya. Konflik vertikal yang membuat masyarakat berhadap-hadapan dengan pemerintah hingga berujung kekerasan. Pemerintah pusat, dunia internasional, Komnas HAM, KontraS dan sebagainya, mengecam tragedi kemanusiaan itu.

Konflik dan kekerasan ini bermula dari penolakan warga kecamatan Sape dan Lambu terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati Bima (Alm. Ferry Zulkarnain). IUP bernomor 188/45/357/004/2010 itu mencakup wilayah kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu.

Sebagai bentuk protes, warga memblokir Pelabuhan Sape, pada 24 Desember 2011, namun dibubarkan secara represif oleh aparat kepolisian. Akhirnya, tragedi bersimbah darah itu mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Saya menyaksikan dari televisi di pondokan Makassar bentrokan itu. Saat itu baru saja beberapa hari wisuda kesarjanaan di Unhas. Saya kemudian mudik ke Bima.

Rupanya, dampak susulan akibat tragedi Pelabuhan Sape, membuat ribuan orang dari Sape-Lambu dan sekitarnya mendemo pemerintah daerah hingga membakar kantor bupati. Resistensi massa itu memang sebagai manifestasi gerakan protes terhadap keputusan bupati yang mengeluarkan SK 188 itu. Dari dekat saya menyaksikan kobaran api, kawan samping saya – Anwar Sadat – sesama alumni Makassar berseloroh, “wah, kita jadi saksi revolusi nih, bro”.

Namun saya berada di situ, bukan sebagai bagian dari massa demonstran, tapi bersama kawan-kawan lain dalam kapasitas sebagai pengurus Komunitas Mahasiswa Bima-Makassar (KMB-M). Kami bersama komunitas lokal ingin mengkaji, menginvestigasi insiden di Pelabuhan Sape sebelumnya dalam perspektif HAM, konteks ekonomi politiknya, dan sejauhmana resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.

Apa yang sebenarnya terjadi?

Menurut catatan di lapangan, kehadiran tambang dikhawatirkan akan merusak areal pertanian, hutan, sumber mata air, dan areal pemukiman. Yang lebih fundamental adalah keberadaan situs bersejarah Temba Romba (Sumur Tembaga). Temba Romba sangat disakralkan oleh warga setempat, sebuah situs yang menandai jejak sejarah awal masuknya Islam di Bima.

Kalau kita membuka literatur sejarah gerakan sosial masyarakat Bima melawan penguasa, Peristiwa Lambu bukanlah yang pertama. Di era orde baru, terjadi Peristiwa Donggo 1972, gerakan menentang Bupati Soeharmadji (elite militer) karena dianggap dzalim, dan tidak menghargai khazanah tradisional Donggo.

Perlawanan rakyat terhadap Soeharmadji yang tidak aspiratif, menyebabkan empat orang tokoh utama gerakan sosial Donggo ditangkap, yakni KH. Abdul Majid Bakry, H. Kako, M. Ali Taamin, Abbas Oya dan Jamaludin H. Yasin.

Peristiwa Sape-Lampu memang berbeda pola dan skalanya dengan Peristiwa Donggo. Tapi titik persamaan dari keduanya adalah mereka ingin menuntut hak-haknya sebagai warga negara. Mereka ingin menjebol tebalnya dinding kekuasaan agar aspirasinya didengarkan.

“Bima telah bangkrut pasca-Orde Baru. Elite Bima saat itu, sebagian besar adalah pendatang dari luar. Bima mengalami Political Security Approach (pendekatan politik keamanan)”, kata Sidratahta Mukhtar (akademisi) dalam sejumlah kesempatan diskusi dengan saya, yang juga anggota tim investigasi independen kasus Sape-Lambu, termasuk Arifuddin dkk, yang diketuai oleh Mujahid A. Latief (pengacara nasional asal Lambu).

Dari peristiwa ke peristiwa itu, kita harus belajar bahwa ruang dialog dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah perlu dibuka seluas-luasnya, agar transparan, dan tidak mengeluarkan kebijakan yang sepihak. Dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat tidak boleh diabaikan.

Demo yang ‘anarkis’ adalah taktik gerakan agar aspirasinya didengarkan, apalagi pelbagai cara-cara seperti mediasi, negosiasi, lobi dan komunikasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Resolusi konflik pemerintah dalam hal ini memang terlambat. Penuh tarik-ulur.

Walaupun Bupati Bima pada akhirnya mengeluarkan SK pemberhentian IUP secara tetap bernomor SK No. 188.45/64/004/2012, namun dampak sosial, ekonomi dan administrasi pemerintahan akibat kekerasan di Pelabuhan Sape menyisakan trauma yang mendalam. Apalagi bentrokan berdarah itu menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

Pendekatan represif bukanlah langkah yang tepat bagi aparatur negara dalam menuntaskan persoalan, justru menghadirkan lingkaran dendam, sehingga menambah masalah baru. Dalam menjaga ekspresi masyarakat yang menyalurkan aspirasinya, aparat keamanan perlu menempuh pendekatan persuasif.

Sabtu malam, 25 Agustus 2012, kami melakukan refleksi kolektif. Saya bersama Julhaidin Rangga Babuju (juga mantan pengurus KMB-M), Dzul Amirulhaq (Fitua Institute), Haeruddin (sosiolog) kembali membincang tragedi Sape-Lambu itu setelah mengikuti bedah buku berjudul “KH. Muhammad Hasan: Guru Tabib dan Misteri Jin” di Yuank Café, Kota Bima.

Buku yang ditulis oleh M. Dahlan Abubakar itu memang menggambarkan biografi KH. Muhammad Hasan, namun yang unik adalah sisi mistiknya. Ingatan kami lalu menjurus ke Temba Romba, salah satu katalisator gerakan rakyat Sape-Lambu dari sisi budaya.

Poin penting dari mufakat kebudayaan beberapa tahun silam itu (sebuah pelajaran berharga untuk generasi jaman now), bahwa dalam pengelolaan sumber daya ekonomi lokal, pemerintah harus benar-benar memperhatikan aspek kearifan lokal, keseimbangan kosmologis dan kelestarian ekologis.

Beberapa tahun kemudian di Jakarta, saya berjumpa dengan seorang kawan, Abdul Rahman alias Omeng - aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI). Omeng berkisah ketika mengadvokasi masyarakat Sape-Lambu, katanya dia pernah dimandikan di Temba Romba oleh tetua adat setempat bagi siapa pun yang bergerak bersama mereka, yang mayoritas petani.

Dalam kaitan itu, mengutip Kartodirdjo (1984), bahwa dalam setiap pemberontakan petani, walaupun anggota dari gerakan itu adalah petani, akan tetapi pimpinan organisasinya berada di tangan kaum elite pedesaan. Guru agama atau pemimpin mistik juga memainkan peranan penting dalam hampir semua pemberontakan besar – dalam arti relatif – yang tercatat.

Dalam tulisan berjudul “Bima Menggugat” (dalam “Marah di Bumi Lambu” terbitan Komnas HAM & Forum Lenteng, 2014), Haeruddin menilai paradigma tradisional rakyat Bima dari turun-temurun sampai hari ini adalah menempatkan tanah bukan sekedar wujud materil, tetapi di dalamnya mengandung roh yang mampu menyatukan kekuatan persaudaraan yang jika dipisahkan, apalagi dengan paksa akan menimbulkan kekuatan perlawanan yang tidak terduga dan begitu dasyat.

Karena itu, pemerintah mesti mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat, bukan malah bersetubuh dengan para pemodal-predator. Akibatnya, pelanggaran HAM terjadi, seperti tergambar dalam laporan KontraS “Mengungkap Tragedi Kemanusiaan Penyerangan terhadap Penduduk Sipil di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima-NTB (2014), hasil investigasi KontraS Jakarta, KontraS NTT, dan Komunitas Babuju.

“Dari kejadian itu, mudah-mudahan kita bisa memetik hikmahnya. Mari bangun daerah kita”, demikian harapan Mujahid A. Latief, dalam suatu ‘reuni’ bersama Sidratahta Mukhtar, Arifuddin, dan saya (10 Januari 2019). Santabe!