“Bangsa Indonesia telah berjanji pada diri sendiri untuk bekerja mencapai suatu dunia yang lebih baik, suatu dunia yang bebas dari sengketa dan ketegangan, suatu dunia dimana anak-anak dapat tumbuh dengan bangga dan bebas, suatu dunia dimana keadilan dan kesejahteraan berlaku untuk semua orang. Adakah suatu bangsa menolak janji semacam itu?” - (Ir. H. Soekarno)

Pada dasarnya, alam pikir para pendiri bangsa kita sudah menghendaki bahwa Indonesia sebagai negara kesejahteraan.

menciptakan kesejahteraan adalah tugas dan tanggung jawab paling utama bagi pemerintah kepada rakyatnya. Hal ini berangkat dari konstitusi kita yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola semua sumber daya dalam perekonomian, untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya. 

Gaulnya, "masa kalian sudah kita kasih kewenangan untuk menguasai sumber daya bukannya dikelola sebaik-baiknya buat rakyat. Rakyat nggak menuntut penguasaan tambang emas atau gas bumi supaya dikelola secara lokal oleh komunitas mereka, nggak minta ini, itu. Biarin deh kalian yang mengatur, nanti hasilnya kalian yang bagi secara merata. Enak toh?".

Kesejahteraan mutlak menjadi hak asasi bagi warga negara, sehingga dalam hal ini negara harus bertanggung jawab dalam pemenuhan hak warga negara tersebut. 

Menjadi suatu problem ketika warga negara tidak dapat menikmati kesejahteraan, implikasinya adalah ketidakteraturan sosial
(social disorder) akan tampil sebagai konsekuensi dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut. (Sukmana, Oman et al., 2015)

Bicara tentang negara kesejahteraan atau "Walfare State", kita harus membagi pembahasannya dalam 2 bagian besar. Pertama, seperti apa konsep negara kesejahteraan dan kedua, sejauh mana indonesia sudah menerapkan itu. 

Pengertian Sejahtera dan Negara kesejahteraan

Kata sejahtera dapat kita ambil pengertiannya dalam rumusan UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa: "Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya."

Rumusan tersebut merupakan keadaan ideal yang ingin dicapai oleh negara dari sebuah kondisi sejahtera. Bahwasan nya kesejahteraan itu adalah titik keseimbangan antara pemenuhan aspek sosial, material dan spiritual.

Masuk pada konsep negara kesejahteraan, meminjam pengertian dalam Sukmana, Oman et al.,(2015: 12) bahwa negara kesejahteraan (Welfare State) adalah model pembangunan dimana negara berperan aktif untuk melindungi rakyatnya dari ancaman kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan hidup sehat. Perlindungan sosial dan pelayanan sosial secara universal adalah menjadi kewajiban negara. 

Untuk itu, alokasi anggaran terhadap kebijakan publik yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial menjadi hal yang mutlak dioptimalkan dalam sebuah negara kesejahteraan.

Hal ini sejalan dengan pengertian Spicker mengenai negara Kesejahteraan adalah sebuah sistem kesejahteraan nasional yang memberi peran lebih besar kepada negara untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.

Secara umum, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara kesejahteraan bila terdapat empat pilar didalamnya, yaitu: 1) social citizenship; 2) full democracy; 3) modern industrial relation systems; serta 4) rights to education and the expansion of modern mass education systems.

Perspektif Negara Kesejahteraan dalam Konstitusi RI

Didalam konstitusi negara kita, banyak regulasi yang mengatur bahwa negara menjamin hak dari warga negaranya, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), hak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1).

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan atau persaudaraan , yang berarti menjunjung kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama, bukan persaingan individualisme (liberalism).

Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 memberi kewenangan penuh kepada negara untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa penguasaan oleh negara ini ditujukan untuk kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang per orang, serta amanat bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 ayat 1).

Stigma Wacana Kebijakan Negara Kesejahteraan 

Ketika berbicara sebuah negara kesejahteraan yang lekat dengan pendekatan dari sisi kebijakan sosial, tentu hal ini bersifat makro.

Wacana bahwa sebuah kebijakan yang menggunakan perspektif negara kesejahteraan terkadang dipandang negatif oleh negara. Seperti, anggapan bahwa pendekatan tersebut dianggap boros karena menggelontorkan dana besar hanya untuk pelayanan sosial dan bisa berpotensi menghasilkan ketergantungan bagi masyarakat penerima manfaat.

Belum lagi disangkut pautkan dengan usaha pertumbuhan ekonomi yang dianggap dapat terhambat karena suntikan dana yang lebih berfokus pada layanan sosial.

Disisi lain, kajian mikro atau mezzo memang lebih populer di Indonesia. Pendekatan dari aspek individu tersebut terlihat lebih pada arah kuratif-rehabilitatif, tanpa melihat bahwa ada permasalahan yang lebih besar dihulu yang menjadi penyebab masalah dihilir (individu). Sehingga sekan-akan masalah individu tidak selesai-selesai, padahal karena memang disuplai dari hulu.

Hal ini lah yang harus menjadi perhatian para pembuat kebijakan publik, bahwa pembenahan dalam sistem kebijakan sosial harus dilakukan agar dapat memetakan permasalahan di tataran mikro-mezzo. jadi, pendekatan makro lebih terlihat pada sifat preventif (pencegahan melalui jaring pengaman sosial).

Pandemi Sebagai Momentum Pembenahan Sistem Layanan Berbasis 'Walfare State'

Dalam konteks pandemi, dilansir dari Suara.com dampak pandemi corona tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi saja, tetapi benar-benar menimbulkan banyak masalah sosial, kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. 

Bahkan, penurunan pertumbuhan ekonomi akibat covid-19 telah berdampak pada meningkatnya jumlah angka PHK karyawan, pengangguran, dan kemiskinan.

Dalam hal pendidikan seperti yang dilansir dari Tirto.id, Penelitian dari Smeru Institute bersama UNICEF, UNDP, dan PROSPERA terhadap 12.216 sampel rumah tangga di seluruh Indonesia pun mendapati temuan serupa. Enam bulan pasca-pandemi COVID-19 menghantam Indonesia, sebanyak 3,45 persen rumah tangga memiliki satu atau lebih anak yang putus sekolah. Persentase anak laki-laki yang putus sekolah lebih besar daripada anak perempuan, yakni 2,58 persen berbanding 0,87 persen. Ditengarai ada sejumlah alasan yang mendorong putus sekolah di masa pandemi. Sebanyak 31 persen rumah tangga tidak mampu membayar biaya pendidikan; 30 persen tidak memiliki minat untuk bersekolah; 9,2 persen memiliki disabilitas atau penyakit; 7,5 persen harus bekerja; 7,3 persen terlalu muda atau tidak mendapat bangku akibat kebijakan zonasi; dan 7,3 persen khawatir tertular COVID-19.

Penanganan pandemi juga berpengaruh terhadap indeks demokrasi indonesia, The Economist Intelligence Unit (EIU) baru saja merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48.

Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.

Merujuk pada ide cemerlang mengenai negara kesejahteraan, ada tiga alasan utama yang perlu ditegaskan oleh negara dalam menjalankan fungsinya. Pertama negara harus menjamin tiap indvidu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan paling pokok. Kedua negara harus memberi perlindungan sosial jika individu dan keluarga ada dalam situasi rentan sehingga mereka menghadapi social contingencies seperti usia lanjut, menganggur miskin yang memicu pada krisis sosial. Ketiga semua warga negara tanpa membedakan status dan kelas sosial harus dijamin untuk memperoleh akses pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, pemunuhan gizi sanitasi dan air bersih. (Sukmana, Oman et al.,(2015: 18)

Hal tersebut dapat dilakukan oleh negara melalui kebijakan jaring pengaman sosial sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat selama pandemi. 

Seperti yang dilansir dalam Kemensos.go.id, pemerintah sendiri melaksanakan Jaring Pengaman Sosial untuk menghadapi COVID-19 yang dilakukan melalui pemberian bantuan kepada: 1. 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp 200.000,- per bulan selama 12 bulan dengan total anggaran Rp 43,6 T; 2. 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) per komponen naik 25% selama 12 bulan dengan total anggaran Rp 37,4 T; 3. Bansos Sembako di Jabodetabek selama 3 bulan (April-Juni) di luar penerima PKH dan Kartu Sembako dengan total anggaran Rp 3,42 T;

4. 9 juta KPM Non Jabodetabek senilai Rp 600.000,- per bulan selama 3 bulan (April-Juni) di luar penerima PKH dan Kartu Sembako dengan total anggaran Rp 16,2 T; 5. 11 juta KPM senilai Rp 600.000,- per bulan selama 3 bulan (April-Juni) di luar penerima PKH, Kartu Sembako, Bansos Sembako, Bansos Tunai, dan Kartu Pra Kerja dengan total anggaran Rp 21,2T (≤ 35% Dana Desa sesuai Kluster Permendes 6/2020); 6. 5,6 juta penerima manfaat Kartu Pra Kerja berupa insentif Rp 600.00,- per bulan selama 4 bulan dengan total anggaran Rp 20 T; 7.  Subsidi listrak beruga gratis bagi 24 juta rumah tangga pengguna 450 VA dan diskon 50% bagi 7,2 juta rumah tangga pengguna 900 VA.

Tak hanya jaring pengaman sosial yang sifatnya jangka pendek seperti pemberian bantuan sembako tetapi juga program jangka panjang seperti, suntikan dana untuk pengembangan usaha padat karya dan UMKM.

Perlu diakui bahwa terjadi progresi-progresi yang dilakukan pemerintah terkait pemaksimalan jaring pengaman sosial di Indonesia dalam momentum pandemi ini.

Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah, apakah jaring sosial tersebut dilakukan dengan berbasis sistem pelayanan yang sistemik dan berkelanjutan?

Jika bantuan sosial hanya dilihat dalam taraf penggelontoran anggaran untuk bantuan jangka pendek, maka yang terjadi adalah pemborosan anggaran dan semakin memperkuat stigma bahwa sistem negara kesejahteraan hanya memperhambat kerja pertumbuhan ekonomi. 

Maka kita harapkan bahwa, pandemi bukan hanya menjadi momentum pemerintah untuk mengaktifkan jaring pengaman sosial kembali tetapi juga memperbaiki kualitas sistem jaring pengaman sosial yang sistemik dan berkelanjutan.

Sehingga cita-cita indonesia sebagai negara kesejahteraan yang menjamin penghidupan yang layak bagi rakyatnya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Pada umur Indonesia yang ke-76 tahun ini, pemerintah harus mulai membenahi sistem pelayanan sosial berbasis negara kesejahteraan yang sistemik dan berkelanjutan, untuk menyambut 1 abad Indonesia sebagai negara sejahtera yang berdiri di kaki sendiri.