Sejak akhir 2019, ribuan orang Chile silih berganti turun ke jalan untuk menyampaikan keresahan mengenai kenaikan ongkos metro di Santiago. Isu tersebut menjadi bola salju yang semakin membesar hingga membentuk kemarahan publik mengenai tingkat ketidaksetaraan di Chile. 

Tuntutan dari rakyat Chile adalah keinginan untuk mengubah Konstitusi lama era Pinochet yang disebut sebagai biang dari ketidaksetaraan yang ada di Chile, salah satu isu yang menjadi pokok perhatian dalam Konstitusi era diktator adalah penempatan sektor swasta secara berlebihan dalam mengendalikan sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pensiun.

Keresahan ini turut berlanjut sampai akhirnya referendum berhasil dilakukan pada Oktober 2020. Referendum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk konstitusi baru serta memilih badan pembentuk konstitusi.

Peristiwa yang terjadi di Chile membawa perhatian baru mengenai gagasan bahwa konstitusi bukanlah harga mati, tetapi sebuah hukum yang hidup dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

Perubahan Konstitusi

K. C Wheare menyatakan bahwa konstitusi merupakan keseluruhan sistem pemerintahan dari suatu negara berupa sekumpulan peraturan yang membentuk dan menentukan pengaturan akan pemerintahan itu. Wade and Phillips memfokuskan bahwa konstitusi bukanlah sekedar dokumen hukum biasa, karena di dalamnya termuat ketentuan-ketentuan dengan suatu kesakralan atau kesucian khusus yang mengatur cara kerja organ-organ pemerintahan tersebut.

Suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah pemberi batas serta pegangan untuk mengatur jalannya kekuasaan negara. Sebab, tujuan dari konstitusi ialah mengadakan tata tertib tentang lembaga kenegaraan, wewenang-wewenang, dan cara bekerjanya. Selain itu juga menyertakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang harus dijamin

Kehadiran konstitusi sangat berkaitan dengan doktrin negara hukum. Konsep negara hukum dapat pula dipahami sebagai filsafat teori politik yang menetukan sejumlah persyaratan mendasar terhadap hukum, ataupun sebagai sarana prosedural (prosedural device) yang diperlukan oleh mereka yang memerintah berdasarkan hukum. 

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang ia sebut dengan istilah rechtsstaat mencakup empat elemen penting yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Dalam hal ini esensi negara hukum sangat berkaitan dengan materi muatan dari konstitusi itu sendiri.

Secara teori, sifat konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu fleksibel atau luwes dan rigid atau kaku. Hal ini berkaitan dengan bagaimana konstitusi itu dapat diubah. Dalam konstitusi yang bersifat fleksibel, perubahan konstitusi dapat dilakukan hanya dengan the ordinary legislative process seperti di New Zealand. 

Sementara konstitusi yang bersifat kaku, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan diantaranya: a) dengan lembaga legislatif, tetapi dengan pembatasan tertentu, b) oleh rakyat, melalui referendum, c) oleh utusan negara-negara bagian, khusus di negara-negara serikat, d) dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk hanya untuk keperluan perubahan

Dari situ, dapat diketahui bahwa perubahan konstitusi  merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya untuk merespon perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman

Referendum dan Partisipasi Politik

Kedaulatan rakyat tidak dapat terlepas dari konsepsi partisipasi politik. Herbert McColsky menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, salah satunya adalah memilih pemimpin negara, secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan bentuk pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat

Referendum sebagai suatu mekanisme merupakan bentuk pengejawatahan dari demokrasi langsung, sebagaimana yang dilakukan di Yunani Kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 SM, dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. 

Artinya, konsep referendum sangat berkaitan dengan pemaksimalan partisipasi politik warga dalam menentukan sesuatu yang akan disepakati bersama

The Electoral Comission mengartikan referendum sebagai pemungutan suara langsung dimana seluruh pemilih diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai beberapa penawaran. Harmaily Ibrahim mengartikan referendum sebagai lembaga untuk meminta persetujuan rakyat secara langsung tentang suatu masalah, karenanya peran serta rakyat secara langsung dapat dilihat dalam proses referendum. 

Gordon Smith berpendapat bahwa terdapat tiga hal mendasar yang dapat dimintakan referendum, yaitu (1) keputusan tentang  masalah konstitusional dan lainnya tentang dasar negara; (2) penentuan garis-garis penting dalam kebijakan publik dan; (3) penyelesaian masalah moral yang memiliki ciri khas sosial daripada politik.

Bisakah Indonesia?

Diskursus perubahan UUD 1945 telah lama bergulir dalam dunia akademik. Udiyo Basuki menganggap pasca amandemen ke-empat UUD 1945, terdapat setidaknya tiga arus utama dalam masyarakat yang sedang berpolemik mengenai UUD. 

Pertama, yang ingin mengembalikan ke UUD 1945 asli. Kedua, ingin mempertahankan UUD 1945 yang kini beserta hasil amandemennya. Ketiga, yang ingin melakukan amandemen lanjutan. Mengenai arus masyarakat yang menginginkan amandemen lanjutan pada UUD,  anggapan yang dikedepankan adalah penyempurnaan sistem tata negara, pemerintahan, dan hukum yang berlaku di Indonesia

Ahmadi dalam tulisannya membawa suatu konsep urgensitas amandemen UUD NRI 1945 demi memperkuat sistem bikameral di parlemen Indonesia. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa Indonesia layaknya mengadopsi sistem parlemen seperti Amerika, terdiri dari dua badan yaitu The House of Representatif dan Senat  yang berada dibawah payung Kongres. 

Di Indonesia, terdapat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ahmadi menganggap bahwa DPR lah yang memiliki hak veto penuh dalam parlemen, sementara DPD hanyalah the second body. Sehingga sistem parlemen yang dianut di Indonesia merupakan soft-bicameralism berbeda dengan bicameralism yang diajarkan oleh Montesquieu. 

Ide dari Ahmadi sangat menginginkan dilakukannya penataan sistem parlemen pasca amandemen ke-empat agar menjadi sistem dua kamar yang seimbang antara DPR dengan DPD

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, hukum harus hadir sesuai dengan perkembangan masyarakat dan harus dapat mengakomodir rasa-rasa keadilan dari masyarakat tersebut. Konstitusi Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan UUD NRI 1945 tentu bukanlah suatu kitab suci yang tidak dapat diubah isinya. 

UUD NRI 1945 dapat diubah isinya asalkan sesuai dengan aturan-aturan yang mengikatnya. Hal ini dapat dilihat dalam BAB XVI Pasal 37 UUD NRI 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar.

Namun, hal yang perlu digarisbawahi adalah perubahan UUD 1945 tidak boleh dilakukan hanya atas dasar kemauan dari politikus-politikus yang ada di pemerintah maupun parlemen. perubahan UUD 1945 hanya dapat dilakukan dengan indikator-indikator terperinci yang dimaksudkan untuk menafsirkan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman