Tanggal 1 Oktober 2017 kemarin, Spanyol kembali disorot tajam dunia, khususnya Eropa. Berawal dari dilangsungkannya referendum kemerdekaan di Catalonia, wilayah timur laut Spanyol. Pemerintah Spanyol yang mengganggap referendum yang digagas pemerintah lokal Catalonia ini sebagai kegiatan ilegal, menurunkan ribuan polisi dan pasukan garda nasional untuk membubarkannya.

Mereka pun menyerbu lokasi-lokasi pemungutan suara. Ribuan warga Catalan yang sejak dini hari mengantri untuk menyuarakan plihannya tak tinggal diam. Bentrokan berlangsung antara massa dengan pasukan keamanan bersenjata.

Hasilnya mengerikan. Tak kurang dari 844 orang warga cedera, banyak yang terluka serius akibat hantaman pentungan, gas air mata dan tembakan peluru karet. Sementara 33 orang aparat dilaporkan juga terluka. Tak sedikit video yang direkam warga sekitar menunjukkan aksi polisi dan garda nasional Spanyol memukul, menendang, menyeret mereka yang memaksa bertahan di lokasi-lokasi pemungutan suara. Tua, muda, anak-anak bahwa hewan peliharaan macam anjing yang dibawa warga Catalan tak luput dari tindakan represif aparat.

Juru bicara pemerintah lokal Catalan menyebut, dari perhitungan sementara, 90% dari 2,26 juta warga dengan hak pilih mencoblos merdeka. Sementara 8% lainnya menolak dan sisanya sekitar 15.000 surat suara masih dihitung. Angka tersebut di luar surat suara yang disita polisi saat menyerbu lokasi. Catalonia sendiri mempunyai total penduduk sekitar 7,5 juta jiwa dengan 5,3 juta tercatat memiliki hak pilih.

Pemerintah Spanyol, melalui Perdana Menteri Mariano Rajoy, sedari awal menolak prakarsa referendum Catalonia. Menyebutnya sebagai kegiatan ilegal dan berjanji akan mengagalkan upaya tersebut. Dan membuktikannya lewat perintah aksi polisi di hari Minggu kemarin.

Bagi banyak kita mungkin bertanya, apa masalah mendasar hingga warga Catalan menginginkan kemerdekaan? Apa persoalan mendasar wilayah yang beribukota Barcelona ini menginginkan referendum dilakukan?

Jika kita mengkaji sejarah, sejak abad pertengahan, Catalonia memang wilayah dengan bangsa, budaya dan bahasa yang relatif berbeda dibanding wilayah semenanjung Iberia lainnya. Di Di abad 12, Catalonia merupakan wilayah kerajaan Aragon, yang bertetangga dengan kerajaan Castille, Navarre, Portugal serta kekhalifahan Islam Granada. Aragon kemudian bergabung dengan Castille setelah pernikahan rajanya, Ferdinand dengan Ratu Castille bernama Isabella. Keduanya kemudian mempersatukan seluruh wilayah Spanyol.

Catalonia mulai kehilangan kekuatan politik, independensi budaya dan bahasa setelah konflik perebutan hak waris kerajaan di masa cucu Ferdinand & Isabella, pada 1702 - 1714. Hal ini terus berlangsung hingga tahun 1931 ketika Spanyol akhirnya kembali menjadi Republik. Catalonia mulai mendapatkan otonominya kembali. Namun angin segar ini tak bertahan lama, karena ketika Jenderal Franco berkuasa selepas perang saudara Spanyol di tahun 1939, otonomi Catalonia kembali diberangus hingga berakhirnya rezim fasis ini pada 1975.

Bersama dengan 16 wilayah lainnya di Spanyol, Catalonia kembali ditetapkan sebagai wilayah otonomi dengan tingkat independensi beragam dalam pengaturan wilayah, besaran pajak, pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya. Namun, hasrat untuk kembali mendeka justru semakin menguat. Hingga puncaknya referendum yang berlangsung Minggu, 1 Oktober 2017 kemarin.

Jika Anda bertanya, apa alasan referendum tersebut? Beragam hal bisa disebutkan. Alasan fundamental adalah perbedaan budaya, sejarah dan bahasa antara wilayah Catalan dengan Spanyol lainnya. Kedua, banyak warga Catalonia menyatakan ketidaksetujuannya dengan hubungan politik dan ekonomi antara pemerintah lokal Barcelona dengan pemerintah pusat Spanyol. Di mana Catalonia yang relatif makmur memberikan kontribusi jauh lebih besar dibanding imbal balik yang mereka dapat dari Spanyol.

Juga, krisis ekonomi yang menghantam Eropa beberapa tahun belakangan membuat kondisi hidup di Spanyol, dan wilayah Catalonia khususnya memburuk. Publik melihat pengangguran meningkat drastis, lapangan kerja susah didapatkan sementara mereka dibebani pajak jauh lebih besar dibanding wilayah Spanyol lain. Plus ditambah lagi dengan agenda dan konstelasi politik lokal dan nasional di sana menjadikan referendum tak terhindarkan, meski pemerintah Spanyol sudah mewanti-wanti jauh hari akan konsekuensinya.

Mengikuti pemberitaan soal referendum Catalonia, pikiran saya langsung teringat proses sejenis yang pernah berlangsung di tanah air. Yaitu referendum Timor Timur yang berujung lepasnya propinsi termuda tanah air tersebut menjadi negara baru bernama Timor Leste pada 30 Agustus 1999.

Memang tak sama persis, alasan, proses, inisiatif serta pelaksanaannya pun berbeda. Namun, kembali, saya tak bisa lepas mengingat dan membandingkan keduanya. Ada kegetiran mengingat berpisahnya bagian negeri ini paska referendum yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Habibie tersebut. Bagaimana pengorbanan mereka yang memperjuangkan integrasi Timor Timur, para prajurit yang tewas dan terluka dalam Operasi Seroja, bagaimana selama puluhan tahun pembangunan fisik dan nonfisik dialokasikan di sana, untuk akhirnya lepas begitu saja.

Namun, di saat bersamaan, saya merasakan juga kegetiran sama mengingat banyaknya laporan pelanggaran HAM yang dialami warga Timor Timur semasa bergabung dengan Indonesia, bagaimana operasi militer menyisakan tak hanya kematian, penyiksaan serta kehancuran fisik maupun mental saudara kita warga Timor Timur.

Tak pernah perpisahan menyenangkan. Tak ada tawa di sana, tak ada kegembiraan bagi yang ditinggalkan. Hanya kegetiran, kemarahan, mungkin pula dendam. Namun, serupa pula dengan apa yang dirasakan warga Catalan, mereka mengusung referendum karena berpegang pada harapan. Harapan akan kemerdekaan, harapan akan masa depan, harapan akan pengakuan eksistensi serta kebebasan untuk menentukan arah dan nasib masyarakatnya sendiri.

Saya bukan pro Catalan atau Anti Spanyol. Saya hanya percaya, semua manusia dilahirkan merdeka dan berhak untuk tetap merdeka sesuai idealismenya masih-masing.