Selama bulan Desember-Januari ini telah terjadi beberapa kali penyitaan buku yang diduga bermuatan Komunisme, yaitu di Kediri, Padang, dan Tarakan. Buku-buku yang disita tersebut antara lain berjudul Kronik 65, Mengincar Bung Besar, Jasmerah, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, dan Benturan NU-PKI 1948-1965

Razia ini juga didukung oleh pernyataan Jaksa Agung yang mengusulkan untuk melakukan razia buku-buku bermuatan komunisme secara besar-besaran.

Razia buku bukan hal baru di Indonesia. Sejak era orde lama, orde baru hingga era reformasi, pelarangan dan razia buku telah dilakukan. Pada era setelah reformasi, polemik pelarangan buku telah dimulai sejak 2007 ketika Kejaksaan Agung melarang buku-buku sejarah terkait peristiwa 1965. 

Pelarangan ini menuai protes dari kalangan sejarawan dan masyarakat tetapi razia buku tetap dilakukan di tahun 2016, 2018, dan 2019. Dari ketiga tahun tersebut, buku-buku yang dilarang dan dirazia adalah buku-buku yang diduga bermuatan PKI, komunisme, dan sejarah 1965.

Razia Buku sebagai Strategi Kekuasaan

Razia Buku bukan hanya soal melarang orang membaca tema tertentu, tetapi di balik itu, razia buku juga merupakan salah satu strategi untuk menanamkan wacana dan kuasa. 

Mengapa razia buku diminati sebagai strategi kekuasaan? Pertama, razia buku dianggap sebagai strategi yang ampuh untuk menebarkan ketakutan akan hal yang dilarang, dalam konteks peristiwa akhir-akhir ini adalah segala hal yang berbau komunisme. 

Implikasi lebih lanjut dari merebaknya ketakutan ialah perpecahan tajam di masyarakat berdasarkan ideologi kiri atau kanan. Segala yang dianggap bercitra kiri kemudian dihindari, dipojokkan, bahkan ditiadakan.

Kedua, razia buku kiri juga merupakan strategi pengawasan yang efektif agar orang tidak mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Komunisme, PKI dan sejarah 1965. 

Razia buku barangkali hanya dilakukan sekali atau dua kali, serta dilakukan hanya dengan membaca judul bukan isinya. Namun demikian, itu sudah cukup untuk membuat orang merasa selalu diawasi apabila hendak memiliki atau membaca buku-buku yang dianggap bermuatan ideologi Komunis. Perasaan selalu diawasi inilah yang disebut efek panoptis. 

Michel Foucault (1926-1984), seorang filsuf Prancis, menggambarkan efek panoptis ini seperti desain bangunan penjara dengan menara pengawas di tengah-tengah sel-sel penjara. Orang yang berada di dalam sel mengalami efek panoptis karena merasa selalu diawasi, bahkan ketika di dalam menara pengawas tidak ada orang. Pengawasan dengan menimbulkan efek panoptis ini merupakan strategi yang efektif karena tidak melibatkan banyak orang, paksaan dan tenaga.

Ketiga, razia buku diminati sebagai strategi kekuasaan karena dapat menunjukkan eksistensi kekuasaan dari pihak yang menyita. Dalam peristiwa razia buku terjadi kekerasan simbolik, yaitu ketika si korban (pemilik atau penjual buku) mengafirmasi penyitaan yang dilakukan. 

Pada kekerasan simbolik, korban menyetujui bahkan mendukung kekerasan tersebut. Bagaimana bisa terjadi demikian? Biasanya korban tidak memahami bahwa itu kekerasan atau korban dalam posisi yang lemah sehingga tidak melawan. (Haryatmoko, 2010). 

Pada kasus razia buku ini, eksistensi kekuasan dari si penyita semakin dikuatkan oleh korban dan masyarakat yang hanya bisa diam menyaksikan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media massa.

Disensus menjadi Tujuan

Chantal Mouffe (1943 -...), seorang ahli teori politik dari Belgia, memandang demokrasi kontemporer bukanlah demokrasi deliberatif yang bertujuan mencari konsensus, melainkan sebaliknya, merupakan demokrasi agonistik yang mendorong pada disensus. 

Demokrasi agonistik meyakini demokrasi bisa terus eksis dengan mempertahankan pertentangan-pertentangan atau rivalitas dalam masyarakat (F.B.Hardiman, 2018). Dalam rivalitas tersebut, disensus ditempuh bukan untuk mencari pemecahan yang lebih baik, melainkan sekadar untuk menjatuhkan lawan politik. 

Dalam kacamata sosiologis-politis, razia buku menjadi cara ampuh untuk melahirkan disensus di masyarakat. Razia buku menjadi alat untuk menanamkan wacana anti-ideologi tertentu, dalam kasus ini, anti-ideologi kiri. Wacana ini yang akan menggerakkan orang-orang yang menyepakatinya untuk bertarung dengan kelompok rivalnya. 

Sesungguhnya dalam masyarakat demokratis, tidak ada persoalan dengan ketidaksepakatan gagasan. Situasi menjadi genting apabila disensus dan rivalitas tersebut kemudian melegitimasi kekerasan dan intoleransi dalam menyerang pihak lawan. 

Terakhir, yang perlu diwaspadai dalam situasi menjelang pilpres ini ialah, razia buku hanya menjadi semacam pemantik, yang dijadikan sarana untuk menciptakan disensus bahkan perpecahan sosial yang lebih mendalam di masyarakat.

Sumber Pustaka

  • F. Budi Hardiman, “Fanatisme-Dari Cara Berpikir sampai Cara Berkuasa” dalam Prosiding Simposium Nasional VI “Membongkar Rezim Fanatisme”, Surabaya: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya,  2018, hal 39 -40.
  • Haryatmoko, Dominasi Penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010, hal 127-128.