Mahasiswa
2 bulan lalu · 420 view · 4 menit baca · Politik 92182_30300.jpg
https://id.pinterest.com/pin/379498706071198272/?lp=true

Razia Buku dan Elektabilitas

Hak Asasi dan Tahun Politik

Persoalan

Razia aparat militer terhadap buku-buku yang dianggap mempropagandakan ideologi komunisme dan PKI di daerah Kediri, Jawa Timur dilaksanakan pada 26 Desember 2018 kemarin, di mana suasana politik Pilpres 2019 sedang gencar berkampanye.

Padahal sejak 13 Oktober 2010, UU No. 4/PNPS/1963 yang melarang buku-buku tertentu telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Kejaksaan Agung atau aparat negara lainnya tidak bisa menarik atau memberangus buku-buku dari peredaran tanpa pembuktian di meja pengadilan.

Namun Kodim Kediri berdalih bahwa upaya penarikan dan penyitaan buku-buku PKI tersebut dilakukan supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dalam suasana demokrasi, kekhawatiran terhadap buku sebenarnya merupakan sebuah kekonyolan, apalagi buku-buku yang dirazia di kediri ditulis oleh mereka yang anti-komunisme, seperti Soe Hok Gie, Ong Hok Ham, Sekretaris Jendral NU dan lain sebagainya. Apalagi tugas merazia buku sebetulnya bukanlah tugas militer, kecuali militer di era totaliter, seperti era Hitler dan Soeharto.

Hal-hal paradoksal tersebut menimbulkan pertanyaan, kalau memang menimbulkan keresahan mengapa tidak dari dahulu buku-buku tersebut dirazia?

Isu Jokowi itu PKI tengah booming kembali sehingga publik mulai kait-kaitkan bahwa apakah untuk menangkal atau malah memperbesar isu, maka razia tersebut dilakukan.

Hal itu diperkuat dengan penyampaian wakil ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, bahwa menurut beberapa lembaga survei, isu yang menggerus elektabilitas pasangan nomor urut satu itu menjelas Pilpres 2019 di antaranya adalah isu anti-Islam 2-3 persen dan Jokowi antek PKI 12 persen. Bayangkan menggerus 12 persen itu artinya 9 jutaan penduduk Indonesia.

Untuk isu anti-Islam mungkin bisa diredam dengan kehadiran KH. Ma’ruf Amin sebagai pasangannya yang merupakan pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Akan tetapi, tentang isu antek PKI tersebut entah dengan razia itu hendak mencari simpatisan masyarakat yang membuktikan bahwa rezim sekarang anti-PKI, atau malah justru dari pihak oposisi untuk memperluas kembali isu tersebut, kita tidak tahu. 

Yang jelas razia buku tersebut penuh dengan segi paradoksal apalagi jurnalisme, mata kamera, dan keterangannya mudah sekali didapatkan hingga viral di media sosial menjadi narasi opini publik.

Kita mengetahui bahwa opini publik diperlukan untuk mendasarkan penyelenggaraan kebijakan publik, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengamankan kepentingan pembuat kebijakan. Dengan kata lain, atas nama opini publik, opsi kebijakan publik dipilih. 

Sialnya juga dengan menunggangi opini publik, kepentingan politik diselundupkan. Dengan demikian, demokrasi terselenggara secara teknis melalui opini publik, tanpa mendalami dengan benar fungsi etis kebijakan publik. Dari sanalah berbahayanya membaca persoalan tanpa konteks, dalam hal ini konteks tahun politik.

Saya memaklumi bahwa di tahun politik memang permainan isu selalu terjadi. Namun yang perlu diperhatikan dan ditentang adalah pemanfaatan isu-isu negara untuk melegalkan keputusan yang cenderung menggores kebebasan berpendapat, informasi dan hak asasi warganegara. Itulah persoalannya.

Labelisasi dan Stigmatisasi: Penghalang Hak Asasi

Kita perlu hati-hati hidup di negara pasca pemerintahan otoritarian, dalam konteks Indonesia adalah pemerintahan Orde Baru, yang terjebak dalam apa yang disebut Barry Buzan (seorang pemikir pertahanan negara kontemporer) sebagai Securitization

Sistem penegak hukum di Indonesia sendiri yang menganut Criminal Justice System Model (pihak kepolisian) berubah menjadi War Model (militer), sehingga agresi dalam negeri tentang penumpasan kejahatan dianggap sebagai perang bukan lagi penegakan hukum, padahal melawan warga Indonesia dan saudara sendiri (apalagi bertentangan dengan UU TNI no. 34 tahun 2004).

Hal ini terjadi dalam sejarah Orde Baru yang mana peristiwa 65 dan genosida buku-buku yang dianggap kiri sebagai pematik adanya ideologi PKI yang digadang-gadang akan bangkit. Hal yang demikian juga selaras dengan razia buku di kediri tempo lalu. Padahal pada realitas Internasional, ideologi partai tersebut sudah bangkrut.

Jadi, sangat konyol apabila Indonesia masih ketakutan dan melabeli setiap buku pengetahuan, demonstrasi, aktivitas akademisi berekspresi-berdiskusi, petani dan aktivis lingkungan yang padahal menyuarakan hak-haknya dimasukkan ke dalam ideologi yang dilarang tersebut. Maka, realitas global akan tertawa, ada apa dengan Indonesia yang masih fobia terhadap hal-hal yang telah hilang, dalam hal ini partai.

Apalagi tidak mungkin ideologi dapat diberangus. Hanya partai yang dapat lenyap, namun ideologi akan selamanya ada dalam kesejarahan. Untuk itu, pra-syarat menghilangkan ideologi dengan penarikan buku, bahkan mungkin nanti diskusi ilmiah akan dilarang adalah perlakukan yang tidak masuk akal.

Ditambah lagi ruang lingkup terkait dengan penafsiran konstitusi yang mengatur larangan itu tidaklah sama dengan kapan dan bagaimana kondisi serta situasi diberlakukannya konstitusi terkait. Kontekstualisasi terhadap periodesasi Indonesia kekinian menunjukkan bahwa pandangan dari kalangan penegak hukum (dalam hal ini kepolisian), BIN, TNI—dalam sudut pandang Althusserian—sebagai pembentuk fisik Ideologi suatu negara (Repressive and Ideological State Apparatus), adalah masih terjebak dalam ketakutan primordial Orde Baru, di mana siapa pun yang menentang kebijakan-kebijakan akan dilabeli dengan hal-hal negatif. Labelisasi dan Stigmatisasi inilah yang berbahaya bagi hak dan kebebasan berekspresi warga negara Indonesia.

Terjadi dengan gejala yang lebih halus, yakni genosida, dalam hal ini razia, buku-buku dengan melabeli hal-hal negatif yang dilakukan oleh kalangan penegak hukum (ada bantuan militer) dengan dalih-dalih dan tafsiran konstitusi pelarangan pada masa orde baru. Padahal, masanya tidaklah sama lagi dan prosedur yang dilakukannya pun tidaklah tepat dengan beragresi dengan tanpa keputusan tertulis dari Presiden bersama pertimbangan DPR.

Sebagai kalangan yang belajar mengenai sejarah tentu mampu melihat adanya propaganda-propaganda dengan memanfaatkan isu-isu negara untuk melegalkan keputusan yang biasanya bersifat represif yang tentu bertentangan dengan Hak Asasi. 

Di sinilah kita bersama berdiri, mengamati, mendalami situasi tahun politik ini supaya pemutusan konstitusi tetap dalam koridor kontekstualisasi zaman dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia untuk berekspresi di sisi lain. Agar supaya pemerintahan bernafaskan orde baru tidak terulang kembali dalam bingkai pemerintahan baru yang lebih absolut namun halus di masa mendatang.