Akhir-akhir ini, isu rasialisme kembali menguat di Amerika Serikat, yang berdampak terjadinya serangkaian protes hingga kerusuhan yang melanda wilayah Minneapolis dan wilayah lainnya. Hal tersebut bermula ketika Floyd yang merupakan seorang warga berkulit hitam harus meregang nyawa akibat tindakan seorang polisi.

Tentu hal tersebut begitu memilukan dan menyayat nurani kemanusiaan. Akan tetapi, isu seputar rasialisme bukan hal baru dalam sejarah Amerika Serikat.

Tentu kita bisa mempertanyakan, mengapa itu bisa terjadi? Padahal Amerika Serikat sendiri dikenal sebagai negara yang memiliki tradisi demokrasi yang kuat, bahkan ide-ide tentang Hak Asasi Manusia yang sebelumnya hanya menjadi diskursus dalam tradisi filsafat (seperti ajaran hukum kodrat yang dirumuskan oleh John Locke, teori kontrak Rousseau, dst), kemudian diinstitusionalisasi dan memiliki kekuataan realpolitis mula-mula terdapat dalam dokumen Amerika (di samping Prancis).

Dengan mengutip Schwartlaender (1992), Budi Hardiman dalam buku Hak-Hak Asasi Manusia (Kanisius, 2011) menuliskan bahwa baru dalam dokumen-dokumen Amerika, seperti Virginia bill of right 12 Juni 1776 dan Declaration of Independence 4 Juli 1776 (dan juga dalam dokumen Prancis, yakni Declaration des droits de I’homme et du citoyen), dibicarakan mengenai ethos kebebasan universal dan klaim kesahihan universal dari HAM.

Oleh  sebab itu, HAM yang sebelum abad-18 tidak masuk dalam kosakata politis, dan terbatas hanya menjadi diskursus dalam filsafat politik, tetapi kehadiran dokumen-dokumen tersebut menandai bagaimana HAM kemudian memiliki dasar realpolitis. Meski demikian, menjadi sebuah ironi, Amerika Serikat tercatat sebagai negara yang memiliki sejarah kelam berkait isu-isu rasisme, yang hal tersebut sudah barang tentu tidak sesuai dengan hak-hak asasi.

Pada tahun 1850-an, terjadi konflik yang semakin terbuka mengenai masa depan perbudakan (yang juga diselimuti isu rasisme), ahli sejarah menyebutnya sebagai “intensitas emosional baru” dalam politik.

Hal tersebut, sebagaimana yang dicatat oleh dua profesor Harvard, yakni Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku Bagaimana Demokrasi Mati (Gramedia,2019). Ziblatt dan Levitsky mencatat bahwa partai Republik yang saat itu memperjuangkan abolisionisme, penghapusan perbudakan, mendapat serangan yang tajam, bukan hanya dari para pemilik kebun berkulit putih di AS selatan, tetapi dari politisi partai Demokrat juga.

Salah seorang senator South Carolina Jhon C. Calhoun menganggap apa yang diperjuangkan oleh Partai Repubik merupakan suatu hal yang mengancam eksistensi warga kulit putih. Ia bahkan mengatakan bahwa para mantan budak (orang kulit hitam) akan naik di atas orang kulit putih dalam skala sosial dan politik. Baginya, pembebasan perbudakan akan mendorong terjadinya ketidakteraturan, kemiskinan, keburukan dan sebagainya.

Perjuangan penghapusan perbudakan tersebut melahirkan perang saudara, yang menewaskan ratusan ribu korban jiwa. Sudah barang tentu, permasalahan tersebut memorakporandakan Amerika Serikat. Hak suara orang Afrika-Amerika pun dicabut untuk memelihara supremasi kulit putih dan dominasi Partai Demokrat di Selatan.

Mirisnya, rasisme itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan sosial dan politik, tetapi juga merembes hingga dunia akademik. Dalam buku The Scholar Denied: W.E.B Du Bois and the Birth of Modern Sociology (University of California Press, 2015) yang ditulis oleh Aldon Moris adalah salah satu contoh studi yang membahas hal tersebut.

Moris memaparkan bahwa peran Du Bois dalam diskursus sosiologi Amerika dipinggirkan, karena tidak lepas dari statusnya yang merupakan seorang warga keturunan Amerika-Afrika. Du Bois sendiri merupakan seorang sosiolog yang fokus kajiannya seputar isu-isu rasialisme. Du Bois mengkritisi wacana inferioritas orang-orang kulit hitam.

Bila kita analisis lebih lanjut, rasisme yang terjadi dalam sejarah Amerika seperti yang sudah disinggung di atas, erat kaitannya dengan masalah ekonomi-politik. Misalnya saja, penolakan penghapusan perbudakan orang-orang kulit hitam, berkait juga dengan kepentingan para pemilik kebun, kemudian diskriminasi politik terhadap orang-orang kulit hitam (di mana mereka tidak mempunyai hak memilih) erat kaitannya dengan kepentingan partai Demokrat di Selatan untuk menjaga dominasinya.

Selain kepentingan ekonomi politik, Ariel Heryanto, seorang Profesor emiretus dari Monash Universiy Australia memberikan jawaban yang menarik, dalam diskusi “Mengapa Kita Membenci” yang dipublis JARING, 31 Juli 2018, bahwa kebencian terhadap mereka yang berbeda (termasuk ras), terjadi karena adanya angan-angan, kerinduan, keinginan pada sesuatu yang disebut sebagai “kemurnian”, “keautentikan”, dan semacamnya.

Oleh sebab itu, saya berpendapat, dalam kasus rasis di Amerika, warga kulit hitam dianggap mengganggu “kemurnian”, “keautentikan”, dan semacamnya dari apa yang disebut sebagai “ke-Amerika-an” yang salah satunya diidentikkan dengan kulit putih. Tentu hal tersebut masih sangat diperlukan kajian-kajian lebih lanjut.

Bagaimana dengan Indonesia? Pandangan Reflektif

Masalah rasis turut menodai lanskap perjalanan sejarah Indonesia, salah satunya yaitu sentimen terhadap etnis Tionghoa yang begitu kuat, yang kemudian turut menghadirkan konfrontasi dalam ruang publik, misalnya saja narasi antara pribumi dan non-pribumi.

Etnis Tionghoa dianggap sebagai liyan yang berbeda dengan orang-orang Pribumi (yang diasumsikan dengan orang-orang Jawa dan sebagainya) sehingga mereka (etnis Tionghoa) dapat mengganggu “kemurnian”, “keautentikan” bangsa Indonesia.

Dalam konteks tersebut, salah satu yang saya tawarkan, yakni baiknya kita merumuskan ulang soal nasionalisme. Saya menyepakati pendapat Ben Anderson dalam makalahnya, yakni Nasionalisme Indonesia Kini dan Masa Depan. Anderson menulis bahwa yang menjadi masalah adalah saat nasionalisme dipahami sebagai “warisan” semata, dengan begitu, dapat melahirkan perselisihan pahit di antara mereka sebagai siapa yang lebih berhak untuk mewarisinya.

Ben berpendapat bahwa nasionalisme semestinya dipahami sebagai “proyek bersama”. Artinya, tidak membedakan warna kulit, identitas kesukuan, agama dan sebagainya, kita mesti mengajak elemen-elemen tersebut untuk membangun proyek bersama-sama di bawah naungan bernama “Indonesia”, di mana setiap orang berhak mengembangkan potensinya, memiliki hak, kesetaraan, dapat berpendapat dan sebagainya.

Sebagai catatan penutup, selain belajar dari pengalaman sejarah kita sendiri, kita pun bisa belajar dari pengalaman Amerika Serikat. Bahwa negara seperti Amerika saja, bisa porak-poranda manakala kebencian sentimentil terus dipupuk dan dikonstruksi secara sosial dan budaya, terlebih lagi ketika mendapat legitimasi “ilmiah”, bila itu terus berlanjut, itu bisa menjadi semacam bom waktu, dan itu bisa terjadi juga di Indonesia ke depannya.