Pernahkah kamu atau lingkungan sekitarmu mengalami kejadian kekerasan seksual yang kemudian menimbulkan komentar:

"Baju kamu sih, terlalu 'terbuka'. Ya wajar aja, digituin."

"Kenapa sih mau diajak dia? Gak salah sih, kalo diperlakuin begitu"

"Kenapa harus keluar malam? Kan bisa pagi atau siang. Kamu kan perempuan."

Dan beragam komentar lainnya yang menunjukkan anggapan bahwa perilaku kekerasan seksual adalah sesuatu yang wajar, menggoda atau aktif merupakan naluri laki-laki dan perempuan hanya bisa digoda atau pasif sehingga jika tidak berhati-hati, maka bisa menjadi korban.

Perempuan dianggap pasif, mengakibatkan perempuan diharuskan berhati-hati, harus berpakaian yang tidak mencolok, tidak boleh keluar malam, dan segala aturan atau batasan lainnya yang diberlakukan terhadap perempuan.

Perempuan dituntut untuk tetap tunduk dan patuh pada norma-norma konservatif yang berlaku di masyarakat patriarki dan mempertahankan feminitasnya.

Anggapan atau stigma-stigma inilah yang kemudian menjadi bagian dari sumbangsih pelanggengan budaya pemakluman pemerkosaan atau rape culture.


Tentang Rape Culture dan Stigma terhadap Perempuan

Rape culture atau budaya pemerkosaan merupakan suatu keadaan dimana tindakan pemerkosaan atau kekerasan seksual menjadi sesuatu yang dianggap normal atau dimaklumi oleh suatu masyarakat.

Dilansir dari Oxford Dictionaries, rape culture adalah istilah untuk menggambarkan suatu masyarakat ataupun lingkungan yang terkesan menyepelekan pelecehan seksual. Bahkan masyarakat memiliki tendensi untuk menyalahkan korban atau victim blaming

Victim blamming atau menyalahkan korban merupakan perilaku yang sangat berdampak buruk bagi korban, pasalnya, korban yang seharusnya dilindungi dan didengar, malah dianggap sebagai penyebab dari masalah yang terjadi padanya.

Tentu hal tersebut menjadi beban ganda bagi korban, sudah dirugikan dengan perilaku kekerasan yang menimpanya, disalahkan pula.

Berdasarkan CATAHU 2020 Komnas Perempuan merujuk pada data kekerasan terhadap perempuan yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan, kekerasan seksual adalah kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan di ranah publik maupun privat.

Bentuk kekerasan yang terjadi di Ranah Publik/Komunitas adalah kekerasan seksual sebanyak 590 kasus (56 %), lalu kekerasan psikis 341 kasus (32%), kekerasan ekonomi 73 kasus (7%) dan kekerasan fisik 48 kasus (4%). Jumlah bentuk kekerasan lebih banyak sama seperti di ranah personal karena satu korban bisa mengalami kekerasan lebih dari satu bentuk atau biasa disebut kekerasan berlapis.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga mencatat, sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021, terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Beberapa hari lalu, terjadi kasus kekerasan seksual berupa perkosaan yang dilakukan oleh anak tokoh anggota DPRD terhadap anak dibawah umur, yang berdasarkan tanggapan dari kuasa hukum pihak pelaku bahwa pelaku akan dinikahkan dengan korban.

Penyelesaian kasus perkosaan dengan menikahkan korban dengan pelaku kiranya merupakan masalah yang sering kita temui. Apakah ini merupakan solusi yang solutif dan berdampak baik bagi korban? Apakah dengan upaya menikahkan korban dengan pelaku akan memberikan efek jera terhadap pelaku dan masyarakat lainnya atas perilaku perkosaan yang dilakukan?

Menikahkan korban dengan pelaku dapat memberikan beban berupa trauma ganda terhadap korban. Terlebih jika korban adalah anak dibawah umur yang perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya sebagai anak. Pernikahan anak dibawah umur juga rentan terhadap kesehatan fisik maupun psikis anak.

Miris, jika korban diperkosa, kemudian harus dinikahkan dengan pelaku sebagai bentuk penyelesaian masalahnya, apalagi karena tuntutan atau paksaan orang sekitar atas dalih malu atau 'aib' atau untuk menutup kesalahannya.

Cara pandang masyarakat kita terhadap perempuan masih disertai stigmatisasi, sehingga tak jarang terdapat stereotipe atau pelabelan terhadap perempuan. Salah satunya dengan menganggap kasus kekerasan seksual adalah suatu aib khususnya bagi korban perempuan, yang mengakibatkan korban dan keluarga lebih meminimalisir upaya untuk mempublish atau melaporkan masalahnya secara terbuka dan memilih untuk penyelesaian kasus secara kekeluargaan.

Selain hal ini dapat memberi dampak beban trauma ganda terhadap korban, pelaku juga tidak mendapat efek jera atas perilakunya yang berakibat mudah saja perilakunya akan terulang kembali dan dampak ke masyarakat juga tentu akan menganggap perkosaan merupakan hal yang normal dan dimaklumi, apalagi akhir dari perkosaan adalah menikah dengan korban.

Selain kasus diatas, ada juga satu kasus yang terjadi beberapa minggu lalu, yakni kekerasan seksual berupa perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya (inses), kekerasan ini berujung kematian karena pelaku juga melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban.

Alasan pemerkosaan dari pelaku adalah karena sudah satu bulan istrinya tidak memenuhi kebutuhan biologisnya. 

Masih sempat, perempuan yang disalahkan. Melindungi perbuatan buruknya dengan menyalahkan istrinya.

Apakah dengan tidak terpenuhi kebutuhan biologis seseorang, lantas mengharuskannya menjadikan anaknya sebagai pelampiasan dan merusaknya? Sungguh sangat tidak bertanggung jawab.

Fenomena rape culture dan stigmatisasi terhadap perempuan merupakan hal serius yang perlu menjadi perhatian bersama. 

Mansour Fakih, dalam bukunya yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial 2008, menyebut bahwa kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan stereotipe atau pelabelan merupakan dampak dari ketidakadilan gender dari lima bentuk ketidakadilan gender. Adapun tiga bentuk lainnya, yaitu subordinasi perempuan, marginalisasi perempuan, dan beban ganda perempuan.

Ketidakadilan gender dapat juga terjadi kepada jenis kelamin lainnya, tapi yang rentan mengalaminya adalah perempuan.

Pola pikir diskriminatif yang menganggap bahwa perempuan adalah subordinat dan tidak setara secara hak dan kewajiban dengan laki-laki sebagai manusia mengakibatkan perempuan rentan mengalami kekerasan dan tindakan diskriminatif lainnya.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi karena baju yang terbuka, karena banyak kasus kekerasan seksual yang justru terjadi pada perempuan yang pakaiannya sangat tertutup.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi karena alasan dengan siapa perempuan itu pergi, kekerasan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja, dan memilih untuk pergi dengan siapapun juga merupakan haknya.

Kekerasan seksual tidak terjadi hanya karena perempuan keluar malam, banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di waktu lainnya.

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana dan kapan saja, kepada siapa dan oleh siapa saja. Jadi, sudahi menyalahkan korban.

Memahami hak asasi setiap manusia adalah dasar dari pola pikir anti diskriminatif. Setiap orang punya hak atas dirinya, tubuhnya, pilihannya, dan apapun yang dilakukannya. Kita perlu saling menghargai sesama, menghargai hak orang lain, tubuh orang lain, dan pilihan orang lain.

Setiap orang sama di mata hukum, agama, dan ruang lingkup lainnya. Tidak ada yang lebih dominan sehingga menjadikannya harus menguasai jenis kelamin lainnya.

Membiarkan perilaku kekerasan seksual, menyalahkan korban, dan memberi pelabelan atau stigma negatif terhadap perempuan adalah bentuk ketidakberpihakan kita terhadap hak asasi, harkat dan martabat orang lain sebagai manusia. 

Peran pemerintah dalam upaya pencegahan rape culture dengan langkah konstitusional juga diperlukan, salah satunya dengan mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Klik baca di sini untuk penjelasan lanjut tentang RUU PKS.

Mari ciptakan ruang aman untuk sesama, stop tindakan normalisasi budaya perkosaan, stop menyalahi korban, stop stigmatisasi negatif terhadap perempuan.