Hari-hari ini kita mendengar berita banjir di berbagai wilayah di Indonesia. Berita itu mengingatkan saya pada satu peristiwa kira-kira sebulan yang lalu.

Saat itu, teman saya yang bernama Bona mendadak marah-marah di Grup WhatsApp setelah dia mengirimkan sebuah foto. Dalam foto tersebut tampak sebuah papan atau rambu peringatan yang berdiri gagah disangga tiang besi berwarna keperakan.

Persoalan rupanya terletak pada pesan yang disampaikan dalam rambu peringatan tersebut. Rambu itu berisi gambar awan, titik-titik hujan, sebuah rumah, dan seseorang yang sedang berdiri. 

Kemudian di bagian bawah ada gambar tiga garis yang berombak, menunjukkan aliran air setinggi dada orang yang berdiri dan seolah-olah menenggelamkan rumah.

Sebagai tambahan informasi, di bagian bawah terdapat tulisan warna hitam yang berbunyi, “Kawasan Rawan Bencana Banjir” dengan huruf kapital dan ukuran agak besar untuk kata ‘kawasan’.

Bukti dari kemarahan Bona adalah teks yang menyertai gambar itu. Kata dia, “Rambu ini langsung mematikan pasaran harga rumah, padahal (banjir) baru terjadi dua tahun terakhir, thok!”.

***

Kemarahan Bona saya kira wajar, karena saat sulit begini dia perlu menjual rumahnya. Namun, karena ada rambu itu, maka dampak yang paling dirasakannya adalah jatuhnya harga rumah di kawasan itu.

Di grup WA yang riuh dan kadang-kadang ngeselin itu, tentu saja tanggapan warganya pun bervariasi. Anggota grup tidak selalu menawarkan solusi, malah seringnya menambah kemendongkolan hati. 

Ada seorang kawan yang menganalisis periode ulang kejadian banjir dan membandingkannya dengan daerah lain. Ada pula yang mengusulkan metode massa untuk bersama-sama mencabut papan peringatan itu.

Namun, semua upaya anggota grup itu tak mampu menurunkan emosi Bona yang sudah terlanjur tinggi. 

Bahkan, setelah membubuhkan beberapa umpatan, dia menutup pernyataannya dengan, “Apa faedahnya, sih, dipasang rambu peringatan kayak gitu? Mbok dicari penyebab banjirnya! Bukannya malah plangisasi kayak program KKN mahasiswa, gitu!”

***

Dalam peristiwa tersebut, siapa sebenarnya yang salah? Apakah Bona yang mencak-mencak? Apakah pihak berwenang yang memasang rambu peringatan itu? Ataukah ini semua kesalahan banjir?

Tentu saja akan sulit menjawab pertanyaan itu sebelum kita mengurai persoalannya. Bona rasa-rasanya tidak bersalah, karena dia hanya ingin menjual rumahnya.

Sementara itu, pihak berwenang alias pemerintah yang memasang rambu peringatan juga sulit dituding sebagai pihak yang bersalah. 

Sebabnya adalah, pemasangan informasi risiko bencana menjadi salah satu standard pelayanan minimal yang harus diberikan pemerintah kepada warganya, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.

Kemudian kalau kita mengarahkan jari pada banjir sebagai pihak yang bersalah, tentu makin tidak tepat. 

Banjir adalah fenomena alam dan hanya terjadi ketika air yang turun ke bumi menjadi berlebih dan tidak mampu ditampung oleh saluran air.

***

Proses banjir menjadi momok yang menakutkan umat manusia dan menyebakan anjloknya harga rumah itu ada sejarahnya sendiri.

Awal mulanya adalah ketika ‘banjir’ menjadi ‘bencana banjir’. Menurut para ahli, ini adalah konstruksi atau bangunan pemahaman yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Manusia dengan semena-mena menambahkan kata ‘bencana’ di depan kata ‘banjir’.

Sekilas memang terlihat sepele adanya penambahan kata itu. Namun, kata bencana mengandung makna bahwa sebuah fenomena alam, seperti banjir, telah mengganggu kehidupan dan penghidupan atau mata pencaharian manusia yang tinggal di kawasan tertentu. 

Bahkan, seringkali peristiwa alam yang ditambahi kata bencana itu menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda.

Nah, karena pemahaman ini, maka rumah-rumah yang berada di kawasan rawan bencana banjir akan turun harganya. 

Sebab, siapa yang mau tinggal dan bersedia membeli rumah di wilayah yang berisiko terganggu kehidupan dan penghidupannya serta menjadi korban atau mengalami kerugian karena banjir?

***

Merespon persoalan ini, ada dua hal yang bisa dilakukan Bona dan warga lainnya.

Pertama adalah membiarkan saja rambu itu. Sebab, seperti banyak rambu lain di negeri ini, tidak ada yang benar-benar memperhatikan, mempedulikan, apalagi mematuhinya. 

Sebab lainnya adalah, peluang gangguan pada rambu berupa coretan yang mengganggu keterbacaannya sangat besar. Lalu, sebab yang terakhir adalah, tidak lama rambu itu akan hilang dengan sendirinya.

Ahaii! Rupanya yang terjadi adalah sebab terakhir!

Sebelum menulis esai ini, saya cek lagi ke Bona, dan… ternyata rambu itu memang telah hilang! 

Tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya rambu yang malang itu. Menurut perkiraan Bona, rambu itu hanya berdiri gagah kurang lebih selama sebulan saja.          

Langkah kedua yang bisa dilakukan Bona dan warga adalah melakukan suatu upaya adaptasi banjir di rumahnya. 

Misalnya dengan menambah ketinggian rumah, membuat tanggul, atau membangun lantai dua. 

Dengan melakukan upaya adaptasi ini, maka pemilik rumah itu tidak akan begitu terganggu aktivitasnya ketika banjir melanda.

***

Dari sisi pemerintah, saya kira ada dua hal juga yang bisa dilakukan untuk memberikan informasi risiko bencana kepada warga tanpa menimbulkan persoalan lain.

Pertama, pemerintah tetap perlu meneruskan upaya memberikan informasi kebencaan ini kepada warga. 

Persoalan rambu peringatan bencana dan kekhawatiran turunnya harga rumah juga pernah terjadi di negara Selandia Baru. Kita bisa belajar menghadapi persoalan ini dari negeri kiwi tersebut.

Di sana, pemerintah mengecat melintang jalan raya dengan warna biru. Garis itu menjadi tanda landaan tsunami tertinggi di wilayah tersebut. 

Memang sempat terjadi penurunan sedikit di harga rumah setelah pemasangan tanda peringatan itu, tetapi seiring waktu harga rumah kembali stabil sesuai mekanisme pasar.

Warga di sana memahami, bahwa tanda peringatan itu besar manfaatnya untuk mereka agar selalu bersiap menghadapi bencana. Mereka jadi mengerti, ke mana dan sejauh apa harus melakukan evakuasi ketika bencana terjadi.

Langkah kedua yang paling penting adalah pemerintah perlu menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif. Artinya pemerintah sebaiknya jangan ujug-ujung pasang rambu peringatan.

Namun, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu mengenai risiko bencana banjir sebelum pemasangan rambu di suatu wilayah. 

Tujuan sosialisasi dan edukasi adalah agar warga memahami maksud dan tujuan, serta dampak dari kegiatan tersebut. Tak lupa, perlu juga dilibatkan tokoh masyarakat dan agama di lokasi setempat agar mendukung kegiatan ini.

Singkatnya, biarpun pemerintah, tetapi jangan sekali-kali meninggalkan budaya ketimuran.  Pemerintah pun perlu kulonuwun kepada para penghuni suatu daerah.