Menjadi rakyat kecil di masa pandemi, rasanya seperti sudah terkapar, terinjak-injak pula.

Virus Covid-19 diduga masuk ke Indonesia sejak Januari 2020. Namun, pemerintah baru mengumumkan penemuan kasus pertama di awal Maret, dua bulan setelahnya.

Pada rentang waktu itu, respons pemerintah terhadap isu ini sesantai masyarakat awam yang telah khatam segala jenis penyakit yang diakibatkan oleh sanitasi yang tidak bersih, gizi buruk, akses kesehatan yang tidak memadai, konsumsi formalin dan boraks, hingga kemiskinan yang mendarah daging dan turun-temurun.

Alhasil, hari demi hari, statistik merespons dengan tidak santai. Jumlah kasus positif menembus angka ribuan setiap hari, dengan persentase kematian sejauh ini sebesar 4,35 persen. Lebih tinggi dari persentase rata-rata dunia yaitu 3,50 persen.

Tidak ada fase gelombang kedua Covid-19 yang diprediksi merebak pasca lebaran Idul Fitri kemarin, sebab sejatinya Indonesia masih berada pada fase gelombang pertama yang berkepanjangan.

Covid-19 merebak. Masyarakat ketakutan dan semakin waspada. Sekolah dan kampus dialihkan daring, pekerja kantoran bekerja dari rumah, pekerja-pekerja lainnya dirumahkan, hingga mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan. Masyarakat rantau kebingungan menyambung hidup di tengah ekonomi yang mendadak seret. Pelaku usaha kecil harus rela tokonya tutup dan atau ditutup paksa oleh aparat, selagi pemerintah asyik berguyon beda “mudik” dan “pulang kampung”. Kenyataannya, orang- orang mudik dan pulang kampung dengan cara apapun.

Janji kampanye mendesak untuk direalisasikan. Program Kartu Prakerja diluncurkan di tengah suasana yang tidak tepat dengan banyak hal tentangnya yang juga tidak tepat. Tidak tepat metode dan sasarannya, itu maksudnya.

Program Kartu Prakerja dieksekusi dengan anggaran dana hingga 20 Triliun Rupiah, yang diperuntukkan bagi 51 ribu peserta, sedang korban PHK selama pandemi mencapai 3,5 juta orang. Kartu Prakerja hanya mungkin diakses bagi mereka yang melek teknologi. Itupun, ada yang iseng-iseng mendaftar hanya untuk menguji sistem yang ada. Celakanya, mereka justru lulus dan menjadi peserta Kartu Prakerja.

Penggunaan uang negara dikritik tidak tepat sasaran. Apakah staf-staf ahli presiden kurang ahli ya dalam melihat kondisi yang ada demi menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran? Entahlah.

Pergerakan ekonomi tersendat. Setiap kali pasar ditutup untuk disterilisasi, pedagang pasrah dagangannya membusuk dan para petani membagikan hasil panennya di jalanan. Tukang ojek, tukang becak, dan lain-lainnya pemilik jasa transportasi, harus meminggirkan diri sejenak. Tidak ada pemasukan bagi mereka yang menghidupi dan dihidupi pasar dan keramaian.

Menjadi rakyat kecil di masa pandemi, rasanya seperti sudah terkapar, terinjak-injak pula.

Ke mana suara garang mahasiswa di masa seperti ini? Mahasiswa-mahasiswa itu tentu saja secara berjamaah pulang ke rumah, belajar secara daring. Menatap layar komputer di manapun koneksi internet memungkinkan- di rumah, di pinggiran jalan kampung yang belum diaspal, hingga ke puncak bukit nan tinggi.

Lalu, pesan dari provider dengan manisnya menyambangi; kuota internet Anda telah habis. Segera lakukan pengisian ulang.

Ah! Provider itu! Provider yang menguasai hajat hidup orang (banyak) pedalaman, yang terpinggirkan dari peradaban jika tidak berlangganan kepadanya, dan hanya ia seorang. Provider yang harga paket internetnya sungguh mencekik. Namun, suara keluhan dari orang sepertiku tentu saja tak akan didengar. Sebab aku bukan Denny Siregar.

Tahun ajaran berganti. Selain masih harus menanggung beban hidup, beban tugas, beban perasaan dan beban kuota internet, mahasiswa pun masih harus menanggungkan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Hal ini tentu memberatkan di tengah ekonomi keluarga yang mandek, sehingga mahasiswa bersatu padu melakukan aksi penolakan  kepada rektor masing-masing, secara langsung maupun secara jenaka dalam meme-meme shitpost yang satire sekaligus memilukan ulu hati.

Pak Jokowi harus melihat bagaimana mahasiswa mencari-cari Pak Menteri Nadiem Makarim dalam meme-meme shitpost mereka, menuntut keringanan hingga penggratisan UKT. Eh tapi, usahlah, Pak. Takutnya mahasiswa yang lucu-lucu itu nanti dijerat dengan UU ITE lagi.

Pak Menteri Nadiem yang baru menyadari betapa tidak meratanya akses listrik terlebih lagi akses internet di Indonesia, hanya mampu mengeluarkan kebijakan keringanan UKT dan bukannya penggratisan UKT kepada para mahasiswa. Beliau juga hanya berusaha memperjuangkan kuota internet gratis kepada para siswa. Itupun tidak janji.

Pandemi belum usai dan rakyat harus hidup berdampingan dengan virus. Kita memasuki fase adaptasi kebiasaan baru dengan setidaknya menerapkan jaga jarak dan senantiasa menggunakan masker.

Namun, ramai kini orang-orang yang yang tidak lagi menggunakan masker justru setelah Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengklaim virus Covid-19 menyebar lewat udara. Sebab tak sedikit masyarakat yang meyakini virus ini adalah hoaks semata.

Negara gagal memelihara ketakutan dan kewaspadaan masyarakat terhadap virus ini. Instansi-instansi negara saja tiba-tiba beralih fungsi menjadi pembuat vaksin Covid-19. Apakah BIN dan TNI berpikir bahwa virus ini adalah invasi negara asing? Sudahlah! Dengan atau tanpa virus, toh rakyat akan mati juga.

Di tengah imbauan untuk meghindari keramaian dan tidak membuat kerumunan, anak dan menantu Jokowi justru direncanakan akan meramaikan panggung pilkada tahun ini. Oh maaf, ternyata ini adalah jenis keramaian yang berbeda.

Kemudian ada pula para anggota dewan yang terhormat, yang tampak tidak merasakan dampak pandemi- sebab dinyamankan oleh negara dengan semua fasilitas yang ada, semakin bersemangat saja menggodok RUU Kontroversial Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diplesetkan menjadi RUU Cilaka.

Betul-betul “cilaka” menjadi rakyat pekerja. Menjadi rakyat biasa yang eksistensi kemanusiaannya hanya  dihitung dalam statistik kependudukan.

Sudah terlalu sering rakyat pekerja berdemonstrasi menolak RUU Cipta Kerja. Namun, golongan yang katanya mewakili rakyat, masih juga getol mengambil langkah yang berlawanan. Entah di mana titik perwakilannya.

Mungkin kata “perwakilan” dalam nama instansi nan megah itu perlu dimaknai ulang. Mewakili rakyat banyak ataukah rakyat yang sedikit? Apakah mewakili rakyat yang sejak lahir, hidup, hingga matinya hanya berpijak di Ibu Pertiwi, ataukah mewakili golongan yang berplesiran ke luar negeri yang pulang-pulang ternyata membawa virus Covid-19 ini?

Aku bertanya-tanya, apakah Pak Jokowi tahu jika rezim pemerintahannya disebut sebagai rezim ORang BAik? Rezim Orba dalam wajah yang berbeda dengan rasa yang tak jauh beda. Ada banyak ekspresi yang dibungkam diiringi pesan-pesan teror dari orang tak dikenal ketika sebuah kegiatan diskusi dinilai berpotensi makar.

Memangnya ada yang ingin menggantikan Jokowi sebagai presiden di masa pandemi ini dan menanggungkan sumpah serapah serta keluh-kesah ratusan juta rakyat Indonesia?

Di masa yang sulit ini, tidak bosan-bosannya rakyat kecil mengeluh kepada Tuhan- Tuhan Yang Maha Menciptakan, juga kepada presiden- yang juga banyak menciptakan kebijakan-kebijakan yang berujung pada keluhan-keluhan masyarakat hingga masyarakat lagi dan lagi mengeluh di hadapan Tuhannya, mengeluhkan presidennya.

Seorang kawan pernah berkata, bahwa pencapaian tertinggi manusia adalah menjadi kenangan. Lalu aku berpikir, akan dikenang bagaimanakah rezim Jokowi ini? Oh iya, kapan Pak Presiden akan reshuffle kabinet?