Beberapa waktu yang lalu, diberitakan bahwa negara Sri Lanka tengah mengalami krisis ekonomi yang semakin hari situasinya semakin memanas. Krisis ekonomi ini ditandai dengan inflasi yang disebabkan karena pihak pemerintah Sri Lanka kehabisan mata uang asing untuk mengimpor kebutuhan pokok dan devisa untuk membayar utang luar negeri yang mencapai 51 miliar USD.

Sejak berdirinya pada tahun 1948, negara ini hanya mengandalkan hasil dari pertanian mereka untuk diekspor sebagai sumber devisa di negaranya. Contoh bahan ekspornya yaitu teh, kopi, rempah-rempah, dan karet. Namun, untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, negara ini juga mengandalkan impor seperti bahan bakar dan obat-obatan.

Dikarenakan terlalu bergantung kepada ekspor tersebut, keuangan Sri Lanka ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi negara jika persentase jumlah ekspor menurun. Ketika mengalami hal tersebut, maka Sri Lanka terpaksa memenuhi kebutuhan negaranya dengan berhutang. Hal ini  membuat kondisi Sri Lanka semakin memburuk karena terjadinya inflasi sebesar 17,5% pada Februari 2022.

Peristiwa buruk tersebut semakin diperparah dengan adanya serangkaian kebijakan fatal yang mengantarkan krisis ekonomi dan belum pernah terjadi sebelumnya, Contohnya seperti pinjaman luar negeri pada proyek pembangunan kontroversial yang perlu dilunasi. Perdana Menteri Sri Lanka Tahun 2019 Mahinda tidak mengikuti solusi yang diberikan penasihat ekonomi.

Pada saat itu Sri Lanka telah mengalami kebangkrutan dan gagal membayar utang. Tidak ada pilihan lain bagi Sri Lanka selain melakukan restrukturisasi utang dibawah IMF dan melakukan reformasi struktural. Terjadinya inflasi yang tinggi juga membuat Sri Lanka menaikkan suku bunganya dalam dua dekade untuk menghindari pukulan ekonomi yang tidak terkendali.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Sri Lanka pada 2019, dimana Gotabaya Rajapaksa membalikkan kebijakan sebelumnya dengan melakukan promosi pemotongan pajak yang membuat negaranya mengalami penurunan pendapatan sebesar 500 miliar rupee atau setara dengan 1.36 Billion USD.

Pada tanggal 4 April 2022, dengan kondisi negara yang sedang tidak stabil, seluruh Menteri yang tergabung dalam kabinet memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan tersisa Presiden dengan Perdana Menteri yang bernama Gotabaya Rajapaksa dan Ranil Wickremesinghe.

Sedikit mengenal Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, ia berasal dari keluarga yang paling berkuasa di negaranya, ayahnya yang bernama DA Rajapaksa pernah menjabat sebagai anggota parlemen. Pada tahun 1971, Gotabaya bergabung dengan militer Sri lanka. Di tahun 1991, Gotabaya menjadi wakil komandan Universitas Pertahanan Jenderal Sir John Kotelwal.

Pada saat menjabat sebagai seorang Presiden, awalnya Gotabaya menunjuk Mahinda sebagai Perdana Menteri, kemudian menunjuk anggota keluarga Rajapaksa yang lain untuk menjabat menjadi kementerian utama, seperti Menteri irigasi, Menteri pemuda dan olahraga, dan Menteri keuangan

Di tengah krisis ekonomi seperti ini, Presiden Sri Lanka justru berupaya keluar dari negara dengan sembunyi-sembunyi ke Maladewa menggunakan pesawat militer pada tanggal 13 Juli dan sempat mempertimbangkan untuk menggunakan jalur laut setelah ribuan pengunjuk rasa memaksa nya untuk mengundurkan diri.

Sebagai Presiden, Rajapaksa memiliki kekebalan dari penangkapan, ia pergi ke luar negeri sebelum mengundurkan diri untuk menghindari penangkapan dan kemungkinan untuk ditahan. Namun, kepergiannya itu sempat terhambat selama lebih dari 24 jam, dikarenakan terjadinya perselisihan dengan petugas bandara yang menarik diri dari layanan VIP dan meminta Rajapaksa masuk melalui loket umum.

Di sisi lain, Masyarakat terus menderita akan masalah yang terjadi  dan mendesak Presiden untuk turun dari jabatannya. Hingga akhirnya Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yang sempat melarikan diri ke Maladewa itu setuju untuk mengundurkan diri dari jabatannya di tengah kondisi negara yang sedang kacau dan akibat krisis ekonomi yang buruk.

Ini merupakan kejatuhan terbesar dalam sejarah Presiden Rajapaksa yang sejak lama telah menjadi sosok berpengaruh dan mendominasi politik di Sri Lanka selama dua dekade.  Kepergiannya ini menjadi kemenangan besar bagi demonstran yang telah melampiaskan kemarahannya karena kesalahan manajemen yang dipimpin keluarga Rajapaksa.

Akhirnya, juru bicara parlemen menyebutkan bahwa Rajapaksa memberitahu Ranil Wickremesinghe agar ditunjuk untuk menjabat sebagai Presiden berdasarkan pasal 37 ayat 1 konstitusi Sri Lanka. Tidak ada pernyataan resmi dari Rajapaksa, semua berita dan pengumuman datang dari Perdana Menteri dan Ketua Parlemen.

Namun, Wickremesinghe ini tidak populer dan juga mengatakan bahwa ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian, yang berhak menggantikan posisi sebagai Presiden sementara adalah Ketua Parlemen sesuai dengan kesepakatan masyarakat Sri Lanka apakah akan menerimanya atau tidak.

Siapapun yang menggantikan posisi sebagai presiden sementara, maka akan diberikan waktu 30 hari untuk mengadakan pemilu untuk memilih presiden pengganti Rajapaksa yang jabatannya berakhir sampai 2024 nanti.  

Dari peristiwa konflik tersebut, diharapkan adanya pemimpin baru Sri Lanka yang bertanggungjawab sesuai amanah rakyat dan mampu memulihkan perekonomian serta stabilitas negara, sehingga tidak terjadi peristiwa inflasi yang merugikan Sri Lanka sendiri serta dapat meningkatkan value negara yang tidak hanya mengandalkan satu komoditas saja.