Banyak perdebatan pada beberapa minggu terakhir terkait "Paham Radikal" dan "Radikalisme", misalnya tentang pembahasan maraknya Radikalisme di kampus-kampus. Di salah satu TV swasta nasional, tepatnya tanggal 15 Juni 2018, pada acara "Dua Sisi" bahkan terjadi debat panas mengenai istilah "Radikalisme". Ada yang berpendapat bahwa radikalisme harus ditumpas dan ada juga yang berpendapat bahwa istilah radikalisme tidak tepat untuk menggambarkan fenomena paham kekerasan yang dibahas.

Hari ini, 25 Juni 2018, sudah tiga puluh hari terhitung sejak Perubahan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disahkan di DPR pada 25 Mei lalu. Artinya, ditandatangani atau tidak oleh Presiden, UU ini sah dan mulai berlaku. Kenapa belum ditandatangani juga padahal Presiden pernah mengancam hendak mengeluarkan Perppu jika tidak segera disahkan? Tanya sama mereka. Di sini bukan untuk membahas itu.

Saya ingin membahas mengenai istilah "Paham Radikal" dan "Radikalisme", yang dalam Undang-undang Terorisme tidak mengenal istilah itu. Dalam UU diperkenalkan istilah baru yaitu "Paham Radikal Terorisme" bukan "Paham Radikalisme". Istilah ini penting untuk dipahami karena lahir dari berbagai perdebatan sengit di Pansus.

Radikalisme adalah istilah yang sudah ketinggalan zaman. Sudah jarang digunakan lagi di dunia internasional. Tidak percaya? Tahun 2014, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 2178 terkait langkah pencegahan penyebaran terorisme, yang isinya justru tidak menyebut istilah Radikalisme tetapi dengan istilah baru yaitu Violent Extremism (VE), tindakannya disebut Countering Violent Extremism (CVE).

Dalam dunia akademik maupun dunia nyata, istilah bukan hanya susunan kata, tetapi mewakili sejumlah realitas, sejumlah pergumulan pemikiran, sejumlah nasib banyak orang. Kita sering bertengkar, berdebat, hanya karena berbeda dalam memahami suatu istilah. Meskipun realitas tidak bisa diwakili oleh kata tetapi ketika kita ingin mengungkapkan realitas mau tidak mau harus menggunakan kata. Inilah pentingnya istilah.

Perdebatan tentang istilah Radikal sangat sengit di Pansus RUU Terorisme. Sudah tuntas dibahas tentang ini. Menghadirkan banyak ahli, banyak ormas, banyak pendapat dari berbagai fraksi, dan pendapat dari pemerintah, sehingga hasilnya keluarlah istilah baru yang menggantikan istilah "Paham Radikal" diganti dengan istilah "Paham Radikal Terorisme".

Istilah Paham Radikal Terorisme disebut dan diulang-ulang sebanyak 11 kali, misalnya dalam Pasal 43B, Pasal 43C, Pasal 43D serta dalam penjelasan pasal-pasal tersebut. 

Paham Radikal diganti dengan paham Radikal Terorisme ini bukan tanpa tujuan. Justru sejalan dengan resolusi PBB, karena istilah Radikal seringkali membawa kebingungan. Istilah Radikal Terorisme ini hampir mirip maknanya dengan istilah Violent Extremism

Apa itu Paham Radikal Terorisme? Tidak ada definisinya. Karena memang sudah cukup jelas. Dalam UU yang baru, kita harus melihat dulu definisi "Terorisme"-nya, lalu baru bisa memahami secara utuh istilah paham "Radikal Terorisme".

Sebelum saya bahas lebih jauh tentang ini, saya mau menunjukkan bahwa tidak semua yang radikal itu terlarang. Apalagi dalam berpikir dan beragama, radikal justru sebuah keharusan.

Dalam berpikir, filsafat itu sangat radikal. Bahkan ciri berpikir rasional menurut filsafat salah satunya adalah berpikir secara radikal. Radix (bahasa Yunani) artinya akar. Berpikir radikal berarti berpikir sampai ke akar permasalahan. Ketika saya misalnya mempertanyakan: Apakah Tuhan itu ada? Apakah manusia itu ada? Jika keduanya ada, maka adanya Tuhan dan manusia adalah sama, tidak berbeda. Namun ketika menyangkut keberadaannya jelas berbeda. Penjelasan semacam ini sangat radikal, langsung ke akar masalah yang kerap kali tidak semua orang sadar.

Dalam beragama pun, misalnya, ketika saya beragama A dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya agama saya yang benar dan agama lain salah, ini jelas radikal dan fundamental. Tetapi apakah ini salah? Tidak. Justru memang begitulah beragama. Jika kita tidak yakin dengan kebenaran agama kita, untuk apa beragama.

Agama adalah menyangkut keyakinan. Ketika ada dua agama A dan B misalnya, lalu saya meyakini agama A benar dan B adalah salah. Dalam logika hal ini dibenarkan. Tidak ada dua kebenaran, kebenaran harus satu, atau kedua-duanya salah. Sekali lagi ini radikal dan fundamental, tetapi memang begitulah beragama.

Keyakinan saya bahwa agama saya yang terbenar, tidak ada hubungannya dengan sikap intoleransi, karena penghormatan terhadap keyakinan agama orang lain adalah hal berbeda. Di setiap ajaran agama diajarkan bahwa kita harus menghormati keyakinan orang lain. Dengan demikian, di satu sisi kita harus yakin dengan kebenaran agama kita, tetapi di sisi lain harus juga menghormati keyakinan orang lain.

Sikap radikal yang salah adalah ketika saya yakin dengan agama saya dan yang lain salah, maka pemeluk agama yang salah itu harus dibumihanguskan, harus dibinasakan. Ini yang salah. Inilah yang terlarang dan yang masuk ke pengertian istilah Radikal Terorisme. Inilah juga Violent Extremism.

Paham Radikal Terorisme dengan demikian adalah paham ekstrem yang mengandung unsur Terorisme di dalamnya, yaitu sikap ekstrem baik menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Sesuai dengan definisi Terorisme yang ada dalam UU.

Bagi orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal Terorisme maka UU mengamanatkan pada BNPT untuk melakukan upaya deradikalisasi. Adapun bagi orang atau kelompok yang belum terpapar atau rentan terpapar paham Radikal Terorisme maka tugas BNPT melakukan Kontra Radikalisasi melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. Ini adalah amanat Undang-undang dan dituangkan dalam kalimat eksplisit.

Kontra Radikalisasi sebagai kegiatan baru BNPT sifatnya adalah membuka ruang dialog publik yang lebih luas. Di sinilah semua orang bisa terlibat untuk mendiskusikan suatu narasi, suatu ideologi, atau suatu propaganda baik dari suatu ajaran agama maupun dari pemikiran sehingga terjadi kesepahaman atau saling menghargai terhadap segala perbedaan pemikiran, yang outputnya adalah Paham Radikal Terorisme yang terjadi akibat deviasi dari pemahaman yang salah terhadap suatu ideologi dapat diminimalisasi.

Kontra radikalisasi bukan dilakukan dengan cara-cara penggunaan pendekatan represif. Pendepatan represif digunakan ketika sudah dideteksi muncul gerakan yang sifatnya menimbulkan ketakutan melalui serangkaian teror sebagai akibat dari pemahaman Radikal Terorisme. Dalam UU yang baru, penegak hukum diberikan wewenang lebih luas dalam menangkap orang atau kelompok yang memiliki paham Radikal Terorisme, bukan terhadap orang yang memiliki paham Radikal.

Maka, sejak tanggal 25 Juni ini, jika masih ada orang atau lembaga yang menggunakan istilah Paham Radikal atau Radikalisme yang dikaitkan dengan Terorisme, maka berarti orang atau lembaga tersebut belum membaca UU Terorisme yang baru. Baca dan pahami dulu UU yang baru ini agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.**