Radikalisme di Indonesia masih menjadi ancaman yang sangat serius bagi bangsa Indonesia. Paham yang menjadi dasar lahirnya tindakan terorisme ini terus tumbuh dan berkembang, khususnya di dunia pendidikan kita. Pendidikan seakan dijadikan sarana yang terbaik untuk menebarkan virus yang lebih berbahaya dari virus Corona ini.

Tahukah mengapa lebih berbahaya dari virus Corona sekalipun sama-sama bersifat menular? Karena radikalisme tidak hanya merusak raga dari orang yang dijangkitinya, tetapi juga merusak jiwa dan pikiran yang bisa melahirkan kekacauan sosial dan berujung pada kehancuran negara. Apalagi virus radikalisme ini dibungkus dengan agama.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, menyebut bahwa radikalisme menjadi salah satu diantara tiga dosa besar di dunia pendidikan kita. Radikalisme sudah menjadi wabah yang menyebar begitu parah, sehingga butuh tindakan yang serius dan tegas. Paham ini telah menyebar, baik itu di pendidikan dasar maupun menengah hingga di perguruan tinggi.

Tentu pernyataan Nadiem Makarim yang biasa dipanggil Mas Menteri ini tidaklah berlebihan. Bahkan menurut saya sudah tepat. 

Hal itu bisa kita lihat dari hasil survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta pada tahun 2018 tentang sikap keberagamaan guru di Indonesia menunjukkan persentase guru radikal di Indonesia adalah 50, 87 persen. Ada setengah dari jumlah guru di Indonesia yang mempunyai opini radikal dan intoleran.

Selain itu juga, berdasarkan hasil survei Setara Institute yang dirilis Juni 2019 yang bertajuk Wacana dan Gerakan Keagamaan di Kalangan Mahasiswa: Memetakan Ancaman atas Negara Pancasila di PTN, ada 10 perguruan tinggi negeri yang terpapar radikalisme. Kesepuluh PTN itu, yaitu: UI, ITB, UGM, UNY, UIN Jakarta, UIN Bandung, IPB, UNBRAW, UNIRAM, dan UNAIR.

Melihat hasil survei di atas, tentu menjadi suatu hal yang wajar jika kita prihatin akan dunia pendidikan kita yang telah terpapar oleh radikalisme. Bahkan kondisi ini akan sangat mengkhawatirkan, mengingat pendidikan adalah elemen terpenting yang sangat menentukan majunya suatu bangsa.

Pendidikan adalah bahan bakar dari kapal yang bernama Indonesia untuk menuju sebuah peradaban yang maju. Maka pendidikan harus dijaga kemurniannya, jangan sampai terkotori oleh paham-paham radikalisme. Jika tidak, kapal yang bernama Indonesia ini akan karam dan hancur di tengah laut. Sehingga ini akan menjadi dosa terwariskan ke generasi berikutnya.

Oleh karena itu, mesti ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk membersihkan dan mencegah paham-paham radikalisme ini. Jika Mas Menteri menyebutnya sebagai dosa besar di dunia pendidikan kita, maka sudah seharusnya radikalisme di dunia pendidikan kita harus segera dibersihkan.

Hemat saya, paling tidak ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah, khususnya Kemendikbud, yaitu: pertama, deradikalisasi. 

Upaya deradikalisasi harus dilakukan pemerintah khususnya bagi tenaga pengajar baik itu guru maupun dosen. Kemendikbud dapat membangun kerjasama dengan BIN, TNI/ Polri maupun BNPT untuk melakukan langkah-langkah deradikalisasi di sekolah maupun di perguruan tinggi.

Kemendikbud juga bisa menggandeng Ormas Islam atau Organisasi Pelajar/ Mahasiswa Islam untuk masuk ke sekolah dan kampus, bersama-sama melakukan upaya deradikalisasi yang sifatnya sosialisasi atau dialogis dengan siswa atau mahasiswa. 

Atau Kemendikbud bisa membukakan ruang yang luas bagi organisasi kemahasiswaan Islam untuk masuk di kampus dalam beraktivitas menyebarkan Islam yang moderat atau Islam yang ramah bukan Islam yang marah dan menanamkan semangat kebangsaan kepada para mahasiswa.

Kedua, pencegahan. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu dalam proses rekruitmen tenaga pengajar, baik guru maupun dosen. Misalnya dalam penerimaan CPNS untuk guru dan dosen maka harus ada upaya penelusuran rekam jejak apakah bersih dari paham dan aktivitas yang berbau radikalisme.

Setiap calon guru dan dosen dalam seleksi CPNS harus memiliki komitmen kebangsaan dimana Pancasila menjadi ideologi dalam bernegara, apalagi jika sudah menyandang status abdi negara. Jangan sampai ada CPNS guru atau dosen yang suka menyuarakan mengganti ideologi negara atau system dan bentuk negara dengan khilafah, diloloskan jadi PNS. Itu akan menambah dosa bagi dunia pendidikan kita.

Ketiga, pengawasan. Kemendikbud dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah khususnya guru. Baik itu di sekolah negeri maupun swasta. Jangan sampai ada sekolah yang di dalamnya sudah tidak adalagi upacara bendera setiap hari senin. Atau di sekolah ada aktivitas-aktivitas keagamaan inisiatif dari guru yang menanamkan paham radikalisme ke siswa.

Tentu selain upaya-upaya di atas, masih ada upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah melalui kewenangan dan kebijakannya. Pemerintah harus berani bertindak tegas dan menyikapi masalah ini dengan serius, karena ini menyangkut masa depan bangsa Indonesia. 

Apalagi Mas Menteri sudah menyebut radikalisme sebagai salah satu dosa besar di dunia pendidikan kita, maka sesegra mungkin dosa besar itu harus dibersihkan.