Beberapa hari terakhir, saya digelisahkan dengan isu seputar radikalisme. Banyak orang membicarakan istilah ini, baik di kabinet, media, di warung kopi. Semuanya dilibatkan dalam diskursus yang menurut saya tidak jelas pangkal dasarnya.

Kita patut bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan radikalisme? Siapa pula orang-orang yang masuk kategori radikalis?

Pertanyaan ini penting dicarikan jawabannya, agar kita tidak terjebak pada diskursus yang absurd dan tidak saling tuduh siapa gerangan yang termasuk orang-orang berpaham radikal. 

Soal wacana radikalisme ini, kita harus berangkat pada fakta-fakta konkret, dan bukan sekadar wacana yang dalam bentuknya yang paling tidak mengenakkan, mudah menjerembab pada wilayah propaganda-propaganda.

Dalam kajian akademis-ilmiah, biasanya radikalisme disematkan kepada orang-orang yang memiliki paham fanatik dalam politik. Istilah ini juga selalu diidentikkan dengan agama karena para penganutnya menjadikan agama sebagai landasan ideologis. 

Selain radikalisme, masih banyak istilah serupa yang memiliki kecenderungan sama. Sebut saja misalnya; fanatisme, ekstremisme, fundamentalisme, puritanisme, dan konservatisme.

Dalam bentuknya yang paling ekstrem, radikalisme sangat mudah terjebak pada terorisme, tapi ia sendiri bukanlah paham yang identik dengan terorisme.

Salah satu definisi radikalisme yang menurut saya agak kacau dan tidak realistis justru saya temukan dalam KBBI. Tercatat, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.

Definisi dari KBBI ini agaknya mengidentikkan radikalisme dengan terorisme, karena sama-sama menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengubah suatu tatanan sosial dan politik. Padahal, bila mempertemukan antara istilah radikalisme dan realitas konteksnya, radikalisme hanyalah sebentuk sikap hidup yang berorientasi pada perubahan menurut apa yang diyakininya dan tidak menggunakan jalan kekerasan.

Agar lebih jelas, saya akan mengutip beberapa definisi terorisme yang sudah diakui secara internasional. Pertama, teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam sekelompok masyarakat yang lebih luas, daripada hanya pada jatuhnya korban kekerasan. 

Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan dari suatu aksi teror. Sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di media masa (Piliang, 2004).

Kedua, Inggris mendefinisikan terorisme dalam Terrorism Act 2000 sebagai penggunaan ancaman yang dirancang untuk memengaruhi pemerintah atau menakut-nakuti masyarakat umum atau kelompok masyarakat. Penggunaan ancaman dilakukan untuk kepentingan pengembangan sesuatu yang bersifat politik, agama, atau ideologi lainnya yang melibatkan kekerasan secara nyata terhadap manusia.

Melalui dua definisi ini, kita bisa melihat bahwa ancaman yang paling menakutkan dari tindakan terorisme adalah ancaman keamanan nasional dan internasional. Hampir semua negara ingin memberangus terorisme atas dasar alasan keamanan dan bukan yang lainnya.

Menangkal Radikalisme

Belum lama ini, Presiden Jokowi membuat sebuah pernyataan, yang menurut saya, tidak terukur pada dua kesempatan yang berbeda. Pernyataan itu, intinya, tentang tugas Kemenag agar lebih intens mengurusi masalah radikalisme dan intoleransi.

Pernyataan yang pertama dikemukan saat pelantikan menteri-menterinya. Kemudian diulang lagi pada hari berikutnya pada saat rapat perdana kabinetnya. 

Kata Jokowi sesaat setelah pelantikan menteri: “Kesembilan Bapak Jenderal Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Ini urusan (Menag) berkaitan dengan radikalisme, ekonomi umat, industri halal, dan terutama haji berada di bawah beliau.”

Sehari setelah itu, Presiden menyatakan dalam rapat perdana kabinet, “Kita ingin berkaitan dengan radikalisme, yang berkaitan dengan intoleransi betul-betul secara konkret bisa dilakukan oleh Kementerian Agama.”

Dipilihnya Jenderal (Purn) Fachrul Razi menjadi Menteri Agama, menurutnya, karena mantan wakil panglima TNI 1999-2000 itu memiliki kemampuan mengatasi masalah radikalisme yang saat ini tengah menjadi keresahan publik.

Pertanyaannya, apa yang Jokowi maksud dengan radikalisme dan intoleransi? Dengan pemahaman macam apa ia memasuki isu radikalisme dan intoleransi? 

Saya kira tidak ada yang mengetahuinya. Tapi apa pun itu, Jokowi tampak telah memperlihatkan relasi determinan agama, terlihat mengarah pada Islam, dengan radikalisme dan intoleransi.

Beberapa hari kemudian, saya baru benar-benar merasa yakin bahwa wacana menangkal radikalisme itu memang betul-betul mengarah pada Islam. Hal ini tampak pada pernyataan kontoversial dari Menag, Fachrul Razi, berkaitan dengan wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan.

Menurut Menag, alasan yang paling fundamental dalam menguji pelarangan cadar dan celana cingkrang adalah soal keamanan. Alasan ini, menurut saya, sangat absud dan terkesan menyamakan antara praktik radikalisme dengan terorisme, yakni sama-sama ingin menumpas dengan alasan keamanan.

Padahal, sudah jelas bahwa radikalisme bukanlah terorisme yang mudah diidentikkan satu sama lain.

Bagi saya, kebijakan-kebijakan konkret yang diupayakan untuk menangkal radikalisme ini justru makin membuat pemahaman akan radikalisme makin kabur dan tidak jelas. 

Apakah benar bercadar dan celana cingkang menjadi bagian dari praktik radikalisme? Bila iya, di mana letak kekerasannya? Bukankah KBBI secara jelas mendefinisikan radikalisme sebagai paham yang menggunakan cara kekerasan dalam mengupayakan perubahan?

Di lain hal, masyarakat juga banyak menganggapi bahwa negara terlalu banyak ikut campur dalam usuran privat agama. Bukankah iman dan praktik beragama adalah urusan setiap individu dan bukan urusan negara? 

Cadar dan celana cingkrang hanyalah ekspresi keagamaan dari orang-orang tertentu. Ada yang menganggapnya hanya sebatas ekspresi budaya. Tapi apa pun itu, cadar dan celana cingkrang tak pernah bisa diidentikkan dengan kekerasan. Dengan begitu, ia bukanlah sebentuk tindakan radikalisme.

Saya khawatir bila pemerintah terlalu banyak ikut campur urusan praktik beragama masyarakat, maka pemerintah sendiri akan melanggar UUD. Padahal sudah jelas bahwa tugas negara hanyalah melindungi hak setiap warganya untuk meyakini agama dan memeluknya sesuai keinginan mereka. Bahkan bila seseorang tak mau beragama sekalipun, negara tetap harus melindunginya.

Yang jelas, dalam upaya menangkal radikalisme ini, pemerintah harus mengukur secara jelas dan meyakinkan tentang batasan dan ruang lingkup siapa yang benar-benar disebut kelompok radikalis. Hal ini dilakukan agar ada kejelasan konstitusional dan makin mudah menetapkan batas hukumnya terkait praktik radikalisme.

Dengan kata lain, Presiden tidak boleh memicu kontroversi, apa pun isunya. Agar terhindar dari semua itu dan tidak dinilai tendensius. Masyarakat pastinya akan sangat senang bila Presiden secepat mungkin merumuskan konsep detail radikalisme itu. 

Mari sama-sama menantinya, karena waktulah yang akan menjadi hakim.