Peneliti
2 tahun lalu · 235 view · 5 menit baca · Ekonomi ws.jpg
Foto: www.wikipedia.com

Quo Vadis "Welfare State" Indonesia

Tantangan demokratisasi ekonomi salah satunya adalah negara seringkali alpa dalam mengurus persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Negara cenderung melalaikan peranannya dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Kondisi demikian, karena orientasi negara hanya pada efisiensi, dimana ia bertumpu pada kekuatan pasar.

Konsep “Negara Kesejahteraan” sangat diperlukan agar kesejahteraan seluruh rakyat dapat tercapai. Negara harus terlibat aktif melakukan kegiatan yang mendorong seluruh rakyat untuk memiliki kesempatan dalam hal pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan jaminan pensiun.

Sumber pembiayaan sosial paling utama adalah pajak. Dalam sistem negara kesejahteraan, pengelolaan pajak menjadi salah satu kunci yang harus dilakukan dengan sangat baik.

Ada dua alat ukur yang dipakai untuk melihat perananan negara dalam perekonomian, yaitu: Pertama, seberapa besar negara menjamin pengeluaran sosial, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, pensiun, dan lain-lain.

Kedua, karena pengeluaran sosial tersebut tidak menimbulkan efek pendapatan dari negara, maka biasanya negara memungut pajak sangat besar dari masyarakat.

Biasanya, pajak penghasilan dan pajak pribadi sangat tinggi di negara yang menganut sistem perekonomian dengan campur tangan negara. Lihat saja, misalnya, begitu besar pajak penghasilan dan dan pajak pribadi di Norwegia, Swedia, Denmark, Jerman dan Perancis.

Dalam konsepsi teori, negara dengan model seperti ini dinamakan sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State). Kini, banyak pihak mempertanyakan eksistensi Negara Kesejahteraan tersebut, karena dianggap tidak lagi bisa dijalankan karena beban anggaran pemerintah yang sangat tinggi.

Di samping itu, karena anggaran pemerintah terbebani oleh anggaran tinggi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak produktif.

Konsekuensinya, perekonomian dengan model Negara Kesesjahteraan tidak lagi kompetitif, dibandingkan dengan negara yang menganut sistem pasar sepenuhnya (neoliberal).

Sistem Negara Kesejahteraan memiliki dua karakteristik utama, yaitu: Pertama, negara memiliki banyak persoalan yang terkait keuangan dengan masyarakatnya, baik dalam hal menarik pendapatan pajak maupun pengeluaran melalui berbagai program sosial.

Kedua, negara memiliki hubungan yang intens dengan masyarakat, menyangkut pemenuhan hak-haknya. Misalnya, mengenai hak minoritas, hak medapatkan informasi dan lain lain.

Sehingga, sistem Negara Kesejahteraan menempatkan negara seolah sebagai aktivis yang membela kepentingan masyarakat, mulai dari masalah adat, lingkungan, kemiskinan dan lain-lain. Dalam hal ini, negara adalah partner masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersama, yaitu kesejahteraan umum.

Berbeda dengan sistem Negara Kesejahteraan yang mensyaratkan keterlibatan pemerintah dalam perekonomian, sistem kapitalisme pasar sangat mengedepankan kebebasan individu.

Negara tidak melakukan campur tangan, sehingga masyarakat bisa lebih dinamis, inovatif dan kompetitif. Namun, karena kekuatan masyarakat selalu tidak seimbang, pihak yang memiliki kekuatan baik dalam hal modal maupun dalam hal kekuasaan, akan mendapatkan lebih banyak.

Konsekuensinya, negara dengan sistem persaingan pasar biasanya ditandai dengan situasi ketimpangan yang tinggi, antara yang kaya dan miskin.

Quo Vadis Negara Kesejahteraan

Ada beberapa tantangan yang membuat sistem Negara Kesejahteraan dipertanyakan, antara lain: Pertama, sistem dengan jaminan sosial yang tinggi mulai dipertanyakan karena dianggap tidak efisien.

Kedua, terjadinya pergeseran dalam aliansi-aliansi politik yang pada akhirnya berujung pada pertanyaan mengenai keabsahan model intervensi negara.

Ketiga, globalisasi yang di dalamnya mengandung gerakan liberalisasi, deregulasi dan inovasi yang begitu cepat terjadi. Kemajuan teknologi informasi juga mendorong negara-negara di dunia semakin berorientasi pada model persaingan ketimbang model intervensi.

Dalam konsepsi Negara Kesejahteraan, intervensi negara dibutuhkan untuk menjamin terjadinya keadilan sosial melalui proses redistribusi. Pajak yang tinggi bagi orang-orang berpenghasilan besar merupakan cara untuk mengambil lebih banyak pada kelompok menengah atas, serta memberikan kepada kelompok bawah, melalui berbagai program sosial.

Dengan demikian, kesejahteraan umum dan keadilan sosial akan terwujud. Dalam model intervensi negara, umumnya birokrasinya lebih kaku, sehingga sistem atau model perekonomiannya juga dengan sendirinya menjadi lebih tidak dinamis.

Secara konstitusional, sebenarnya Indonesia menganut sistem negara kesejahteraan. Tetapi faktanya, ada banyak praktek perundangan yang sifatnya teknis di berbagai sektor ekonomi yang prinsipnya menyimpang dari semangat konstitusi kita.

Jika kita menengok UUD 1945 sebagai basis dari konstitusi kita, sangat jelas bahwa ciri khas perekonomian kita sebenarnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Bab XIV UUD 194, terutama Pasal 33 dan 34 dengan sangat jelas bagaimana seharusnya perekonomian ini diatur serta bagaimana negara harus bertanggungjawab pada kesejahtaraan masyarakatnya.

Jika di belahan dunia yang lain ada sistem Negara Kesejahteraan, kita pun sebenarnya memiliki semangat dan nilai yang sama. Masalahnya, dasar konstitusi kita dijabarkan dalam undang-undang yang lebih bersifat sektoral dan teknis dengan nafas yang tercerabut dari dasar konstitusi tersebut.

Berbagai produk perundang-undangan (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (permen) dan berbagai macam kebijakan yang muncul kemudian, tak lagi berorientasi pada kesejahteraan sosial. Tegasnya, perundangan dan kebijakan kita cenderung bersifat “liberal” dengan mengedepankan semangat pasar.

UU No. 22/Tahun 2001 tentang Migas, misalnya, dianggap sebagai salah satu perwujudan dari tidak sinkronnya Konstitusi Ekonomi dengan realisme ekonomi di lapangan. Jika Konstitusi Ekonomi adalah cermin dari pandangan dasar para pendiri bangsa, maka UU yang lahir kemudian menggambarkan bagaimana pertarungan kepentingan dan kekuasaan yang muncul kemudian.

Jika ternyata terjemahan konstitusi dasar dalam perundangan yang lebih teknis di bawahnya mengandung deviasi yang besar, hal tersebut menandakan pertarungan politik atau kekuasaan dimenangkan oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan pemikiran pendiri bangsa.

Salah satu isu pokok yang mengakibatkan disorientasi perundangan teknis, dan terutama kebijakan sehingga menjauh dari konstitusi dasar kita adalah debat tentang seberapa besar negara boleh terlibat dalam mekanisme pasar.

Pola intervensi negara menjadi sentral. Seberapa besar negara boleh campur dan model intervensi seperti apa yang ideal. Dan secara lebih mendalam, seberapa jauh Konstitusi Ekonomi telah menjadi basis bagi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih teknis.

Hal ini bisa dideteksi dari dinamika perekonomian yang muncul akhir-akhir ini, khususnya setelah krisis ekonomi.

Berikut ini adalah data mengenai undang-undang di bidang ekonomi yang pernah diajukan uji materi (judicial review) ke Mahkaman Konstitusi (MK). Fakta ini menunjukkan bahwa UU tersebut menjadi sengketa, antara lain :

UU No. 20 Tahun 2002 Ketenagalistrikan, UU No. 22 Tahun 2001   Minyak dan Gas Bumi, UU No. 7 Tahun 2004 Sumber Daya Air, UU No. 41 Tahun 1999 Kehutanan, UU No. 1 Tahun 1987 Kamar Dagang dan Industri, UU No. 25 Tahun 2007, Penanaman Modal, UU No. 2 Tahun 1992 Usaha Perasuransian, UU No. 12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan,

UU No. 3 Tahun 2004 Bank Indonesia, UU No. 24 Tahun 2002 Surat Utang Negara, UU No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang, UU No 56/Prp/1960 Penetapan Luas Tanah Pertanian, UU No. 20 Tahun 2002 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, UU No. 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)            

Negara Kesejahteraan menjamin rakyatnya memperoleh hal-hak dasarnya, seperti pekerjaan (pendapatan), kesehatan, pendidikan dan jaminan pensiun. Bagaimana negara yang aktif membiayai program-program sosialnya?

Bagaimana konteks di lapangan, di bawah kepemimpinan Jokowi? Indonesia, yang secara konstitusional sebenarnya menganut model negara kesejahteraan, pada prakteknya kebijakan pemerintah sering tidak konsisten. Banyak peraturan perundangan yang menyimpang dari konsitusi.

Di Indonesia sumber penerimaan pajak masih belum dikembangkan dengan baik. Struktur anggaran kita masih rapuh. Hal ini juga didorong oleh perilaku aparat pajak yang tidak profesional. Mafia pajak merupakan tantangan serius bagi bangsa Indonesia.

Untuk membangun negara kesejahteraan, prasyarat penting yang harus diciptakan oleh negara Indonesia adalah profesionalisme pengelolaan pajak. Dan pajak tidak pernah bisa dikelola dengan baik jika masih ada mafia pajak.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang menyebabkan kemampuan negara melakukan pengeluaran sosial menjadi tak leluasa. Di mana kesejahteraan rakyat itu, kini?

Referensi Utama

A. Prasetyantoko, Seri Buku Sekolah Demokrasi : Literasi Ekonomi, Jakarta: Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, 2011