Belakangan, intensitas gerakan sipil meningkat di beberapa wilayah Indonesia. Latarnya hampir serupa, bermula atas keresahan terhadap revisi undang-undang lembaga antirasuah. Kemudian, tuntutan gerakan mulai melebar, menyasar pada beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dianggap bermasalah.

Namun di sini, bagi penulis, ada salah satu tuntutan yang bisa dikatakan tertinggal atau bahkan mulai dilupakan oleh khalayak, yang pengesahannya layak diperjuangkan dalam gerakan ini, yakni RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

RUU PPRT, Lahir sebagai Harapan

Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan salah satu pekerjaan yang digeluti masyarakat kita hari ini. Organisasi perburuhan internasional (ILO) dalam konvensi No. 189 mendefinisikan PRT sebagai pekerjaan yang dilaksanakan di dalam atau untuk satu atau beberapa rumah tangga.

Profesi ini mencakup berbagai macam pekerjaan, seperti tugas membersihkan rumah, memasak, mencuci, menyetrika baju, merawat anggota sebuah keluarga (anak kecil atau lansia), dan lain sebagainya.

Di Indonesia, jumlah PRT cukup banyak. Kordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) pada 2018 menyatakan terdapat sekitar 4,2 juta penduduk Indonesia yang menjadi PRT di dalam negeri.

Namun, dengan jumlahnya yang cukup banyak ini, PRT masih dipandang sebelah mata, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari tiadanya pengakuan dalam undang-undang yang mengatur secara spesifik dan pasti pekerjaan ini, dan masih terjadinya kasus kekerasan yang menimpa PRT.

Di Indonesia, PRT masih tergolong profesi informal. Sebab, Undang-Undang Nomor  13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memasukkan penjelasan mengenai PRT secara tegas dan spesifik. Namun, dalam Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, penjelasan mengenai PRT telah dimasukkan.

Dalam beberapa hal, Permen ini masih memiliki kelemahan. Seperti tidak dicantumkan secara rinci apa yang harus dikerjakan PRT, batas waktu bekerja, dan gajih minimum. Ketiadaan regulasi ini memungkinkan PRT diberikan beban kerja melebihi kapasitas atau kesanggupan mereka.

Mulai dari jam kerja yang panjang, tidak mendapatkan hak libur, jaminan, serta standar upah yang berhak didapat PRT. Di samping itu, tiadanya payung hukum yang kuat dan mengikat pada PRT berpengaruh pada relasi antara PRT dengan majikan. Kondisi ini memungkinkan relasi kerja yang tidak seimbang.

Dalam kondisi ini, PRT yang lebih banyak dirugikan. Kekosongan regulasi ini pun berdampak pada situasi kerja PRT. Kasus yang menimpa Claudia, PRT yang bekerja di kawasan Tangerang, mencerminkan hal ini. Claudia merupakan seorang pengasuh anak asal Manado. Datang ke Tangerang karena terpaksa bekerja untuk sang majikan.

Sebab, orang tuanya terlilit utang dengan orang tua majikannya. Untuk melunasinya, ia bekerja sebagai pengasuh anak. Namun, sepanjang ia bekerja, ia kerap kali mendapatkan perlakuan tidak adil dari sang majikan. Mulai dari upah yang tak dibayar, hak pribadi yang direnggut, dan jam kerja berlebih.

Kemudian, kasus lainnya yang menimpa Ririn Susanti. PRT asal Probolinggo ini merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh majikan. Bahkan, ketika baru sepekan bekerja, Ririn sudah mendapatkan perlakuan tak manusiawi.

Mulai dari penyekapan sampai kekerasan. Kondisi yang menimpa Ririn baru diketahui ketika Ririn ditemukan warga menjerit, setelah nekat melompat dari lantai dua rumah majikannya.

Berdasarkan data yang dihimpun JALA PRT Pada tahun 2012-2013, terdapat 653 kasus kekerasan pada PRT. Pada 2014, angka ini menurun menjadi 408 kasus (dengan catatan yang terungkap), di mana kasus yang menimpa PRT bersifat multikasus, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, sampai perdagangan manusia.

Banyaknya kasus yang menimpa PRT menunjukan bahwa ada bolong yang besar dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia yang harus segera ditutup. Melihat kondisi demikian, tentu perlu ada dorongan atau upaya untuk menciptakan situasi atau lingkungan yang ramah dan aman bagi para PRT.

Salah satu upaya ini telah dilakukan jauh hari. Dengan diwakili oleh JALA PRT, RUU PPRT sudah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2004. Namun, setelah satu dasawarsa lebih, RUU ini masih saja belum disahkan. 

Sebelumnya, RUU ini sempat menjadi Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014. Tapi, entah kenapa DPR menghapus RUU ini dari Prolegnas periode 2015-2019. 

Banyaknya kasus ketidakadilan pada PRT merupakan tanda absennya negara dalam perlindungan PRT. RUU PPRT lahir sebagai bentuk keinginan agar hak dan kewajiban PRT di atur dan dilindungi oleh negara.

Sebuah Harapan

Bagaimanapun, makanan lezat yang berlimpah, pakaian yang halus nan mewah, kasur yang empuk nan nyaman, semuanya tak ada gunanya kalau perlindungan diri tak terjamin.

Mengutip Tan Malaka dalam bukunya Dari Penjara ke Penjara: “Hak negatif berupa perlindungan diri sama artinya dengan hak positif, yaitu hak mendapatkan mata pencarian, keduanya atas jaminan negara…”

Itu artinya, di samping mendapatkan hak hidup dan bekerja, hak terhadap perlindungan dan keselamatan diri merupakan hak mendasar lainnya yang harus dimiliki manusia. Hak ini pun telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Mengingat ini, tentu kita berharap penuh pada periode pemerintahan yang baru untuk segera merumuskan dan mengesahkan regulasi atau aturan yang memihak rakyat banyak, bukan sekadar mengesahkan regulasi yang menguntungkan para elite.