Selama saya hidup di Kota Surakarta, pasti tidak luput melihat kampanye, baliho, atau poster PDI-P yang tertulis "Marhaen Menang! Marhaen Menang!"  atau "Marhaenisme Jaya!"  dan tidak lupa juga terpajang foto Bung Karno sebagai Bapak Marhaenisme. Bukankah sudah jelas bahwa PDI-P benar-benar partainya Marhaen? Dari segala apa yang saya lihat dan baca selama hidup di Surakarta, tidak dapat dipungkiri bahwa memang PDI-P dikatakan mewarisi marhaenisme Sukarno, mewarisi api perjuangan dari presiden pertama lndonesia tersebut. 

Bahkan pada tahun 2013 secara terang Ketum PDI-P, Megawati memberikan penghargaan berupa plakat yang diberikan kepada cucu Ki Marhaen.  Dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-75 tahun, Sekretaris DPC PDI-P Karanganyar, Sri Harjono, menyatakan mereka akan kawal kepentingan wong cilik (marhaen) dalam kancah perpolitikan di Tanah Air.  Sikap mereka, katanya, jelas untuk kaum marhaen.  Bukankah sudah jelas bahwa PDI-P mengayomi kepada ideologi marhaenisme?  

Namun, korupsi Juliari Batubara yang kasusnya akhir-akhir ini sampai merembet ke elit PDI-P, membuat saya mempertanyakan ideologis partai tersebut. Bukanny bertentangan dengan marhaenisme yang jujur dan mementingkan marhaen yang mementingkan individu?  Quo vadis marhaenisme PDI-P?


Menurut laporan ICW, partai terkorup periode 2002-2014 diduduki PDI-P dengan skor 7,7.  Tetapi pada periode 2014-2019, PDI-P membatasi partai terkorup ke-2.  Dengan ini menunjukkan bahwa partainya marhaen yang katanya 'memperjuangkan' wong cilik / marhaen malah memperjuangkan dompet mereka sendiri-sendiri.  

Dilansir dari Tempo, korupsi yang dilakukan oleh politikus PDI-P, Juliari Batubara, disinyalir dinikmati sejumlah elit PDI-P yakni Herman Hery dan Ihsan Yunus.  Menggunakan beberapa pengusaha, partai petinggi mendapat kuota paket bansos daerah Jabodetabek sebesar 3,4 triliun!  Padahal, total bansos di Jabodetabek sekitar 6,8 triliun.  Ini tentu menjadi ironi dan menjijikkan jika tetap partai ini mengatasnamakan partai marhaen. 

Tentu kita tidak lupa Harun Masiku yang menyuap Wahyu Setiawan sebesar 900 juta agar dia ditetapkan sebagai anggota DPR RI. Dengan kasus penyuapan ini kita bisa menebak bahwa dia mencalonkan diri hanya untuk mempertebal kantongnya saja atau orientasi dia mencalonkan dirinya sendiri sesuai konsisten kepada marhaenisme. Bahkan hingga saya menulis ini pun, rimbanya tidak diketahui.


Dalam bidang ekonomi, marhaenisme menghendaki adanya ekonomi sosialis dan anti kapitalisme. Seperti pidato Bung Karno di GBK pada tahun 1965 menerangkan, "Marhaenisme ialah teori politik dan teori perjuangan untuk menghancur leburkan imperialisme dan untuk mendirikan satu masyarakat yang adil dan makmur, yaitu Masyarakat Sosialis Indonesia." Dan Hasto Kristiyanto—Sekjen PDI-P—menyatakan bahwa kapitalisme merupakan tantangan yang harus dilawan bersama karena bertentangan dengan Pancasila.

Tapi bagaimana jika kita tilik gebrakan/orientasi ekonomi partai? Kita tahu bahwa tahun kemarin PDI-P ikut menyongsong Omnibus Law yang melibas kaum wong cilik marhaen dengan meng-kapitalisasi ekonomi, memberi kemudahan izin investasi diatas tanah petani kecil yang tak berdaya, dan pendek kata berorientasi kapitalis. 

Jika kita melihat juga gebrakan Ketum PDI-P semasa menjabat presiden, Presiden Megawati melakukan privatisasi terhadap BUMN dengan menjual Indosat di tahun 2003. Lalu Kebijakan pemberlakuan alih daya (outsorcing) tenaga kerja di perusahaan berdasarkan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menciptakan kelas sosial buruh permanen. 

Dengan ini kita bertanya, mengapa orientasi ekonomi bahkan ketua partai ambigu dengan marhaenisme PDI-P sendiri?


Marhaenisme sendiri, yang sudah jelas nyata, adalah ideologi yang mengusung progresif — berdiri dispektrum kiri.  Tapi bagaimana jika dicocokkan dengan PDI-P yang menggelorakan marhaenisme?  Apakah berdiri dipaham kiri atau Agak?  Pada akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018, Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam sebuah proyek kerja sama dengan Australian National University (ANU) melakukan survei terhadap 508 anggota DPRD yang dipilih secara acak.  

Para responden yang dipilih dari badan legislatif di 31 dari 34 provinsi di Indonesia (hanya Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Barat yang tidak lolos seleksi final), dengan cara yang mewakili seluruh populasi nasional anggota DPRD provinsi.  Survei dilakukan oleh para koresponden dengan ukuran skala 1 (progresif / kiri) sampai 10 (konservatif / kanan).  Dari hasil survei tersebut, PDI-P mendapat hasil skala 5,47 yakni berada pada tepi kanan.  Sebenarnya hasil skor partai-partai lainnya juga menunjukkan pada tepi kanan dalam skala 5.1 sampai 7.2.  

Kembali pada hasil PDI-P, marhaenisme yang diusung benar-benar paradoks.  Bagaimana tidak?  Jika partai ingin menyelenggarakan persamaan ekonomi (yang dicita-citakan marhaenisme), dengan tanpa ideologi yang progresif?


Apa yang terjadi? Mengapa marhaenisme PDI-P tidak 'semarhaenisme' yang sesungguhnya? Atau, dimana marhaenisme yang benar? Sebetulnya, tidak mengherankan jika partai banteng tersebut masih mengatasnamakan partainya marhaen. 

Mengapa? Karena memang mengingat kondisi politik Indonesia yang pragmatis, marhaenisme Bung Karno—yang progresif—menjadi alat populis partai yang ampuh. Dengan menahbiskan diri mereka sebagai ‘garda terdepan’ pewaris ajaran Sukarno—terlepas dari marhaenisme berkaitan dengan marxisme padahal sudah ada larangannya—dan melakukan serangkaian pendekatan “ya, kami selalu bersama marhaen-wong cilik” padahal marhaenisme yang dipegang kosong melompong, tetapi partai tidak menghiraukan tersebut. 

Karena yang terpenting, mereka bisa meraup banyak suara rakyat pada pemilihan. Dan ini terbukti dengan partai menduduki urutan 3 besar partai pemenang berturut-turut pasca reformasi.


Sehingga tidak aneh ketika ilmuwan politik seperti Dan Slater dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya, "Mengungkap Politik Kartel", berpendapat bahwa partai politik di Indonesia—termasuk PDI-P—sangat mempraktikkan politik kartel yakni orientasi pada pengisian kursi-kursi dewan dan berjalannya politik bagi-bagi jabatan alih-alih memperjuangkan ideologis partai tersebut. 

Akibatnya, PDI-P membuka koalisi yang luas dengan partai-partai lain terlepas dengan ideologinya berseberangan atau tidak. Hal ini terbukti pada Pilkada 2020, PDI-P berkoalisi dengan 7 partai sekaligus; terbanyak dengan Golkar dan kedua PKB. Mengapa Golkar yang konservatif berkoalisi dengan "marhaenisme" PDI-P yang progresif dan mengapa PKB mengusung Islamisme bekerja sama dengan marhaenisme PDI-P? Bukankah berbeda tujuannya?


Sehingga ketika PDI-P masih menggaungkan marhaenisme tampak aneh sekali. Karena marhaenisme PDI-P hanyalah "ideologi tanpa semangat", gembar-gembor rakyat, dan tampak terdengar frase-frase populis yang tidak ada spesial artinya. Sehingga tak ada bedanya lagi PDI-P dengan partai-partai Indonesia lain.