Demi konflik, Timur Tengah tidak pernah tidur. Bahwa faktor geopolitik-ekonomi dan sentimen sektarian tumpah ruah mengisi analisa-analisa politik dan teori konspirasi tentang Barat yang menancapkan supremasinya setelah berhasil membubarkan kekuasaan Ottoman.

Kita sudah mafhum. Tapi kebutuhan kita sebagai bangsa tersendiri dalam memahami proses politik Timur Tengah yang oleh George Lenczowski disebut sering diwarnai dengan kekerasan yang ‘membingungkan dan berkontradiksi’, khususnya di era digital ini, dipandang sangat strategis dalam menangkap realitas yang ‘kompleks’ itu secara komprehensif. Berdaya reflektif.

Sejak Donald Trump memproklamirkan Yerusalem sebagai ibukota Israel dan akan memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, sejak itu pula atensi politik Timur Tengah modern kembali pada khitahnya, sekaligus pula berarti upaya perdamaian kembali pada titik nol. Tanah Kanaan membara lagi, telah meminta nyawa.

Kepentingan utama siapa yang sebetulnya diperjuangkan Amerika Serikat (sebagai pemerintahan) pada slogan kampanye ‘America First’ ala Trump?

Mau dinafikan bagaimanapun, aliansi baru peta politik Timur Tengah yang terbentuk hari ini adalah aliansi Iran-Turki-Rusia di satu sisi, dan kubu Amerika Serikat (AS)-Israel-Arab Saudi di sisi yang lain. Artikulasi agenda ‘reformasi’ pangeran Muhammad bin Salman cukuplah diterima secara internal urusan dapur dalam negeri mereka sendiri, karena praktis tidak mengubah secara signifikan pola hubungan internasional dalam konteks Timur Tengah.

Tapi kemesraan hari ini bukanlah kemesraan dahulu kala. Relasi antagonis Turki-Rusia-Iran dimulai setelah Perjanjian Carlowitz pada tahun 1699, setelah invasi dan peperangan panjang kekuasaan Ottoman ke Eropa dan Asia pasca merebut Constantinopel (1453).

Karena peran Rusia, satu-satu negara Balkan memerdekakan diri dari Imperium Ottoman. Perang Kemerdekaan Yunani (1821-1829) dan Perang Krimea (1853-1856) satu dari sekian permusuhan yang terjadi antara Rusia dan Turki.

Sedangkan Iran hari ini bukanlah Iran yang medioker dan serba canggung menghadapi manuver Rusia-Barat di sekitar abad ke sembilan belas, di antara periode Perang Dunia dan beberapa dekade sesudahnya, yang kemudian mendadak modern berkat AS di tangan otoritas Shah.

Di awal-awal berdirinya, Israel telah membuat ketegangan baru dengan dunia Arab, terkecuali Turki dan Iran. Turki adalah negara pertama di Timur Tengah yang memberikan pengakuan diplomatik kepada Israel, yang lebih otonom dalam menghadapi hegemoni Rusia-AS.

Suka tidak suka pandangan kita atas ‘Syiah’, kini Iran-lah yang tercatat paling konsisten, baik secara lisan dan praksis mendukung selalu martabat Palestina di tengah supremasi Israel dan kroninya pasca Revolusi Iran (1978-1979).

Amien Rais di era 1990-an pernah menulis bahwa terdapat perbedaan persepsi antara para pemimpin Iran dengan kebanyakan pemimpin Arab. Yang terakhir ini terlalu sering menjadikan isu Palestina dan Al-Quds sebagai dagangan politik, cenderung mudah berubah sesuai perubahan konteks politik internasional.

Meski sempat dingin di era Khomeini—menuduh Turki sebagai ‘orang Amerika yang tidak berperasaan’—Iran dan Turki hari ini tidak hanya bersepakat dalam satu pandangan tentang Yerusalem. Bersama dengan Rusia, terungkap beberapa domain kerja sama telah terjalin mengenai perihal keamanan regional dan ekonomi.

Tapi kita juga tahu, posisi Erdogan yang galau soal Krimea dan pergantian rezim di Ukraina yang disokong AS dan Barat, namun juga tak ingin menjauh dari Moskow. Dengan taktis, Rusia berdagang pesawat tempur generasi keempat ke Iran yang ingin memperbarui stok lamanya peninggalan era 1970-an sampai era Perang Teluk 1990-an, namun secara bersamaan pula bernegosiasi penjualan misil anti pesawat S-400 ke Arab Saudi.

Dalam hal permintaan pengurangan produksi minyak dan tawaran dana Raja Salman yang lalu diajukan Rusia untuk perbaikan Suriah, memperlihatkan kerentanan nyata Saudi sekaligus sebuah tata kelola keseimbangan kekuatan dan investasi tawar politik Putin di Timur Tengah. Sesuatu yang mulai hilang pada kebijakan geopolitik AS, di era Trump sekarang. 

Tapi Trump tampaknya tidak sesembrono Muhammad bin Salman. Keputusan untuk mengatakan bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel bukan lahir secara tiba-tiba tanpa kalkulasi dan pertimbangan tertentu. Ada kultur pragmatisme dibalik kepongahan khas Yankee yang diperagakan oleh Trump yang hendak digaris-tebalkan.

Sebagai worldview dalam genre filsafat yang populer di AS, ‘Pragmatisme’ membawa rasionalitas ide-ide menuju hasil dan dan manfaat sebagai tujuan (results orientation) melalui proses empiris. Tindakan yang berdampak lebih utama dari sekadar motif dan teori abstrak.

Dalam konsep ini perilakulah yang mendefinisikan niat. Gangguan pada keseimbangan organisme dan proses alam yang terus berubah dipercaya akan menyebabkan disorientasi. Standar moral yang terlalu tinggi jadi ‘tak terjangkau’, maka pragmatisme menawarkan tujuan-tujuan praktis yang terbayangkan dan terevaluasi (Ends-in-view).

Trump seolah ingin membuktikan janji kampanyenya dibandingkan Obama, Clinton, dan Bush. Obama, misalnya, mengatakan secara formal bahwa perdamaian merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik dengan hak Palestina untuk merdeka di tanahnya sendiri, namun di saat yang sama AS memilih abstain ketika resolusi PBB 2016 mengecam permukiman Israel di Yerusalem Timur. Tak ada yang progresif dalam abstain.

Trump pula seakan belajar dari kebiasaan politik AS yang ‘aposteriori’ atas hasil dari sekian eksperimen kebijakan luar negerinya di Timur Tengah. Apa hasil dari kejatuhan Saddam, Gaddafi, kehancuran Irak dan Suriah? Seperti mengobati luka dengan opium.

Lebih jauh, disengaja atau tidak, gejala disorientasi negara Arab yang kronis (puncaknya lihat kematian Nuri Said, Anwar Sadat, Basyir Gemayel, atau Ali Abdullah Saleh) atas segala manuver dan intervensionisme AS, mempertegas pola reintegrasi diantara aliansi yang terlibat.

Trump mengawali konsolidasi AS-Saudinya dengan konferensi Riyadh dan menunjuk hidung Iran. Tetapi borok di Irak dan Suriah terlalu vulgar di era internet ini, bahkan dengan bantuan distorsi berita ala ‘White Helmets’ yang mengklaim sebagai ‘sukarelawan sipil’ sekalipun.

Atau tentang suplai senjata dari negara-negara Eropa Timur yang dipesan US SOCOM, misalnya. Kita sendiri cukup diramaikan dengan propaganda ‘save Aleppo’ yang masif di berbagai media sosial. Sejarah mencatat, penolakan Suriah atas entitas Israel di Palestina tidak berlangsung baru saja.

Dari awal konflik, AS disinyalir telah menggunakan kelompok ‘pemberontak moderat’ macam FSA dan SDF dari sekian kelompok ‘jihadis palsu’ macam ISIS/Daesh dengan tagline awal ‘mencegah genosida Yazidi’ dengan tujuan menjungkal Assad. Namun setelah Aleppo terbebaskan oleh SAA dan pengungsi kembali ke tanah air mereka, militer AS masih belum ingin beranjak dari Suriah.

Di sisi lain, Saudi bersiaga dengan Iran yang sedang di atas angin. Sebagai retoris, mengapa di awal konflik Saudi berteriak kencang pada pemerintah Suriah mendukung oposisi, tetapi diam di Yaman dan menyerang oposisi? Lebih jauh lagi, mengapa Saudi lebih memilih AS dan Israel sebagai teman? Kehancuran sipil Yaman nyatanya tak sedahsyat atensi marketing isu di Suriah.

Langkah pangeran Muhammad bin Salman merangkul tokoh Syi’ah politik Irak Muqtada al Sadr mengisyaratkan perubahan gaya ‘anti-Syi’ah’ khas Wahhabi jadi sentimen primordial, Iran sebagai bangsa Ajam (non Arab). Upaya mereduksi kekuatan Irak yang plural. Muqtada kemudian ingin Hasd al-Shaabi bubar.

Tapi satu persatu negara Arab mulai terjaga. Dimulai dari Qatar yang diembargo Saudi dan negara-negara Teluk, lalu Jordania yang memuji-muji pasukan Suriah dan mendukung Palestina. Erdogan sendiri merasa mantap berkoalisi dengan Rusia dan Iran setelah kesal dengan kritik Barat pasca percobaan kudeta dirinya. Ancaman Trump pada negara-negara yang setuju pada draft penolakan Majelis Umum PBB mengenai status Yerusalem, lebih pada menggaris-merahi siapa teman, siapa lawan.

Bahrain secara kontroversial menganggap isu ‘al-Quds’ adalah permasalahan sekunder dibandingkan Iran. Dan Mesir sekarang bukanlah Mesir era kemurnian pan-Arabisme Nasser dulu, yang bersama Suriah bahkan pernah menjadi satu negara. Pemerintahan el-Sisi masih disibukkan para hardliner ekstremis dalam negeri sejak operasi kudeta atas Morsi, selain kebijakan ketat perbatasannya dengan Palestina yang diinisiasi bersama Israel.

Setelah ISIS tumbang, tak lantas membuat negara-negara Arab secara otentik memusatkan perhatian lagi pada isu Palestina-Israel, selain populisme ‘muqawamah’ yang temporal. Dalam hal trauma pengalaman perang Arab versus Israel di masa silam yang selalu mengalami kekalahan dan karakter oportunistik para pemimpin Arab. Hal ini dapat dimengerti.

Langkah-langkah intervensionisme lanjutan pasca dukungan kedaulatan Palestina mayoritas MU PBB mulai bisa diraba: memainkan unsur-unsur ‘sektarian’ di Yaman yang semakin panas, transformasi veteran ISIS ke baju gerakan ‘Kurdi Raya’ dan kombatan di Afghanistan sebagai proxy baru, dan provokasi politik Bahrain-Lebanon. Prioritas mengabur.

Fenomena Kurdi menjadi sebuah beban tersendiri bagi Turki yang harus disikapi dengan hati-hati (perlu dibedakan antara Kurdi sipil dan Kurdi gerakan politik) tanpa mesti berupaya cuci tangan dari kesejarahan lalu yang kelam.

Erdogan yang awalnya memusuhi Assad, atas kelihaian Putin menjalin kontak ringan dengan elemen Kurdi membuat Turki harus menjaga stabilitas dalam negerinya dikawasan bersama Iran dan Suriah atas gerakan Kurdi Merdeka yang bisa meledak setiap saat di perbatasan. Dan Yaman bisa jadi Aleppo selanjutnya setelah misil Houthi gagal menarget Yamamah, menepis sejarah konflik yang sebetulnya melibatkan berbagai multi faksi dan kelompok.

Di tengah-tengah proses ini, tiba-tiba Mahmoud Abbas diberitakan telah bertemu dengan putera mahkota UEA, Muhammed bin Zayed yang membujuk untuk tidak membuat front melawan Trump, dan mengakhiri hubungan dengan Erdogan. Dan Netanyahu—yang sedang tersandung kasus korupsi—bersama Trump—tertuduh kasus pelecehan seksual—akhirnya memutuskan keluar dari UNESCO. Sebagai balasan kekalahan di MU PBB, isu diplomasi AS-Israel bisa mengarah pada perihal masa depan kesepakatan nuklir Iran (JCPOA).

Bisa dibayangkan jika kekuatan-kekuatan besar yang terlibat ini tak mampu menahan diri untuk berhadap-hadapan dengan militernya secara langsung, tanpa lagi bermain-main dalam intrik tangan kedua. Mengakhiri dramaturgi.

Sulit rasanya menempatkan isu Palestina-Israel sebagai parameter konflik utama di Timur Tengah jika bangsa Arab sendiri belum selesai dengan Ukhuwah Islamiyahnya alih-alih menghindari perdebatan ‘bukan isu agama’ atas dasar Ukhuwah Wathaniyah, bahkan Ukhuwah Basyariyah.

Jejak-jejak tangan asing di Timur Tengah dapat disingkap atas pragmatismenya mengelola konflik; datang sebagai ‘penolong’, menjaga politik dua kaki, ‘memelihara’ kombatan, restrukturisasi-rekonstruksi pasca perang, dan berujung konsesi sumber daya alam. Intervensionislah yang menentukan siapa ‘bughot’ yang baik, siapa rezim yang benar.

Tapi jejak yang lain dari peperangan adalah reproduksi dendam. Dan semua proses yang terjadi hanyalah sebentuk pengulangan.

Dari awal konflik beberapa langkah pertemuan, perjanjian-perjanjian, resolusi-resolusi, tak juga menambah kemajuan langkah Palestina mendapatkan hak-haknya selain wilayah kedaulatan yang sejengkal demi sejengkal kian berkurang.

Sampai di sini bisa diprediksi akan ke mana sesungguhnya upaya perdamaian Palestina-Israel dalam konteks politik di Timur Tengah? Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas.