Selayang pandang sebuah perjalanan kontestasi perpolitikan praktis ini dimulai sejak dini, bukan dalam takaran menyempitkannya secara sudut pragmatis namun dalam politik pembelajaran teori dan praxis selalu berkesinambungan dalam implementasinya dan ketika secara mendasar memahami politik secara definitif diambil melalui kata polis yang dalam bahasa Yunani Kuno diartikan Negara serta Aristoteles menambahkan kebutuhan untuk negara sebagai En Dam Onia atau The Good Life yakni kebaikan bersama.

Bahkan kaitannya dinamika iklim kompetitif di kampus ini dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sangatlah kental, bagaimana dalam konteks kampus Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Ormek) yang memiliki ideologinya masing-masing menjadikan setiap mahasiswa yang tergabung memiliki sebuah landasan berpikir dan daya analisis yang tidak normatif jika didapat dari kehidupan dalam kampus semata dalam mengimplementasikan gerakannya yang menyentuh akar rumput masyarakat serta kepekaan dalam mengembangkan lingkungan sekitarnya.

Tidak hanya dalam siklus kehidupan yang menutup ruang sosial melalui pembentukan mahasiswa yang disesuaikan dengan prospek kerja dan hal ini dilanggengkan dalam sistem pendidikan yang berbasis pelayanan pendidikan di beberapa Universitas yang telah menerapkan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum mencatatkan kewenangan kampus secara otonom dalam pengelolaan keuangannya, bentuk liberalisasi pendidikan ini pula disediakan guna memenuhi kebutuhan pasar pekerja sehingga fokus utama mahasiswa hari ini lebih banyak diarahkan pada percepatan pendidikan bukan pada penyelesaian pendidikan.

Banyak yang menyebut bahwa pengenalan mengenai politik sejak dini ini merupakan sebuah langkah awal pembelajaran dalam mengawali lembaran baru, benarkah ini sekadar pembelajaran atau sebuah persaingan yang dianggap tidak sehat dan berujung pada generasi yang mengkooptasi laju sebuah negara serta mendirikan sekat antara yang berkepentingan atau tidak.

Kembali pada awal kehidupan kampus dimana kita dididik secara terstruktur melalui proses pengkaderan dari setiap Ormek seperti GmnI, HmI, Kammi, PMII, PMKRI, IMM, LMND, HTI, GMKI serta organisasi serupa lainnya. Walaupun pada akhirnya tidak semua terlibat dan menciptakan sebuah dikotomi antara mahasiswa aktivis dan akademis, yang seharusnya menjadi dua entitas yang tidak terpisahkan namun pada praktinya hari ini pertentangan antara apatisme dan partisipatif menjadi sebuah pertanyaan, untuk apa terlibat jika tidak mampu memberikan perubahan?

Setuju tidak setuju perubahan datang bermula dari diri sendiri, berusaha membuka diri (ekstrovert) terhadap hal yang dirasa dapat mengembangkan kapasitas diri secara soft skill dan hard skill atau memilih tertutup (introvert) untuk sebuah urusan kehidupan privatnya dan masa depan dirinya.

Masa demi masa sejak era Orde Lama kemunculan organisasi yang diklaim lebih tua daripada organ intra kampus ini masih prematur, berlanjut dengan pergerakan yang separatis dan mulai disatukan melalui fusi organisasi dan ideologinya namun era Orde Baru menjadi cerita pemberangusan aktivitas pemuda yang menyuarakan kebebasannya dengan sistem Normalisasi Kehidupan Kampus – Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK-BKK) yang dilegitimasi melalui Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun relevansinya hingga hari ini perlu didobrak. Begitu masifnya kejahatan yang melanggar HAM di rejim otoritarian hingga puncak Reformasi sebagai gerakan kolektif para mahasiswa. Kekuatan ini tidak akan mampu bangkit ketika hanya bergerak melalui institusi luar kampus semata sehingga dalam rangka pembumian kesadaran terhadap khalayak mahasiswa.

Sudah sepatutnya Ormek menjadi alat kendaraan Demokrasi bahkan hal ini selaras dengan persepsi guru besar FISIP Unair serta mantan ketua KPU yang menandaskan bahwa Demokrasi itu bergantung pada Partai Politik sebagai jembatan, konteks kampus Ormek dikatakan sebagai miniatur tersendiri sehingga tidak berhenti disitu saja namun dimulai sejak mahasiswa hingga nanti kompetisi politik sesungguhnya di kancah Nasional akan membawa bekal besar, dengan catatan inovasi model dari, oleh dan untuk rakyat dan gaya kepemimpinan perlu sebuah revitalisasi agar mampu meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik.

Problematika aktivis muda kali ini adalah capaian kontributif bangsa ini semata-mata memiliki bentuk esensial atau hanya eksistensial, sering kali justru masyarakat menjadi obyek dalam setiap program yang di laksanakan bukan menjadi subyek bersatu dan saling bahu membahu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Belum pula media massa online yang semakin meliar tanpa ada kontrol menandakan Demokrasi diasumsikan mereka yang melakukan sebagai bentuk penghujatan, pencaci maki, penjatuhan karakter yang tidak sesuai dengan pokok substansi suatu permasalahan.

Berlawanan dengan semangat revolusi mental justru masyarakat Indonesia tertinggal sebuah stigma primordial yang dalam kacamata memandang manusia tidak dapat melihatnya sebagai bentuk kesatuan justru ad hominem terhadap latar belakang orang tersebut. Ketika belajar Politik Multikulturalisme kita memahami yang namanya bentuk heterogen masyarakat yang disatukan secara paksa dan kemampuannya masih pada tahap plural sehingga tidak dapat membaur satu sama lain namun hanya menghormati dengan sekat-sekat yang berdiri tegak membatasi mereka.

Meminjam pemikiran J.S Furnivall mengenai tatanan masyarakat yang ditanamkan atas dasar SARA (suku, ras, agama) serta kelas sosial masing-masing terdapat pada latarnya, letak geografisnya yang secara semangat kental akan kedaerahan dan historis masing-masing yang tentunya sangat berbeda-beda sehingga secara horizontal budaya Indonesia dikalahkan dengan budaya primordial.

Sering kali ambisius kelompok dalam mengejewantahkan self interest (kepentingan pribadi) ini tidak sesuai dengan ekspetasinya. Peranan setiap elemen disana tidak menjadi sebuah integrasi kerja ketika mampu merengkuh posisi dalam pertarungan politik praktis di kampus.

Beberapa konflik terjadi namun tidak mampu dikelola baik sehingga konsensus tidak pernah tercapai, berkaca pada Organisasi di Universitas Airlangga dikatakan oleh penulis perlu suatu reformasi birokrasi dan pengelolaan konflik yang baik dan benar.  

Bagaimana porsi tugas pokok dan fungsi harus saling bersinergi dalam mewujudkan prosfesionalitas justru tidak memampangkan kualitas individu yang tidak mumpuni dari latar belakang orang tersebut. Ibarat menganalogikan Partai ataupun Ormek keduanya merupakan alat kendaraan sehingga ketika sampai kendaraan itu berhenti bukan malah meneruskan perjalanannya hingga keluar lajur dan menentang rambu-rambu yang ada.

Sehingga pembeda antara petugas partai dan pemangku kebijakan ini dapat terlihat kontras. Pengalihan fokus terjadi ketika ada sebuah sensitivitas antara kepentingan bertarung bukan saling berintegrasi dalam mendorong kemajuan bersama. Kematian peranan aktivis ini dari awal hingga kalimat sebelumnya menunjukkan ada degredasi makna Agent of Change, Iron Stock dan Moral Force yang menjadi sloganisme semata.

Ketika hal ini dibiarkan muncullah gaya independensi yang dikatakan Ramlan Surbakti sebagai bentuk perseorangan karena tidak ada dalam suatu negara Demokrasi kelompok yang bebas nilai tanpa keberpihakan justru ketika menamainya sebagai kelompok yang tidak berpihak dimulailah ideologisasi terhadap koloni yang bergabung pada kelompok tersebut.

Sehingga tulisan ini menjadi refleksi bahwa telah terjadi pergeseran secara vertikal ke bawah peranan pemuda yang disini disebutkan sebagai mahasiswa dalam mewujudkan cita-cita peradaban bangsa dalam sumpah pemuda yang menyatukan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia.

Aktivis muda yang bergerak secara pragmatis dalam perpolitikan kampus tetaplah menjadi langkah awal dalam mengelola pemerintahan di ranah kampus dan menjadikannya pengelola pemerintahan nasional secara mendatang di jaman yang akan tiba, dengan syarat tetap mengutamakan pengabdian dan kekeluargaan sebagai filosofi dasar berorganisasi.


Referensi Pustaka

Aristoteles, 2007, Politik (La Politica, Visimedia, Jakarta.

Surbakti, Ramlan, 2010, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta.

Furnivall, JS, 2009, Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk, Freedom Institue, Jakarta.

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Eko Prasetyo, 2014, Bangkitlah Gerakan Mahasiswa,Social Movement Institute dan Resist Book, Umbulharjo.


#LombaEsaiPolitik