Aktivis
6 bulan lalu · 154 view · 3 min baca menit baca · Politik 78291_21420.jpg
kompas.com

Putusan MK, OSO, dan Don Senator

Mahkamah Kontitusi (MK) melalui putusannya Nomor 30/PUU-XVI/2018 secara eksplisit menyebutkan tidak memperbolehkan anggota partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya.

Putusan MK menjadi hukum yang mengikat semua pihak saat dibacakan. Putusan MK ini menjadi salah satu norma konstitusi yang harus dipatuhi. Bagi yang melanggarnya, maka sang pelanggar dapat diduga melawan konstitusi. 

Oleh karena itu, setiap orang harus menghormati putusan MK. Karena sifatnya yang final dan mengikat. Derajat putusan MK pun satu level dengan konstitusi. Setiap warga negara Indonesia wajib menghormati dan melaksanakan putusan MK. Itulah tanda warga yang baik dan taat hukum.

Kita bisa memahami putusan MK terkait pemurnian DPD dari unsur parpol. Bahwa MK telah menimbang dan memperhatikan keterwakilan daerah murni. DPD adalah ruang bagi setiap warga negara non-parpol. Hal ini sesuai dengan alasan kenapa DPD lahir. Karena, perwakilan parpol sudah ada di DPR. Sehingga, semua warga yang memiliki kemampuan tapi menolak berpartai bisa mengemban amanah suara daerah.


Dengan demikian, saat MK membacakan putusan anggota parpol dilarang menjadi calon anggota DPD, saat itu juga kita berharap ada contoh-contoh perilaku politik. Apa itu? Yaitu semua anggota parpol tidak mendaftar sebagai calon anggota DPD. Karena mereka yang baik dan menjadi percontohan rakyat harus memberikan bukti. 

Bahwa anggota anggota parpol menghormati dan mematuhi putusan MK. Lalu, memusatkan perhatian untuk memenangkan pemilu dan melewati ambang batas parlemen.

Memberi Contoh

Begitu juga dengan Oesman Sapta Odang atau OSO. Ketua DPD ini adalah pimpinan lembaga yang mewakili perwakilan daerah se-Indonesia. OSO juga seorang Ketua Umum Partai Hanura yang disegani. 

Bukan perkara mudah memimpin DPD, sekaligus memimpin Hanura. Sudah pasti, OSO adalah sosok yang memahami bahwa hakikat seorang pemimpin adalah percontohan terbaik bagi anggota, baik anggota DPD maupun Hanura.

Oleh karena itu, OSO dengan semua ilmu pengetahuannya, juga segudang pengalaman politik, haruslah membuktikan keberpihakannya pada penghormatan putusan lembaga peradilan. OSO tidak mungkin melawan konstitusi apalagi penafsir konstitusi. Dia adalah sang pencerah bagi anggota DPD dan Hanura. Suara OSO adalah suara bernada pengetahuan. Penuh dengan cahaya keikhlasan seorang negarawan.

Dengan begitu, saat MK memberikan tafsiran terkait DPD. Maka, OSO yang begitu kuat pemahamannya atas pendirian DPD menunjukkan bagaimana negarawan sejati. Seorang panutan bangsa yang menerima dengan penuh kesadaran apa yang termuat dalam putusan MK. 

Bahkan, pemimpin terbaik yang terbukti memimpin dua lembaga ini harus menegaskan kepada semua anggota parpol, bukan hanya kader Hanura, untuk mundur dari pencalonan anggota DPD. Atau mengundurkan diri dari parpol dan menjadi calon anggota DPD.


Itulah sang pemimpin sejati. Orang yang menjadi suri tauladan. Pilihan kebijakannya adalah sikap yang terhormat. 

Seorang OSO akan lebih baik mengurusi Hanura. Fokus membesarkan partai dan menjadi pemenang pertama di pemilu. Untuk apa bagi OSO menjadi calon anggota DPD? Lebih baik menduduki singgasana partai Hanura. Kehebatannya mengatur dua lembaga mampu menyadarkan pemilih untuk memilih Hanura.

DON Senator

Apalagi OSO adalah panutan pemuda bangsa, cukup banyak aktivis muda yang bergabung ke Hanura. Bukti bahwa OSO memiliki daya tarik bagi calon anggota untuk berlayar di lautan politik Indonesia. Sehingga, OSO seharusnya menjadi DON, yakni pelatih dan pembimbing calon senator. Sebuah pilihan yang menggetarkan hati lawan dan kawan. Pilihan politik untuk menjadi bapak bangsa, yaitu ayah dari semua anak bangsa.

Dengan kepiawaian OSO, dia bisa melatih calon senator. Mulai dari pendaftaran, kampanye, sampai bagaimana menjalankan aktivitas sebagai anggota DPD. Itulah cara terbaik menjadi negarawan bagi OSO. 

Apalah DPD itu untuk seorang OSO. Toh, OSO telah membuktikan kemampuannya memimpin lembaga. Apalagi, kalau OSO berhasil mengkader 34 anggota DPD, satu orang per provinsi. Luar biasa.

Jika ada yang bertanya, siapakah DON Politik anak muda di Indonesia? Jawabannya adalah OSO. Orang yang mampu mengantarkan satu anak muda setiap provinsi ke kursi DPD. Orang yang berhasil memenangkan pemilu dan menempatkan Hanura di lima besar parpol peraih suara terbanyak. Orang yang fokus mengelola partainya dan selalu mengingatkan seluruh anggota untuk menghormati, mematuhi, dan menjalankan putusan MK.


Itulah mimpi yang tidak akan mungkin terwujud. Kenapa? Karena OSO bukan hanya tidak mau mundur sedari awal pasca-putusan MK. OSO sang pemimpin dua lembaga malah melanjutkan kepentingan politik pribadinya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Tidak salah, karena tindakan itu sesuai dengan UU Pemilu. 

Apa boleh dikata, nasi sudah menjadi bubur. Putusan MK terhalang tabrakan pencari keadilan yang juga diatur oleh UU.

Artikel Terkait