Setelah seminggu ini disuguhi reality show, masyarakat, terutama para pendukung capres, sedang menanti hasilnya. Masing-masing optimis menang. Sikap yang baik dan patut kita apresiasi. 

Bangsa ini mulai menyadari bahwa apa pun hasilnya adalah kemenangan bersama. Benarkah demikian?

Ternyata tidak semua pendukung capres berpikir sama. Ada yang berpikir sebaliknya. Kemenangan harus di kubunya atau MK dianggap tidak amanah. Sebuah perangai warisan masa lalu. 

Mental diktator masih melekat dalam diri sebagian kita. Ketidakmampuan memahami bahwa ketidakpastian merupakan sunatullah hidup, bahwa ada yang bisa kita jangkau namun lebih banyak lagi yang tidak mampu kita jangkau. 

Firaun ketakutan dengan ramalan akan hadirnya seorang pemuda yang akan membunuhnya pada suatu hari nanti. Akibat ketakutan itu, ia membunuh setiap bayi yang terlahir berjenis kelamin laki-laki.

Ketakutan akan ketidakpastian itulah yang menjadikannya sebagai diktator terkenal hingga Alquran mencantumkan namanya. Begitu pula mental sebagian pendukung capres dalam kontestasi Pilpres hingga hari ini.

Lihatlah betapa mudahnya diksi cacian terucap dan tertulis demi masa depan capres pilihan. Diksi cebong dan kampret meluncur begitu saja ketika membaca sebuah tulisan yang tidak sesuai hasratnya. 

Saya jadi teringat sebuah pertanyaan yang mempertanyakan arah politik Qureta. Sebabnya ada beberapa artikel yang menguntungkan salah satu pihak.

Saya coba jelaskan pelan-pelan. Media ini mempersilakan Anda menulis apa pun selama memenuhi syarat yang ditentukan. 

Sebenarnya saya tidak memiliki kewajiban menjelaskan kepada penanya. Tapi, tradisi dialektika memang harus ditumbuhkan kembali. Singkat cerita, kami damai dalam diam.

Hal yang sama akan dirasakan MK. Sidang belum dimulai, propaganda sudah bertebaran. Tidak salah sih, selama tujuannya sebagai pengawasan, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun jangan pula menjadi rakyat bermental diktator. 

MK yang memajukan jadwal pembacaan putusan dicurigai. Barangkali bangsa ini terlalu sering dikhianati sehingga sulit percaya orang lain. 

Kemungkinan kedua, karena seringnya berbohong sehingga sulit percaya orang lain. Akibatnya, kita menjadi bangsa yang mudah emosi, curiga, serta mudah merusak, bahkan merusak kebahagiaan demi mencari kebahagiaan semu.

Kini MK berhadapan dengan dua kekuatan politik di Indonesia. Mereka harus memutuskan perkara seadilnya menurut konstitusi. Didasari fakta-fakta yang telah disampaikan selama seminggu ini, keputusan mereka akan menentukan masa depan negara ini.

Publik berharap MK tidak takut dengan segala intervensi, termasuk dengan upaya pengungkapan kasus-kasusnya di masa lalu. MK juga jangan takut dengan segala hiruk pikuk di luar gedungnya. Ke depan memang ujian terberat MK sejak didirikan (2003). Pasalnya, isu pilpres kali ini merupakan kumpulan isu sejak Orla hingga Reformasi.

Meski berulang kali MK menyatakan hanya patuh pada konstitusi dan hanya takut pada Tuhan, namun bagi sebagian pendukung capres, pernyataan itu tidak menjamin apa pun. Bagi pendukung bermental diktator, keputusan MK harus menguntungkan kandidat pilihan mereka. Jika tidak, segala tuduhan keji akan dialamatkan kepada MK.

Barangkali mereka sering dapati hakim yang bisa disuap dan hakim yang dapat diintervensi. Pengalaman itu yang membuat mereka frustrasi dan krisis kepercayaan terjadi. Bisa jadi mereka sudah saksikan proses sidang dan menilai bakal kalah sehingga digunakan cara-cara yang inkonstitusional. 

Integritas MK memang dipertaruhkan. Tanpa integritas, MK hanya lembaga stempel. 

Krisis politik yang sedang terjadi akan selesai apabila MK mau menjadi diktator. Sejarah mencatat bagaimana krisis politik di Romawi Kuno akhirnya selesai setelah para senat mengangkat seorang pemimpin yang diberi kekuasaan mutlak. 

Kini saatnya MK bersikap layaknya seorang pemimpin dengan kekuasaan mutlak. MK harus lebih berkuasa dari kekuatan politik yang sedang berebut kuasa. Dalam konteks ini, MK harus diktator layaknya Tuhan yang memutuskan takdir hambaNya. 

Kediktatoran demi menegakkan konstitusi dan menyelamatkan negara adalah kemuliaan. Hal yang ingin dicapai ialah keadilan. 

Barangkali ada yang protes, "bagaimana mungkin berlaku adil dengan cara diktator?"

Siapa bilang tidak bisa? Bukankah MK sudah memiliki bukti dan mendengarkan saksi dalam persidangan? Itu artinya MK sudah memiliki landasan untuk membuat keputusan yang tidak bisa diganggu oleh siapa pun, termasuk penguasa hari ini.

Dengan demikian, MK dapat menghindari keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu yang disebabkan MK dalam tekanan. MK harus menyadari bahwa pemegang kekuasaan tertinggi saat ini adalah mereka. 

Kalaupun harus PSU, jangan pikirkan soal biaya karena kejujuran itu memang mahal. Jika memang gugatan ditolak, maka katakan dengan tegas dan lugas. 

MK bukan lembaga politik yang berbagi kekuasaan. Jika MK tak lagi amanah, akan ke mana lagi rakyat mencari keadilan? Jika MK takut berlaku adil, jangan salahkan rakyat mencari keadilannya sendiri. 

Meski keputusan MK nantinya tidak memuaskan semua pihak, namun sejatinya dapat memuaskan rasa keadilan. Jangan sampai putusan MK mengecewakan keadilan.

MK harus siap dengan kelompok yang tidak puas; kelompok yang mengatakan, "putusan MK mengecewakan."