Mungkin KPI lupa kalau penonton dan penikmat konten hiburan adalah manusia yang punya akal yang masih bekerja. Kami mampu berpikir soal moralitas sesuai ukuran kepatutan masing-masing dalam menikmati konten hiburan.

Kalau kami butuh edukasi, maka kami akan pergi ke sekolah, les, kursus, mengunjungi tempat ibadah, mendengarkan ceramah religi, atau menyaksikan channel YouTube-nya om Deddy Corbuzier; barangkali? Kalau butuh hiburan, kami akan mencari hiburan yang menyenangkan.

Bila menurut saya sesuatu yang Anda anggap sadis, petaka, bencana visual, vulgar, dan memuakkan adalah sesuatu yang memiliki nilai seni dan keindahan tinggi, lalu di mana kita bisa berdamai?

Sebaliknya, jika apa yang menurut Anda mendidik, terpuji, harmonis, dan teratur itu sesuatu yang buat saya membosankan, sebagaimana muaknya ditanya “kapan lulus?” oleh teman-teman yang sudah menikah, punya anak, atau jadi PNS, anda mau bilang apa?

Lama sudah saya geram terhadap sensor, meskipun parsial pada sebagian besar film barat yang tayang di saluran televisi nasional, buat saya itu sangat mengganggu.

Saya sendiri menerka-nerka apa alasannya. Ah, mungkin alasan kepatutan. Itu gagasan terbaik yang muncul pada saat memikirkannya. Kalau KPI punya alasan lain, saya tidak peduli.

Mengapa pistol, pisau, darah, dan adegan baku hantam dalam film kadang dikenai sensor? Padahal sisi action dan thriller dari film itu yang menjadi selling point. Buat saya ini gila.

Saya menepuk jidat berulang kali manakala tahu kalau stasiun televisi swasta— entah karena regulasi KPI atau apa— pernah menyensor puting sapi dalam suatu tayangan. Padahal tayangan itu hendak menunjukkan kegiatan memerah sapi.

Punten KPI?

Di belahan bumi mana pun, baik di Madagaskar atau di ujung gang dekat Pasar Senen, baku hantam pakai pistol, pisau, atau tangan kosong pasti akan membuat para pelakunya bonyok atau berdarah. Hal tadi efek sebab-akibat yang paling masuk akal, serta tidak melawan hukum fisika, kimia, dan biologi kalau perlu yang berlaku di dunia ini.

Dengan menyensor darah, mengubah warna darah yang semula merah menjadi hitam, tentu tidak akan membuat fakta tadi berubah. Menyensor senjata api, rokok, atau buah dada wanita juga tidak akan membuat nilai suatu film otomatis menjadi “mendidik” atau “patut untuk ditonton”.

Buat saya malah sebaliknya, memberangus pesan yang hendak disampaikan oleh pembuat film. Sensor mengamputasi nilai estetik dari film dan membuatnya menjadi cacat untuk dinikmati dan dibahas nilai seninya.

Ketelanjangan, misalnya, dia tidak lantas memiliki makna tunggal.

Sekarang? Kebanyakan dari kira saat ini memonopoli asosiasinya hanya pada kepornoan belaka. Coba tengok, Wregas Bhanutedja berhasil mengeksplor sisi lain “ketelanjangan” lewat Prenjak, film pendek yang berhasil meraih penghargaan bergengsi Semaine de la Critique, Cannes Film Festival 2016.

Bagi saya, sensor yang bertebaran atas tayangan yang tampil lewat frekuensi publik (saluran televisi nasional) untuk memelihara “kepatutan tontonan dan tontonan yang patut” sudah lebih dari cukup. Itu juga kalau tidak boleh disebut kelewatan.

Jadi KPI tidak usah repot-repot mengawasi Netflix atau YouTube segala.

Pertama, saluran televisi memberikan kebebasan yang sangat terbatas untuk penonton dalam memilih tayangan. Entah itu jam siar, format acara, bintang film, artis, genre, dan durasi. Itu semua di luar kendali penonton. Kita sebagai penonton di situ hanya “terima jadi” dan menonton secara pasif.

Kedua, keterbatasan durasi siar membuat supply and demand antara rating acara dan permintaan iklan amat menentukan kualitas tayangan yang disuguhkan. Di situ KPI masih memiliki peran yang relevan agar publik tidak jenuh atas tayangan yang ada. 

Misalnya saja, durasi acara kontes dangdut di salah satu televisi swasta yang memakan durasi lebih dari tiga jam, saya anggap itu pencurian hak publik atas keberagaman tayangan yang mestinya tampil.

Sementara itu, YouTube dan Netflix adalah platform yang sangat fleksibel. Daya siarnya memang masif, bisa diakses siapa pun, tetapi di situ ada kebebasan. Acara apa yang ingin kita tonton, siapa aktrisnya, atau apa yang tidak ingin ditonton.

Degan kebebasan itu, kitalah yang mesti menjadi pengawas atas apa yang kita tonton untuk diri kita sendiri, bukan KPI.

Lagi pula, kalau KPI ingin mengawasi YouTube dan Netflix demi konten yang “sehat” dan “mendidik” dengan standar yang tentu saja debatable, itu merupakan tindakan yang konyol kalau tidak bisa disebut sia-sia.

Konten yang dimaksudkan untuk menghibur sejak awal memang tidak punya kewajiban – dan mungkin tidak memiliki tujuan untuk – mendidik penikmatnya sama sekali. Mereka bukan guru dan dosen yang dibayar untuk mendidik. 

Mereka juga bukan orang tua yang memiliki kewajiban untuk membuat karya yang bertujuan untuk mencerdaskan atau membangun akhlak mulia bagi penikmatnya. Biarlah itu jadi domain sistem pendidikan nasional. Anggarannya besar di sana.

Aktor dalam dunia hiburan ada dan berkarya untuk dunia hiburan, menghibur dan demi hiburan itu sendiri.

Mendikte konten lewat pengawasan dan sensor ibarat menganggap publik seperti kumpulan bebek yang perlu digiring ke kandang. Pada waktunya nanti publik hanya akan jago “membebek”.

Kalau KPI dan Kominfo mau dan tetap kukuh mengawasi YouTube dan Netflix, saya bisa buat daftar panjang channel dengan konten yang hot dan menggiurkan “syahwat” di YouTube. Kalau di-print, mungkin bisa berlembar-lembar kertas A4. 

Itu baru YouTube, belum di Instagram, Twitter, dan sejenisnya. Lantas, apa mau dirapati, dipanggil, diperingati, dan diblokir satu-satu?

Menegur dan mengatur cara berpakaian satu orang Kimi Hime di saluran YouTube miliknya tidak akan serta-merta membuat moral bangsa melejit menjadi bangsa yang 69 kali lebih beradab daripada warga Amerika.

YouTube, misalnya, tidak sebodoh itu. Sebagai platform berbagi video, mereka sudah memikirkan dari jauh-jauh hari apa yang diributi oleh KPI dan Kominfo saat ini – soal pembatasan akses konten – lewat panduan komunitas.

Di situ Youtuber bisa membuat aturan main dan kategori bagi pengakses konten mereka berdasarkan kategori usia. Para content creator yang melanggar aturan komunitas, YouTube bisa memblokirnya. 

Tidak sedikit channel yang diblokir aktivitasnya oleh YouTube, entah karena melanggar hak cipta atau mengunggah konten yang terlampau vulgar. Kita bahkan bisa melaporkan ke YouTube kalau ada channel yang melanggar panduan komunitas.

Di mana kurangnya sistem pengawasan itu sampai sampai KPI dan mau ikut gabung mengawasi konten di sana?

Kalau kekhawatiran yang muncul, misalnya, berkaitan dengan panduan komunitas yang bisa “diakali” oleh anak-anak dalam mengakses konten yang tidak semestinya, saya rasa hal itu adalah domain dari fungsi dan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anaknya.

Pemerintah tidak usah sok jadi pahlawan dengan membajak peran orang tua di rumah dalam mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan internet.