Kemarin presiden Jokowi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sebuah instansi pemerintahan tentang pungutan liar atau sering disebut pungli, sehingga mendapatkan respon yang baik dari seluruh elemen masyarakat bahkan presiden dalam hal ini diwakilkan oleh sekertaris Negara langsung merespon tindakan ini dan membentuk tim untuk sapu bersih pungutan liar.

Pungli memang menjadi salah satu agenda utama dalam reformasi penegakan hukum agar budaya kesadaran hukum bisa tertanam disetiap individu tanpa terkecuali. Dan terkhususnya dalam lingkup birokrasi, sehingga proses administrasi publik bisa berjalan sesuai arahnya.

Ketika berbicara mengenai reformasi hukum itu artinya melakukan perubahan dalam wilayah hukum, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang tentang hukum sebagai pemandu keadaban.

Ide mengenai reformasi hukum bukanlah hal yang baru. Jauh sebelum pak jokowi, hal’ ini telah muncul sejak orang berpikir tentang tentang formulasi peraturan yang dapat menerangi jalan menuju tujuan dari hukum. Tidak kebetulan jika pada awal –awal pemikiran tentang reformasi hukum, memaksa untuk manusia bisa terdidik agar hidup menjadi lebih baik dan beraturan.

Apabila manusia dibiarkan bebas tanpa ada batas, maka sumber-sumber kehidupan yang terbatas itu hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang kuat (penguasa) yang akan mengantar manusia pada situasi semua perang melawan semua.

Dalam misi memandu keadaban, hukum harus memiliki idealisme, berupa standar-standar proyeksi yang mesti melekat pada hukum itu sendiri agar hadir secara bermakna dalam kehidupan manusia. Hukum harus menjadi standar-standar yang bermakna sehingga cukup mulia untuk diperjuangkan, dibela, dan diwujudkan dalam dan oleh seluruh sistem hukum (substansi, struktur, kultur, kebijakan legislasi, yudikasi, dan eksekusi).

Dari situlah orang akan berbicara tentang komitmen pada keadilan, regulasi yang efektif, pro kebenaran, pantang menipu diri, pantang menciderai orang lain dan pantang bertindak korup. Disinilah hukum menjadi landasan moral sekaligus reformasi hukum sebagai panduan peradaban yang semestinya di wujudkan.  

 Ada 5 hal yang di prioritaskan oleh presiden menyangkut dengan reformasi hukum yaitu, (1) pemberantasan pungutan liar dan suap, (2) relokasi lapas yang kelebihan kapasitas, (3) program pelayanan izin tinggal terbatas dan haki, (4) percepatan pelayanan SIM/STNK/BPKB/SKCK, dan (5) operasi pemberantasan penyelundupan. Reformasi yang dilakukan oleh presiden jokowi memang beberapa tahun yang lalu masih sering terjadi di lapangan apalagi yang menyangkut pelayanan publik.

Sebenarnya prioritas utama pak jokowi sangat tepat untuk dilakukan, apalagi bisa terlaksana dengan cepat, asalkan didukung oleh seluruh penyelenggaraan Negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan ditopang dengan akuntabilitas. Tanpa akuntabilitas, maka hampir seluruh tahap dan fase dalam hukum, akan dirasakan sebagai jalan yang gelap dan mencekam, menimbulkan ketakutan, dan ketidakpastian hukum. Tanpa akuntabilitas, proses hukum akan dilalui dengan cara coba-coba, pada akhirnya membuka ruang tawar-menawar dan mudah dimasuki oleh mafia pungli.

Secara sederhana akuntabilitas adalah pertanggungjawaban penyelenggara publik yang berbobot. Sebuah tindakan misalnya, harus dapat dipertanggung jawabkan, mulai dari soal keabsahan, alasan, sampai pada soal ketepatan langkah yang diambil. Akuntabilitas tidak mengenal manipulasi, ia hanya menuntut penjelasan terbuka, serta didukung oleh bukti, dan dapat diterima nalar. Tidak cukup hanya dengan penjelasan secara normatif juga tidak berlakunya argumentasi-argumentasi penipuan logis.

Akuntabilitas penting untuk menjadi keutamaan, dikarenakan semua fase hukum penuh dengan godaan. Dalam proses legislasi misalnya, beragam bentuk dari godaan yang dimaksud, saling memberi penawaran kuota di parlemen, tawar-menawar kepentingan parokhial/partisipasi sehingga menenggelamkan kepentingan umum yang lebih besar, serta jual beli pasal dan ayat yang menggadaikan kepentingan rakyat.

Pada tingkat yudikasi atau penegakan hukum godaannya makin beragam. Pada tahap penyidikan misalnya, modus yang paling menonjol adalah permintaan uang jasa dan penggelapan perkara. Laporan perkara hanya bisa ditindaklanjuti setelah menyerahkan uang jasa. Demikian juga dalam hal penggelapan perkara, penanganan perkara dihentikan setelah ada kesepakatan menyerahkan sejumlah uang kepada aparat.

Salah satu fungsi akuntabilitas adalah sebagai fungsi control. Penegak hukum dengan kekuasaan besar di tangannya perlu diawasi, karena kecenderungan pemegang kuasa salah mengartikulasi jabatanya sehingga menyelewengkan kekuasaannya.  Maka adanya akuntabilitas membuat penegak hukum harus selalu menerangkan dan mempertanggungjawabkan mengapa suatu tindakan diambil, apa dasarnya, apa pula tujuan dan urgensinya, dan dengan bagaimana tindakan tersebut akan diterapkan.

Kontrol lewat akuntabilitas tidak saja memperingatkan aparat terhadap kemungkinan salah kebijakan atau salah tindakan, tetapi juga menunjukan apa yang harus dilakukannya tetapi justru tidak dilakukannya. Sejatinya akuntabilitas melakukan kualifikasi apakah sesuatu harus dilakukan, atau tidak harus dilakukan, atau malahan harus tidak dilakukan sama sekali.

Banyak soal dapat diselesaikan relative efektif dan efesien, jika saja akuntabilitas dijadikan sebagai alat control terhadap mutu kerja aparat. Kita tidak harus menghabiskan anggara dan energi untuk membentuk tim, komisi, maupun lembaga-lembaga, jika saja akuntabilitas diterapkan secara ketat.