Kelompok dengan nama resmi Ad-Dawlah al-Islamiyah fi’l-Iraq wa-sy-Syam ini menyatakan dirinya sebagai Negara Islam dan kekhalifahan global yang dipimpin oleh khalifah Abu Bakr al-Baghdadi. Media Barat menyebutnya sebagai  Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). ISIS mengeklaim memegang kendali penuh atas politik, agama, dan militer atas semua muslim di dunia.

Mereka menyebarluaskan barbarisme dengan justifikasi agama dalam upaya mengeklaim kendali penguasaan atas kekuasaan tersebut. Kelompok ini memiliki afiliasi di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia.

Kini, perbincangan hangat mencuat tentang rencana pemulangan 600-an warga negara Indonesia eks ISIS. Aktivis HAM, pakar terorisme, netizen, hingga presiden mengemukakan pendapatnya. Setuju dan tidak setuju muncul ke permukaan publik.

Apakah pemulangan WNI eks ISIS dirasa perlu? Apakah membahayakan karena dikhawatirkan membawa sisa-sisa virus ekstrimisme? Atau di sisi lain bahkan bisa menjadi mitra bagi BNPT dalam melakukan tindakan preventif penyebaran paham radikal dan ekstrem?

Globalisasi, Terorisme, dan Nasionalisme

Globalisasi menabrak hijab intra-negara. Salah satunya interkoneksi dengan revolusi teknologi yang membuka akses keluar-masuk informasi yang begitu cepat sehingga transformasi budaya, moral, ideologi, dan nilai luhur tidak bisa dinafikan.

Implikasi negatif globalisasi dewasa ini makin kentara terasa, memaksakan gaya hidup yang tidak sesuai dengan budaya luhur, mendiskreditkan budaya lokal, kecemburuan ekonomi, kesenjangan sosial, dan termasuk organisasi transnasional ISIS yang menyebarkan sel-selnya ke seluruh wilayah Nusantara, negara-negara besar dan kaya yang terus mendominasi kekayaan negara miskin sembari berkampanye dan menjadi pion humanisme dan demokrasi.

Ironisnya, di lain sisi, mereka menginjak nilai-nilai tersebut. Peristiwa kejahatan kemanusiaan di negeri Arab, seperti Afghanistan, Iraq, Syria, Yaman, Palestina, dan lain-lain.

Perlu disadari, arus negatif globalisasi yang begitu deras adalah salah satu poros yang membuat tumbuh subur isme teror tersebut, dan permasalahan global adalah salah satu yang menjadi latar belakang seseorang menjadi terorisme. 

Hal ini menjadi alasan yang cukup bagi menjamurnya terorisme dan telah menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas untuk melakukan aksi secara kolektif (jihad) melawan musuh yang mereka sebut dengan term kafir. Juga, kesenjangan dan ketidakadilan dari segala sektor kehidupan pada negara-negara Islam mengakibatkan spirit jihad mereka menggebu-gebu.

Globalisasi yang menjadi pintu dari perubahan dalam segala sektor membawa-serta risiko yang cukup serius. Seperti yang terjadi pada WNI eks ISIS yang beranggapan bahwa negara dengan bangsa tidak dalam satu koordinat atau tidak memiliki titik temu. Mereka merusak kecintaan atas bangsanya dengan berangkat ke Syria dan Iraq dan bergabung dengan ISIS.

Nasionalisme sabagai paham kebangsaan yang koheren dengan ajaran-ajaran Islam dapat menjadi tool untuk pengejawantahan nilai-nilai Islam yang universal. Di era globalisasi, nasionalisme harus terpatri di setiap anak bangsa dan bukan tidak mungkin menanamankan kembali rasa nasionalisme pada 600-an WNI eks ISIS yang ingin pulang.

Bola Panas Wacana Pemulangan Eks ISIS

Apakah 600-an WNI yang mengikrarkan diri dengan ISIS beberapa tahun yang lalu semuanya menjadi kombatan perang? Apakah semuanya laki-laik dewasa? Apakah semuanya otak dari penyebaran ideologi tersebut? Adakah anak-anak yang ikut-serta menjadi korban brain wash? Ataukah para istri yang sumuhun dawuh pada suaminya? Serta remaja-remaja yang dijanjikan life be better?

Seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kepala BNPT mengatakan bahwa sebagian besar dari 600 orang warga negara Indonesia mantan ISIS adalah perempuan dan anak. Informasi tersebut didapatkan dari pihak ketiga, seperti intelijen middle east dan International Committee of the Red Cross (Palang Merah Internasional).

Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak mereka terkatung-katung nasibnya, berharap ada yang membawa mereka ke negara asalnya, Indonesia. WNI eks ISIS yang sekarang tersebar di beberapa kamp pengungsian tersebut tidak semuanya fighter perang. Okelah kita sepakati jika mereka orang dewasa yang memilih untuk menjadi petempur untuk diadili oleh pengadilan internasional serta mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya.

Ratusan WNI yang berada di pengungsian dan tersebar di 3 kamp (Al Roj, Al Hol, Ainisa) mengalami trauma karena kebiadaban kejahatan perang yang masih membekas dalam ingatan mereka. Kondisi psikis anak-anak korban (victim) perang serta kaum perempuan yang mengikuti suaminya haruslah diperhatikan.

Dan jika kita melirik ke para istri serta anak-anaknya, apakah mereka pure mengikrarkan diri ke ISIS atau mengikuti pilihan suami atau orangtuanya semata? Pembakaran paspor bukanlah alasan yang cukup relevan untuk menolak pemulangan mereka ke tanah air.

Pulangkan, Lalu Reideologi!

Ketimpangan sosial dan ekonomi serta permasalahan global yang menjadi sub-primer dari menjamurnya gerakan-gerakan demikian tidak boleh diabaikan. Buang keserakahan dan keangkuhan, mengubah orientasi kesejahteraan, dari kesejahteraan untuk pribadi menjadi kesejahteraan untuk umum, serta dibarengi dengan asupan agama yang berimbang. 

Lalu, pemerintah dengan badan-badan yang sudah terstruktur dan dana yang sudah dianggarkan bisa melakukan upaya penanggualangan terorisme yang maksimal dengan program deradikalisasi dan menyusun kebijakan yang komprehensif.

Sinergi antar-ormas Islam mainstream untuk memoderasikan paham mereka juga sangat dibutuhkan. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Mathla’ul Anwar, dan ormas-ormas Islam yang sudah memiliki kapabilitas dalam menyebarkan dakwah Islam yang wasathiyah bisa menjadi mitra yang kooperatif bagi pemerintah untuk menangkal masuknya dan tersebarnya ideologi transnasional dan membantu dalam pemulihan paham (reideologi) WNI eks ISIS.

Maka, hemat penulis, dalam konteks wacana pemulangan 600-an WNI eks ISIS ini, kita harus melihat secara holistik dan konkret. Sebagai langkah untuk mencegah mereka agar tidak makin terpapar paham ekstrem ISIS selama di kamp, proses pemulangan WNI dengan skema seleksi adalah hal yang mendesak. Kita tidak bisa sepenuhnya menolak kepulangan mereka.

Pulangkan, lalu reideologi!