Pagebluk sedikit pun tak mengurangi perayaan kesaktian Pancasila. Di tengah situasi yang tak menentu, Presiden Jokowi tetap memperingati dengan khidmat momen bersejarah tersebut. Meskipun Pancasila telah dirayakan hari kelahirannya, hari kesaktiannya dirasa tetap perlu mendapat perhatian sebagai wujud syukur.

Mendengar kata sakti yang dilekatkan pada Pancasila, boleh jadi kita akan berasumsi bahwa ada kekuatan luar biasa di dalamnya. Sakti adalah diksi yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki kuasa untuk berbuat yang melampaui kodrat. 

Sakti selalu diidentikkan dengan sesuatu yang bertuah atau mandraguna. Tentu tak selalu berhubungan dengan hal gaib. Misalnya saja kartu sakti Pak Jokowi. Kartu-kartu itu diklaim sakti tentu karena mampu berbuat sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh kartu-kartu lain, misalnya kartu tanda penduduk atau kartu ATM sekali pun.

Kartu Pak Jokowi itu mendatangkan tuah atau berkat, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mulai dari kartu prakerja yang memberikan pelatihan kepada pengangguran, kartu Indonesia pintar (KIP) yang menggratiskan pendidikan anak-anak sekolah, serta kartu sembako murah yang meringankan beban emak-emak di rumah. 

Terlepas dari segala kontroversinya, kartu-kartu sakti itu tentu ada yang merasakan manfaatnya. Jika ternyata tidak, maka orang-orang akan mengatakan kalau itu hanyalah kartu-kartuan atau sakti-saktian belaka.

Lantas bagaimana dengan Pancasila? Apa saktinya? 

Konon, hari peringatan kesaktian Pancasila itu berakar dari peristiwa besar pada tanggal 30 September 1965. Pada hari itu, terjadi upaya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok komunis. 

Setidaknya ada tujuh jenderal yang menjadi korban keganasan mereka saat itu. Namun, dengan kesadaran dan semangat mempertahankan Pancasila pemberontakan berhasil digagalkan. Dengan gagalnya pemberontakan komunis itulah lantas Pancasila dianggap sakti. Pancasila dianggap mampu menghalau ancaman besar dari ideologi yang dapat meruntuhkan tatanan bangsa dan negara.

Semasa orde baru, hari kesaktian pancasila dirayakan dengan berbagai seremoni militer. Menonton film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer melalui televisi nasional juga bagian dari perayaan tersebut. 

Sayangnya, pemerintah orde baru kemudian dianggap melampaui batas. Pancasila dikonstruksi sedemikian rupa untuk menjadi alat politik. Orde baru memberlakukan asas tunggal untuk “membunuh” lawan-lawan politiknya, di mana setiap ormas dan parpol hanya boleh berplatform Pancasila dan tunduk dengan aturan-aturan main yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan itu selain untuk menghalau lawan juga untuk melindungi praktik-praktik KKN yang tumbuh subur. 

Protes pun bermunculan, termasuk dari orang-orang Islam. Banyak yang berpandangan bahwa ormas dan parpol tidak harus berplatform Pancasila, karena Pancasila itu adalah pondasi dasar negara (Prawiranegara, 1984). Maka dari itu, Pancasila semestinya menjadi pengayom berbagai pemikiran dan keyakinan yang hidup di Indonesia.

Ujian Kesaktian di Era Reformasi

Memasuki reformasi, semangat anti orde baru mendorong berbagai perubahan sosial-politik. Ada semangat untuk mengontekstualisasikan Pancasila secara benar. 

Celakanya, semangat itu juga diikuti oleh semangat anti-Pancasila. Dengan sekonyong-konyong muncul berbagai kelompok aliran yang menolak Pancasila, atau mempropagandakan berbagai pemikiran yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Banyak yang berpendapat inilah konsekuensi dari kebebasan yang kebablasan setelah jatuhnya rezim orde baru.

Pancasila memang menemui tantangannya tersendiri di era reformasi. Ormas keagamaan yang berpaham radikal atau yang mengusung gagasan khilafah islamiyah menjadi ancaman bagi tegaknya nilai-nilai Pancasila. 

Akan tetapi, tak dapat dipungkiri pula tumbuh kesadaran yang begitu tinggi di masyarakat akan bahayanya ancaman tersebut. Munculnya slogan “Saya Indonesia, Saya Pancasila” yang diviralkan oleh warganet merupakan salah satu upaya untuk melawan narasi-narasi yang bertentangan dengan Pancasila. 

Begitu pula dengan sikap tegas pemerintah dengan membubarkan ormas keagamaan yang dianggap memiliki cita-cita yang tidak sejalan dengan dasar negara. Seolah-olah ada upaya untuk membuktikan sekali lagi akan kesaktian Pancasila.

Namun, tentu semua itu belumlah cukup. Pancasila tak akan tampak sakti hanya dengan slogan-slogan, sorak-sorai, seminar ataupun menindak hukum mereka yang menolaknya. Kesaktian Pancasila hanya dapat dibuktikan dengan berkat serta manfaat yang diberikan secara nyata kepada masyarakat. 

Bertuahnya Pancasila harus masyarakat sendiri yang memvalidasinya, tentu ketika ia termanifestasikan dalam kehidupan sosial-politik secara konsekuen dan konsisten.

Seperti halnya kartu sakti Pak Jokowi, ia tak akan tampak sakti hanya dengan kampanye-kampanye, atau narasi-narasi ndakik para influencer. Kesaktian kartu Jokowi dapat terbukti hanya dengan kemanfaatannya langsung di masyarakat. Ketika program kartu-kartuan itu tidak membumi serta buruk dalam pelaksanaannya, maka alih-alih sakti ia hanya akan dianggap sekadar bualan atau omong kosong.

Pancasila diyakini sebagai konsep revolusioner untuk suatu peradaban maju. Ia juga menjadi karakter dan identitas untuk bangsa yang hebat, modern dan bermartabat (Amir, 2013). Sila-sila dalam Pancasila juga memiliki landasan historisitas, rasionalitas serta aktualitasnya, yang jika diamalkan maka akan menopang peradaban agung suatu bangsa dan mendekati terwujudnya negara yang paripurna (Latif, 2011). 

Maka dari itu, Pancasila harus hidup di dalam batin, baik batin masyarakat Indonesia maupun para pejabat politiknya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus bersemayam dalam jiwa dan raga, menyatu dengan darah dan tulang.

Agaknya membumikan Pancasila bukanlah perkara mudah. Pancasila adalah norma dasar (grundnorm), maka ia adalah sumber hukum, posisinya paling tinggi bahkan melebihi konstitusi. Namun, karena saking tingginya posisi Pancasila, ia menjadi terlalu sulit untuk digapai dan acap kali dilupakan. 

Akibatnya, praktik-praktik kehidupan bernegara kita sering menuai polemik. Banyaknya produk-produk hukum yang bermasalah dan merugikan rakyat serta masih maraknya konflik horizontal menjadi bukti bahwa menghidupkan nilai-nilai Pancasila adalah pekerjaan yang tidak akan pernah selesai.

Paradoks di Tingkat Elite

Sejak mencuatnya gerakan ormas yang mengusung khilafah islamiyah, pemerintah memang gencar menghalau gerakan tersebut untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Akan tetapi, sikap itu tidak dibarengi dengan keputusan-keputusan politik yang mencerminkan falsafah dari Pancasila di tingkat elite. 

Akibatnya, politik kita selalu gaduh. RUU Omnibus Law yang terus dibahas oleh DPR dan keputusan pemerintah yang tetap menaikkan iuran BPJS di tengah pagebluk adalah segelintir contoh yang melukai hati rakyat dan mengkhianati nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila tampak sakti ke luar tetapi lumpuh ke dalam.

Sebelumnya, keputusan pemerintah untuk mendirikan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) sempat membawa angin segar. Lembaga tersebut tampak menjanjikan karena diisi oleh para negarawan yang kaya pengalaman. Mereka adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, demikian katanya, meskipun gaji mereka sebagai pimpinan dan anggota BPIP sungguh bombastis. 

Namun, bertahun-tahun lembaga ini berdiri sekali pun tak pernah terdengar kiprahnya. Sampai-sampai muncul pertanyaan: apa sih kerja BPIP? Nalar publik kemudian serasa dipermainkan saat DPR dan pemerintah justru berencana membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Alih-alih memperbaiki kinerja BPIP mereka justru melempar RUU yang tidak jelas maksud dan tujuannya. 

RUU HIP memang dianggap bermasalah karena dianggap berupaya “mengacak-acak” Pancasila yang sudah mapan―yang disepakati 18 Agustus 1945―dengan melempar wacana pemerasan kembali Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

Tak cukup sampai di situ, di tengah situasi krisis, pimpinan DPR kita yang terhormat justru melontarkan statement kontra produktif yang melukai hati masyarakat Sumatera Barat

Sungguh sangat disayangkan, di saat kita semua butuh bersatu dan berkolaborasi malah muncul pernyataan yang memantik sentimen dan berpotensi memecah belah. Padahal, dengan kapasitas beliau sebagai pimpinan DPR, ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menangani krisis. Misalnya saja dengan memperkuat pengawasan terhadap kinerja pemerintah, atau bila perlu mendorong DPR agar menggunakan hak interpelasi dan hak angket. 

Cara-cara demikian sangatlah masuk akal karena berbulan-bulan kerja pemerintah tidak pernah beres dalam menangani wabah. Mengingat masalah tersebut tak hanya penting, strategis dan berdampak luas, tetapi sudah menyangkut keselamatan rakyat.

Kini, kita tengah dihadapkan pada pelaksanaan pilkada di beberapa daerah. Beberapa pakar sudah memperingatkan pilkada akan semakin memperburuk pagebluk. 

Akan tetapi, tampaknya para elite tak lagi mau mendengar tuntutan publik yang ingin pilkada ditunda. Kini, saat banyak orang berada di antara hidup dan mati, masihkah kita berharap pada kesaktian Pancasila? Ataukah kita lebih berharap pada oligarki kekuasaan? 

Barangkali kita lebih berharap pada oligarki kekuasaan karena tak punya pilihan. Berharap mereka tak pernah lupa bahwa kemanusiaan masih menjadi sila kedua Pancasila.