Terhitung sejak 1 Oktober 2019, anggota legislatif baru telah resmi mengemban tugas sebagai representasi kepentingan rakyat Indonesia di parlemen. 

Terdapat satu perubahan yang cukup mencolok dari komposisi pimpinan DPR RI periode 2019-2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kursi pimpinan Ketua DPR RI kini diduduki oleh Puan Maharani, politisi PDI Perjuangan yang mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menempati posisi tersebut sejak kemerdekaan Indonesia. 

Capaian ini diperoleh sebagai dampak dari diterapkannya revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur komposisi kursi pimpinan DPR yang diberikan kepada lima partai politik dengan perolehan suara terbesar dalam Pemilihan Umum.

Terpilihnya Puan Maharani yang juga merupakan putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di satu sisi, memang dapat dipandang sebagai suatu prestasi bagi pencapaian perempuan dalam politik di Indonesia. Tentu tidaklah mengejutkan memang mengingat adanya dasar hukum yang mengakomodasi kepentingan tersebut. 

Namun, di sisi lain, secara lebih mendalam, hal ini sejatinya mengindikasikan bahwa kekuasaan politik di Indonesia masih berkutat pada segelintir kelompok tertentu saja atau yang biasa disebut dengan istilah oligarki. Diajukannya nama Puan sebagai pimpinan dari Fraksi PDI Perjuangan sudah barang tentu melalui persetujuan ketua umum partai yang juga merupakan orang tuanya.

Pada poin ini, penulis berpandangan bahwa wajah politik Indonesia masih berada pada titik stagnasi demokrasi.

Tidak hanya Puan semata, terdapat beberapa anggota legislatif perempuan lainnya yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan dengan sesama aktor politik yang telah lama berkecimpung, baik di tingkat lokal hingga nasional. 

Riset yang dilakukan oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia menunjukkan sekitar 20,5 persen caleg perempuan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Lebih spesifik, riset tersebut mengungkapkan bahwa 52 persen di antaranya memiliki latar belakang sebagai aktivis partai politik. 

Riset tersebut juga mengangkat temuan yang menarik bahwa 41 persen caleg perempuan yang terpilih merupakan mereka yang memiliki afiliasi dengan kekerabatan politik seperti keluarga dan lain sebagainya.

Dalam rangka memandang fenomena ini, penulis berpandangan bahwa kekuasaan politik di Indonesia kini sedang dikuasai oleh elite oligarki yang menerapkan praktik politik dinasti. Oligarki yang berasal dari Bahasa Yunani, oligarkhia, secara umum didefinisikan sebagai suatu bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok kecil elite politik tertentu. 

Michels dalam bukunya yang berjudul Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy mengemukakan penyebab utama terbentuknya oligarki dalam partai politik yang bermuara pada kebutuhan mutlak akan kepemimpinan. Kebutuhan akan pemimpin merupakan suatu keharusan dalam setiap kelompok di masyarakat. 

Untuk dapat mencapai posisi tersebut memang diperlukan beberapa kualifikasi yang sesuai, seperti halnya faktor teknis, psikologis, dan intelektualitas yang pada umumnya dimiliki dan dikuasai oleh elite tertentu dan mengarah pada politik dinasti.

Dalam kaitannya dengan representasi politik perempuan di parlemen, perlu sekiranya kita memahami terlebih dahulu mengenai konsep affirmative action yang dikemukakan oleh Mona Lena Krook (2009). Pertama, tipe party quota yang dalam implementasinya berkutat pada pemberian akses kepada partai politik untuk mencalonkan perempuan dalam persentase tertentu di dalam daftar kandidatnya. 

Kedua, tipe legislative quota yang tidak jauh berbeda dengan tipe sebelumnya. Hanya saja, pada legislative quota, seluruh partai politik peserta pemilu dimandatkan dengan regulasi yang mengikat untuk memenuhi persentase calon perempuan tertentu. 

Ketiga, tipe reserved seats, yakni pemberian jaminan memperoleh kursi parlemen dalam jumlah tertentu bagi perempuan. 

Ketiga tipe tersebut pada dasarnya berfokus untuk menghadirkan representasi perempuan dalam jumlah satuan angka tertentu yang dalam pandangan Ann Phillips (1995) akan mendorong keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dalam representasi kepentingan politik.

Namun dalam kenyataan representasi politik di Indonesia, hal ini kerap kali berbenturan dengan kepentingan sekelompok elite oligarki tertentu untuk memperoleh, mempertahankan, atau bahkan memperluas jaringan kekuasaannya. Partai politik sebagai sebuah kendaraan politik bagi setiap individu untuk memperjuangkan kepentingan politiknya di parlemen dikuasai oleh elite-elite politik lama yang justru aktif mengader kerabat keluarga. 

Hal ini praktis, sekalipun berupaya untuk memenuhi ketentuan pemilihan umum terkait pemenuhan kuota kader perempuan, tetapi dimaknai sebagai suatu kesempatan bagi perluasan akses kekuasaan semata. Tidak terkecuali dengan capaian Puan Maharani sebagai Ketua DPR perempuan pertama serta beberapa peningkatan capaian keterpilihan anggota legislatif perempuan lainnya dalam pemilu. 

Publik pada akhirnya menanti sejauh mana keberpihakan para politisi perempuan terhadap kebijakan-kebijakan yang merepresentasikan kepentingan kelompok perempuan.

Referensi

  • Krook, Mona Lena. 2009. Quotas for Women in Politics. New York: Oxford University Press.
  • Michels, Robert. 1915. Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. Illinois: The Free Press.
  • Pratiwi, Andi Misbahul. 2019. ‘Kebijakan, Praktik dan Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019’. Jurnal Perempuan Vol. 24 No. 2, 151-163. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
  • Philips, Ann. 1995. Politics of Presence. Oxford: Clarendon Press.
  • Ristianto, Cristoforus. 2019. Puskapol UI: Caleg Perempuan Terpilih DPR Didominasi Aktivis Parpol.