Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia tentunya bagi bangsa Indonesia, Indonesia yang merupakan negara agraris membuat tanah memiliki kedudukan yang sentral baik sebagai daya produksi maupun sebagai pemukiman. 

Oleh karena itu lah sangatlah penting dalam melakukan pemenuhan kesejahteraan hak setiap orang yang ada diatasnya, apalagi berkait dengan persoalan tanah yang sesuai sifat dan fungsinya tak bisa dilepaskan sepanjang hidup manusia. 

Berdasarkan kewenangannya negara mengatur semua hubungan hukum mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang dinaungi Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Amanat pencapaian kemakmuran dan mewujudkan kesejahteraan menjadi tanggung jawab negara sehingga perlu perumusan kebijakan pertanahan yang komprehensif serta diarahkan untuk mencapai kepastian hukum , keadilan dan kemanfaatan.

Dilihat dari teritorial , Indonesia merupakan negara yang sangat luas hal ini dilihat dari luasnya bidang tanah yang ada di Indonesia, begitu luasnya membuat tanah yang berada di Indonesia masih belum memiliki sertifikat hak milik hal ini dilihat dari data yang disampaikan pemerintah bahwa Sekitar 59 juta dari 126 juta hektar bidang tanah milik masyarakat belum bersertifikat. 

Tidak adanya jaminan kepastian hukum dari tanah tanah tersebut lah yang memicu memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. 

Selain di kalangan masyarakat, baik antarkeluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antarpemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

Berangkat dari hal tersebut pemerintah akhirnya melaksanakan program reformasi agraria yang merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang ditingkatkan Pemerintahan Jokowi-JK dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup; sebagaimana terkandung dalam Nawa Cita Jokowi-JK. Menilik sebelumnya pada UU Pokok Agraria tahun 1960, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai: Pertama, Menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan, Kedua, Menyelesaikan konflik agraria, dan Ketiga  menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.Reforma agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial.

Dalam pelaksanaannya pemerintah sedang giat meluncurkan program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Saya pribadi, sangat mengapresiasi program pemerintah ini. Karena jelas keberpihakannya kepada rakyat yang mampu menanggulangi konflik dan sengketa yang terjadi di Indonesia saat ini serta melindungi hak milik tanah yang ada di Indonesia.
Program bagi bagi sertifikat tanah ini disebut dengan PTSL ( program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ). 

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.  Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Program PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 20184.

Program cerdas yang dikeluarkan pemerintah ini tentu bagai anugerah bagi masyarakat karena hal ini sangat membantu masyarakat ditengah mahalnya biaya pembuatan sertifikat melalui pejabat pembuat akta tanah tak hanya itu dengann adanya PTSL ini memberikann jaminan mutu terhadap status kepemilikan tanah yang ada di Indonesia yang tentunya akan meminimalisir konflik serta sengketa kepemilikan tanah, tak hanya itu dengan adanya jaminan status kepemilikan ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus tanah warisan, jual beli tanah, dan lainnya yang menyangkut pertanahan.

Dengan begitu pemerintah pun mendapat keuntungan dari wajib pajak pemilik sertifikat tanah tersebut hal ini tentu menambah pemasukan negara berupa pajak , tak hanya itu plafon kredit pemerintah atas pembiayaan lembaga dunia tentu akan terkontrol.

Berangkat dari hal tersebut pemerintah memiliki kecerdasan dan mengefektifkan PTSL ini sebagai anugerah karena sekali mendayung dua pulau terlampaui artinya dengan modal beberapa lembar administratif dan kerja aparatur negara pemerintah senang rakyat pun bahagia,oleh karena itu lah saya sebut ide program ini merupakan suatu anugerah bagi pemerintah dan rakyatnya.

Namun jangan terlalu senang terlebih dahulu karena setiap sesuatu yang dibuat pasti memiliki dampak positif dan negatif begitupun program PTSL ini, kita perlu lebih hati hati karena PTSL ini bisa menjadi musibah daripada pajak bagi masyarakat. Mengapa saya berbicara seperti ini? Karena perlu kita ketahui dengan kita memiliki suatu hak atau status kepemilikan atau sertifikat kita dapat menjaminkan sertifikat tersebut kepada perbankan untuk mendapatkan modal. 

Situasi ditengah pandemi saat ini dimana segalanya menjadi susah dan kekurangan tak menutup kemungkinan untuk masyarakat menjaminkan sertifikatnya. Hal ini dilihat dari pemberitaan dan realita yang terjadi dimana penerima sertifikat tanah gratis itu digunakan sebagai permodalan usaha serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Jauh lebih buruk apabila sertifikat tersebut dijaminkan namun cicilan perbankan tidak terlunasi maka tidak menutup kemungkinan jika sertifikat serta tanah tersebut disita oleh korporat dan memicu konflik yang cukup buruk mengenai hak atau sengketa tanah.

Dengan demikian program yang diberikan pemerintah memang program yang efektif dan anugrah bagi pemerintah dan rakyatnya untuk menaungi payung hukum dan mendata tanah yang tak bertuan untuk dikelola dengan baik serta membantu masyarakat yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membuat sertifikat, namun tetap saja selalu ada dampak atau kemungkinan buruk yang mungkin terjadi apabila tidak dibarengi dengan penyuluhan dan pemberian informasi mengenai penggunaan status hak kepemilikan atau sertifikat tersebut .

Penulis berharap agar agar masyarakat jangan sampai tergoda pinjaman perbankan. Terlalu besar resikonya menggadaikan tanah bersertifikat hanya untuk modal yang sebenarnya bisa digulirkan sendiri oleh petani bersangkutan selama mereka tekun dan bersabar.

Apabila kemungkinan terburuk atau musibah yang terjadi nantinya semoga dapat terpikirkan oleh pemerintah untuk mencegahnya baik melakukan penyuluhan ataupun pembinaan mengenai payung hukum hak status kepemilikan atau sertifikat yang telah diberikan dengan pemerintah melakukan penyuluhan tentu masyarakat tentang dampak baik dan buruknya menjaminkan sertifikat serta berbagai kegunaannya tentu masyarakat pun akan berpikir berulang kali untuk menjaminkan sertifikat nya. Oleh karena itu jangan sampai program yang seperti anugrah ini menjadi musibah di kemudian hari nya.