Siapa yang tidak mengenal Partai Solidaritas Indonesia (PSI)? Partai baru yang memiliki slogan Progresif, Terbuka, Itu Kita itu dibentuk oleh Grace Natalie dan merupakan partai milenial, bergaung sebagai partainya anak muda.

Baru-baru ini PSI merayakan hari jadinya yang ke-4 tahun. Sebanyak 3.000 kader PSI memadati Hall 3 ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Minggu (11/11/2018). Acara yang diberi nama Festival 11 ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang menyapa kader PSI ketika tiba di lokasi acara.

Namun bukan perayaan ulang tahun PSI yang penulis akan bahas, tetapi ada statement kontroversial yang dibuat oleh Ketua Umum PSI, yaitu Grace Natalie, terkait pernyataannya yang menyatakan bahwa PSI tidak akan pernah mendukung peraturan daerah (perda) yang berlandaskan agama, seperti Perda Syariah dan Perda Injil, demi mencegah terjadinya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini.

"PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah," ujar Grace.

Buntut dari pernyataan ini, banyak pihak yang kemudian melaporkan Grace dengan menggunakan Pasal 156 KUHP yang serupa dengan kasus Ahok. Salah satu pihak yang melaporkan ke Bareskrim Polri adalah dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melalui kuasa hukum Eggi Sudjana. Dan Laporan Zulkhair diterima dengan nomor laporan polisi LP/B/1502/XI/2018/BARESKRIM tertanggal 16 November 2018. 

Grace dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 156A KUHP, Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 14 juncto Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 

Sebelumnya, penerapan perda Syariah itu sudah ada di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki sisi yang berbeda, berupa sisi ke-Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dari sisi itu kita bisa melihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah. Tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI.  

Penerapan syariat Islam pada tahap ini, yakni untuk meminimalisasi ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan lebih merupakan langkah politik darurat untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan republik, yang bertujuan untuk mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam dikenal dengan sebutan seramoe mekkah (serambi mekkah).

Selama ini, dengan adanya perda Syariah di Aceh, itu tidak membuat masyarakat Indonesia menjadi intoleran bahkan semakin toleran karena memahami secara historis sejarah panjang wilayah Aceh yang begitu dominan dengan agama Islam, maka sehingga terbentuklah ketentuan-ketentuan yang mengatur perda Syariah.

Pernyataan yang dibuat Grace malah membuat kontroversi di antara masyarakat padahal tidak ada masalah mengenai syariah namun dibuat/dibentuk seakan-akan terjadi banyak masalah intoleran. Hal ini, menurut penulis, dapat diduga tindak pidana penistaan agama ke Grace terdapat pada tiga poin, yakni menyatakan bahwa peraturan daerah (perda) menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, serta intoleransi.

Maka kesimpulan penulis bahwa masyarakat Indonesia yang beragam merupakan identitas bangsa Indonesia yang wajib dijaga oleh semua pihak. Keberagaman suku bangsa, agama, kebudayaan, tetapi ada yang menyatukan kita, yaitu Bhineka Tunggal Ika dan toleransi.

Sudah sepatutnya masyarakat Indonesia saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Tidak perlu membesar-besarkan hal yang berkaitan primordialisme dan tidak melarang suatu daerah untuk menjalankan perda syariah karena harus dilihat secara kebudayaan dan historis daerah tersebut.