Iya, PSI tidak seharusnya sewot dengan keberadaan kebijakan-kebijakan aneh di negara ini. Termasuk terhadap isu kewajiban busana muslim di sekolah negeri, diam adalah pilihan yang pas.

Coba renungkan, kira-kira faktor apa yang membuat PSI gagal lolos ke Senayan di Pemilu 2019? Tiada lain—salah satunya—adalah pengusungan nilai toleransi. Bersama perlawanannya atas praktik korupsi, cita-cita itu sama sekali tidak berarti bagi mayoritas warga Indonesia.

Buktinya, PSI hanya mampu bercokol sebagai partai politik 2.0 saja. Itu pertanda kalau mayoritas warga menghendaki hidup di bawah aturan-aturan intoleran!

Soal sewotnya PSI, ini muncul dari tanggapan Wasekjen DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtyas, terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh SD Negeri Karangtengah III, Gunungkidul, Yogyakarta. Ia merespons isi surat yang mengatur perkara kewajiban siswa baru mengenakan busana muslim—pakaian ala-ala ninja gitu.

Oleh karena tidak seturut pada nilai yang diperjuangkan PSI, wakilnya ini kemudian melontarkan kecaman keras. Keputusan pimpinan sekolah ia nilai tidak layak jadi rujukan.

“Kewajiban itu tidak pada tempatnya. Sekolah tersebut adalah sekolah dasar negeri, yang dibiayai dengan pajak dari rakyat. Jadi tidak semestinya dikelola dengan preferensi keagamaan tertentu,” kata Danik.

Kalau mereka yang gila agama mendengar atau membaca pernyataan Danik itu, saya yakin, sudah pasti pasti akan langsung melabeli Danik dan/atau PSI sebagai kelompok anti-Islam. Lagi pula sudah jadi rahasia umum kok kalau nama PSI memang sudah tercemar. 

Salah siapa coba? Ya salah PSI sendiri. Berani-beraninya mereka memperjuangkan nilai toleransi di lingkungan masyarakat yang cenderung intoleran. Wajar belaka kalau sampai ditolak, dan gagal menuju Senayan.

“Aturan dasar kami kok diatur-atur? Anti-Islam ini; kafir, laknatullah!” Sebuah respons yang sangat mungkin terlontar dari kaum yang memegang teguh ajaran-ajaran agamanya secara kaku. Yang berbeda, pokoknya, sikat!

Apakah Danik dan/atau PSI memang bermaksud begitu? Ternyata tidak juga. Danik menjelaskan, ini bukan soal anti-Islam atau bukan. Ini tentang upaya meletakkan sesuatu secara adil. Bahwa segala hal harus berada dalam kadarnya yang proporsional.

Tapi, ya, namanya pembenci, biasanya, tidak pandang bulu. Seapik apa pun gagasan orang yang dibenci, kalau kebencian sudah menguasai, mustahil bisa diterima. Sama sekali tidak ada sikap adil sejak dalam pikiran di tubuh para pembenci.

Sekarang, mari kita tengok surat edaran yang membuat seorang Danik PSI jadi sewot. Berikut ini isi lengkapnya:

SURAT EDARAN

Berdasarkan hasil rapat SDN Karangtengah III pada hari Selasa, 18 Juni 2019, maka dengan ini kami sampaikan aturan sebagai berikut:

1. Tahun pelajaran 2019/2020 siswa baru kelas I wajib memakai seragam muslim.
2. Bagi siswa kelas II-VI belum diwajibkan, yang mau ganti seragam muslim.
3. Tahun pelajaran 2020-2021 semua siswa wajib berpakaian muslim.
4. Berikut kami sertakan contoh gambarnya:

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Benar juga sih apa kata Danik. Surat edaran di atas ini memang mengandung unsur pelanggaran terhadap Peraturan Mendikbud tentang Pakaian Seragam Sekolah. Sebagaimana Danik jelaskan, peraturan ini malah membebaskan siswa untuk memilih: berseragam biasa atau ala ninja-ninja.

Mungkin karena orang-orang seperti Danik yang sewot inilah maka edaran tersebut pun terpaksa direvisi. Tidak lagi mencantumkan kata “wajib”, melainkan "penganjuran". Itu pun hanya bagi yang muslim saja.

Belajar dari Kegagalan

Sudah waktunya PSI belajar dari kegagalannya di Pemilu 2019. Nilai-nilai toleransi yang diusungnya, bersama kebenciannya atas praktik korupsi di negeri ini, sama sekali tidak berarti bagi mayoritas warga. PSI harus sadari ini.

Jika partai anak-anak muda progresif ini mau mendulang sukses di pertarungan politik selanjutnya, sudah saatnya mereka membuka mata kalau mayoritas warga justru menghendaki para pengelola negara yang intoleran atau yang korupnya bukan main. Walau pahit, itu harus PSI terima dengan lapang dada. Kader PSI mesti intoleran dan korup.

Lagi pula, upaya mencampuri urusan kebijakan dalam negeri, buat saya untuk PSI, sangat tidak diperlukan lagi. Semua toh sudah ada yang atur. Mayoritas warga sudah memilihnya.

Kalaupun anggota-anggota legislatif terpilih itu tidak sanggup, jangan langsung berkecil hati juga. Di atas langit masih ada langit; masih ada tuhan. Entitas super ini, meminjam keyakinan Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto, sangat bisa melengkapi kekurangan-kekurangan mereka. Cukup yakin. Simpel saja, gitu lho.

Kenapa? PSI tidak meyakini kemahakuasaan tuhan? Absurd memang. Tapi apa boleh buat? Hidup di negeri ini memang (seolah) harus begitu. Dengkul jauh lebih berguna daripada otak, Bro & Sis.