Penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kesiapan pos anggaran dan SDM yang tak sedikit. Skema anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang dicanangkan Pemerintah sebesar Rp 405,1 triliun atau 2,7 % APBN. 

Alokasi anggaran tersebut terbilang rendah jika dikalkulasi dengan risiko yang dihadapi para tenaga medis, pasien penderita suspect Covid-19, dan masyarakat yang terdampak dari pandemi Covid-19. Pasalnya, pandemi ini dikategorikan bencana nasional non alam sehingga perlu ditopang besaran anggaran yang seimbang.

Anggaran Rp 405,1 triliun belum menjamin upaya penanganan pandemi Covid-19 secara menyeluruh, termasuk dampak sosial-ekonomi yang terjadi. Postur anggaran tersebut cenderung tidak eksplisit pada penanganan yang spesifik, termasuk pada antisipasi krisis pangan. Hal ini hanya sebatas stimulus biasa pada upaya penanganan pandemi Covid-19 yang sifatnya general.

Plotting rencana alokasi anggaran pemerintah meliputi berbagai hal. Pertama, bantuan perlindungan sosial bagi yang terdampak pandemi Covid-19 sebesar Rp 110 triliun, include 10 juta penerima PKH, 20 juta penerima kartu sembako, 5,6 juta kartu prakerja, insentif cicilan KPR untuk MBR, diskon tarif bersubsidi. 

Kedua, anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun yang meliputi transaksi alat kesehatan, perlindungan tenaga medis dan peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan.

Ketiga, anggaran program pemulihan ekonomi sebesar Rp 150 triliun, meliputi restrukturisasi utang (tunggakan kredit) dan penjaminan, pembiayaan dunia usaha khususnya UMKM. 

Keempat, anggaran untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR sebesar Rp 70 triliun, untuk insentif pajak penghasilan (PPh 21) maksimal Rp 200 juta per tahun, pembebasan PPh impor, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, penurunan PPh badan menjadi 22 % dan penundaan pembayaran pokok dan bunga cicilan KUR selama 6 bulan.

Alokasi anggaran ini sebetulnya bisa naik namun juga bisa stagnan tergantung persepsi yang digunakan berdasarkan economic math atau hanya pada logic meaning. Anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp 150 triliun dirasa belum cukup mampu mencover agenda restrukturisasi ekonomi. 

Angka tersebut hanya 25 % dari stimulus yang diberikan untuk menunda potensi kebangkrutan massal. Tak sedikit sub sektor ekonomi yang kolaps lebih dini, karena melihat kegagapan ekonomi yang berjalan begitu bebas.

Anomali ini dirasa bagian dari skema lama terkait spekulasi efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Hal ini bisa saja tidak produktif dan justru hanya menghamburkan anggaran negara, misalnya anggaran Rp 5,6 triliun untuk program prakerja ini akan habis pada upaya non-teknis. Sedangkan masyarakat korban PHK lebih praktis pada pendekatan bantuan tunai.

Di sisi lain, model pelatihan online yang diselenggarakan ini sifatnya berbayar. Kondisi yang tidak relevan, di mana himpitan ekonomi harus segera ditangani namun justru memperlambat proses penanganannya. 

Di saat terjadi himpitan ekonomi justru dikasih bahan materi untuk berpikir bagaimana caranya menghasilkan uang, skala yang digunakan ini kurang terukur dan jauh dari situasi tanggap darurat ekonomi.

Tak ada jaminan pasti pasca pelatihan online prakerja tersebut. Tingkat efektivitas pelatihan online sebatas pada seminar kit atau pengenalan sesaat tidak lebih dari itu. 

Hal ini berkaca pada program pelatihan BLK yang selama ini dinaungi oleh Kemenaker, seberapa besar capaian yang dihasilkan dengan adanya program tersebut dengan masa pendidikan selama 3 bulan. Input peserta dengan output yang dihasilkan tidak balance. Anggaran yang digelontorkan untuk program BLK tentu nominalnya tidak sedikit.

Program prakerja tidak bisa menjadi jembatan ekonomi dan hanya membuang anggaran negara. Orientasi masyarakat yang terlibat dalam program prakerja mutlak pada akses kebutuhan materiil bukan orientasi bisnis. Program tersebut sebetulnya tidak relevan, timing yang digunakan tidak match dengan situasi saat ini. 

Program prakerja diibaratkan kegiatan mempersiapkan tenaga kerja tanpa pekerjaan. Jangkauannya sangat jauh sekali, justru hal ini akan rawan abuse of power (penyelewengan kekuasaan).

Makna anggaran Rp 405,1 triliun ini terkesan absurd dan ambigu. Sejauh mana akses manfaat yang dirasakan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Sejalan dengan itu, muncul beberapa program yang semisal dengan prakerja, yakni program padat karya tunai yang berangkat dari pos kementerian. Hal ini nampaknya juga akan boros anggaran, nalar yang dipakai nalar kondisi normal.

Realokasi anggaran program padat karya tunai, meliputi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 16,9 triliun dengan target 59 ribu tenaga kerja. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 10,2 triliun untuk 530 ribu tenaga kerja. 

Implementasi anggaran ini baik jika berjalan secara paralel, namun bias jika sarat dengan muatan kepentingan tertentu. Program padat karya tunai bisa saja sebagai kedok atau konsep pekerjaan yang menjadi modus eksploitasi dan objek mengeruk anggaran.

Pos anggaran tersebut harus berimplikasi jelas pada masyarakat. Alokasi anggaran ini sifatnya multieffect tidak sekedar pada pencanangan program. Pada banyak hal, keterkaitan jumlah anggaran ini rawan penyelewengan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Hal ini hanya akan menambah inventaris masalah. Kerawanan anggaran akan menyebabkan potensi korupsi dan agenda bancakan nasional yang selama ini masuk menu lezat para pemburu rente.

Dilain hal, muncul berbagai aturan baru kebijakan pemerintah salah satunya pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan baru tersebut menunjukkan pola penanganan pandemi Covid-19 jauh dari target keberhasilan. Ini belum bicara soal pos anggaran PSBB di setiap daerah, jika hanya mengandalkan APBD bisa jebol semakin tidak efisien dan sirkulasi ekonomi bisa terhambat. 

Faktanya, pelbagai daerah tidak sedikit yang menyatakan ketidaksanggupan dengan pemberlakuan kebijakan tersebut. Dari sekian pos anggaran tersebut lebih baik dianggarkan dalam belanja sosial yang sangat realistis.

Trend kebijakan pemerintah saat ini mengalami penurunan, kecenderungan ini berangkat dari ketimpangan kebijakan antar kementerian yang dianggap membingungkan masyarakat. Keputusan yang sepihak akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat di level grassroot. Sehingga aroma tidak sedap dari bilik Istana ini merepresentasikan minimnya respon masyarakat akan kebijakan pemerintah.