Polemik proyek pembangunan nasional Jalan Tol JORR II Bandara-Kunciran atau Tol Bandara belum juga selesai.

Polemik bermula dari tidak adanya kata "sepakat" tentang penentuan harga lahan warga yang hendak digunakan untuk pembangunan jalan tol tersebut. Penentuan harga yang dilakukan sepihak tanpa musyawarah itu telah merugikan warga Kampung Baru, Kecamatan Benda, Tangerang.

Sampai tulisan ini saya tulis, proyek pembangunan jalan tol itu masih terus berlanjut Padahal, warga berharap proyek dapat dihentikan sementara sampai hak-hak warga bisa terpenuhi dengan berbagai proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam kondisi seperti ini, seharusnya negara mengedepankan nasib rakyatnya, bukan mendahulukan proyek pembangunan. Terlebih, negara punya kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warganya.

Kewajiban Negara

Rumah merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang mesti bisa dipenuhi oleh negara. UNHABITAT menyatakan, seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak sangat berpotensi kehilangan akses ke makanan, pendidikan, fasilitas kesehatan, pekerjaan, dan peluang mata pencaharian. Inilah yang dialami warga Benda.

Warga Benda yang sedianya mendapat penghasilan dari berdagang, warung kelontong, dan berjualan secara otomatis kehilangan pendapatannya. Saat ini, rumah mereka telah tiada, penghasilan pun ikut lenyap. Kondisi semacam ini, menurut LBH Jakarta, bila dibiarkan akan menimbulkan kemiskinan yang ekstrem.

Lagi pula, tempat tinggal telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Siapa yang bisa mewujudkan amanat konstitusi itu? Ya, negara; pemerintah.

UU No 1 Tahun 2011 Pasal 5 ayat 1 menyatakan, "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah." Pasal ini mesti diimplementasikan secara adil oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh tebang pilih. Jangan hanya perumahan elite dari kalangan atas yang diberi ruang dan kemudahan. Sementara permukiman kecil dengan mudah digusur.

Warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal yang layak tersebut antara lain (1) memiliki jaminan legalitas kepemilikan dan keamanan bermukim; (2) ketersediaan berbagai layanan, bahan-bahan, fasilitas, dan infrastruktur; (3) keterjangkauan daya beli masyarakat; (4) kelayakan sebagai tempat tinggal; (5) adanya peluang bagi semua orang; (6) kesiapan lokasi; (7) daya dukung dan kelayakan budaya.

Negara Mesti Hadir

Apakah negara berhak menggunakan tanah milik warga? Pada masa-masa tertentu, negara boleh saja menggunakan tanah milik rakyat dengan alasan untuk pembangunan dan kepentingan umum berskala lokal ataupun nasional. Yang semua itu kepentingannya berskala lebih luar. 

Namun, pemerintah juga harus menempuh mekanisme dan prosedur yang sesuai, tidak mengambil keputusan sepihak, tidak merugikan warga, tidak merampas hak warga secara paksa, tidak menelantarkan warga terdampak. Singkatnya, tidak melanggar batas-batas hak asasi manusia.

Negara mesti hadir untuk melindungi hak asasi warganya, bukan malah merampas lalu menelantarkannya begitu saja. Melakukan penggusuran secara paksa, apalagi disertai ancaman dan kekerasan terhadap warga, adalah bentuk pelanggaran HAM yang serius.

Negara bertugas untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga atas tempat tinggal yang layak. Antara lain, dengan tidak melakukan penggusuran secara paksa, menghindari adanya campur tangan pihak ketiga yang berpotensi merugikan warga, dan mempromosikan, menyediakan, dan memfasilitasi akses atas rumah maupun bantuan. (LBH Jakarta).

Penggusuran Paksa

Bolehkah penggusuran dilakukan oleh pemerintah? Jawabannya boleh. Asalkan memenuhi standar hak asasi manusia. Dengan kata lain, tidak boleh melanggar HAM. Lalu bagaimana dengan penggusuran paksa? Penggusuran paksa adalah penggusuran yang dilakukan tanpa mengindahkan batasan-batasan hak asasi warga. Sudah jelas, penggusuran paksa adalah tindakan melanggar HAM.

Standar penggusuran menurut Komentar Umum Konvenan Hak Ekosob No 7 Tahun 1997, antara lain: (1) terdapat musyawarah yang tulus bagi warga terdampak; (2) pemberitahuan yang layak dan beralasan bagi warga terdampak mengenai jadwal penggusuran; (3) transparansi informasi yang berkaitan dengan proyek dan relokasi; (4) kehadiran perwakilan pemerintah untuk mengawal prosesnya; (5) adanya data yang lengkap mengenai pihak-pihak yang melaksanakan relokasi dan warga terdampak.

Kemudian, (6) relokasi tidak dilaksanakan saat hujan atau malam hari, kecuali disepakati oleh warga terdampak; (7) adanya mekanisme dan sarana pemulihan hak berdasarkan hukum; (8) tersedianya akses terhadap bantuan hukum bagi warga terdampak yang ingin menuntut haknya melalui lembaga pengadilan; dan (9) tidak boleh dilakukan kekerasan, intimidasi, dan pengerahan kekuatan berlebihan.

Penggusuran paksa menurut Resolusi Komisi HAM PBB 77a Tahun 1993, merupakan tindakan pelanggaran HAM berat. Maka, ketika negara atas nama proyek pembangunan apa pun melakukan penggusuran secara paksa, hal itu telah melanggar hukum. Semoga pemerintah pusat segera membuka matanya terhadap apa yang dialami warga Benda saat ini.