5 bulan lalu · 724 view · 3 menit baca · Media 32013_25484.jpg
Promosi prostitusi di media sosial rentan dengan perdagangan manusia.

Prostitusi 2.0, Gurita Perdagangan Perempuan di Media Sosial

Penangkapan Vanessa Angel oleh aparat kepolisian di Surabaya, Jawa Timur di awal  2019 (5/1) menunjukan adanya gunung es persoalan prostitusi melalui media daring (online). Setelah kasus Vannesa Angel mencuat, dengan cepat media massa memberitakan tentang para selebritis yang diindikasikan terlibat dalam jaringan prostitusi yang memanfaatkan media internet.

Penggunaan media sebagai sarana promosi prostitusi sebenarnya bukanlah fenomena baru. Di masa pers cetak berjaya, promosi prostitusi yang memanfaatkan media cetak bisa ditemui dalam iklan baris salon, spa, jasa pijat dan panti pijat. Umumnya iklan prostitusi terselubung di halaman iklan baris koran menggunakan pilihan kata yang mengarah adanya layanan prostitusi, bahkan ada yang secara eksplisit menyebutkan layanan prostitusi, seperti “Massage plus, muda cantik, layanan memuaskan, di tempat dan panggilan, telp XXX”.

Ketika internet berkembang pesat, menggeser popularitas koran, iklan prostitusi berpindah ke media internet. Kepindahan massif iklan prostitusi ke internet semakin terasa ketika media sosial populer. Era media sosial, yang lazim disebut sebagai era web 2.0 – sebuah era dimana kolaborasi daring antarpengguna internet menjadi dominan. Sebagai pengembangan dari era sebelumnya, web 2.0 menawarkan kemudahan dan adopsi oleh pengguna. Istilah yang diperkenalkan oleh O’Reilly Media di tahun 2003 bisa dirujuk dengan penemuan dan perkembangan media sosial.

Media sosial, menjadi platform yang mudah digunakan dan diadopsi oleh pengguna internet. Pengguna internet yang mulanya hanya menjadi konsumen pesan, bisa menjadi produsen pesan di era web 2.0. Dalam pergeseran ini, terjadi peralihan dari audiens passif, menjadi audiens aktif. Audiens, dengan demikian, bisa menjadi produsen dan serempak juga menjadi konsumer pesan.

Menunggangi perkembangan media sosial, penyedia jasa prostitusi memanfaatkannya untuk promosi. Berbagai platform media sosial dimanfaatkan untuk promosi prostitusi, baik yang dilakukan secara langsung oleh penyedia jasa prostitusi maupun muncikari yang mengelola jasa prostitusi. Data, yang menjadi kekuatan dari web 2.0, dimanfaatkan oleh penyedia jasa prostitusi daring.

Tagar (hastag) dimanfaatkan oleh mereka untuk memudahkan konsumen yang mencari jasa prostitusi. Tagar bisyar (yang merupakan akronim dari bisa bayar) dan bispak (yang merupakan akronim dari bisa pakai) merupakan dua tagar yang cukup populer di media sosial yang berkaitan dengan jasa prostitusi.


Di media sosial Twitter, prostitusi daring dengan mudah dijumpai dengan kedua tagar tersebut. Umumya akun yang digunakan oleh para penyedia jasa prostitusi adalah akun alter, yaitu jenis akun yang dibuat oleh pengguna internet sebagai akun yang berbeda dengan identitas asli pemiliknya. Akun alter yang berkaitan dengan jasa prostitusi menampilkan sisi erotisme dan hasrat seksual dari pengguna.

Foto dan video erotis dengan mudah dijumpai di akun alter yang berhubungan dengan jasa prostitusi. Ketika akun alter seperti ini ditutup, karena ada indikasi perdagangan manusia dan konten pornografi, penyedia jasa prostitusi di media sosial dengan segera membuka akun alter baru.

Kemudahan dalam berpromosi prostitusi di media sosial mendatangkan persoalan yang semakin kompleks dalam konteks perdagangan perempuan untuk pemenuhan kebutuhan seks. Selama ini media massa lebih banyak menyoroti prostitusi daring yang melibatkan sosok terkenal, seperti Vanessa Angel yang berlatar selebritis.


Sebaliknya prostitusi daring yang melibatkan perempuan biasa, yang terjerat perdagangan manusia, jarang mendapatkan perhatian. Sheila Jeffreys dalam risetnya yang dibukukan dalam buku berjudul “The Industrial Vagina : The Political Economy of The Global Sex Trade” (2009) menulis tentang prostitusi perempuan dalam perspektif ekonomi politik.

Dalam relasi kelindan prostitusi, internet dan perdagangan perempuan, Sheila Jeffreys menulis langkah pemerintah Belanda dalam memerangi perdagangan perempuan di industri seks. Pemerintah negara ini membeli ruang iklan di situs web industri seks tempat pembeli Belanda berjejaring, untuk pemberitahuan publik yang meminta pria untuk melaporkan jika mereka indikasi perdagangan manusia saat melakukan transaksi seks Indonesia (Jeffreys, 2009:171)

Dalam konteks Indonesia tentu ini berbeda, karena prostitusi dan aktivitas promosi yang berkaitan dengannya dilarang secara hukum, dan berseberangan dengan etika kesusilaan di Indonesia. Meskipun ada yang bisa dicontoh, yaitu mengedukasi audiens tentang bagaimana mencegah dan melawan perdagangan manusia untuk kebutuhan seks melalui iklan layanan masyarakat.


Sheila Jeffreys juga menyebutkan bahwa untuk mengakhiri prostitusi lebih sulit daripada mengakhiri bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan karena kepentingan pribadi yang terlibat. Kepentingan pribadi bukan hanya kepentingan komersial dari mereka yang menghasilkan keuntungan dengan cara yang berbeda dari industri, tetapi kepentingan laki-laki yang menyediakan basis pelanggan dan cenderung marah pada upaya untuk mengekang hak istimewa laki-laki mereka.

Laporan Lembaga Buruh Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa tentang prostitusi di empat negara Asia Tenggara yaitu Filipina, Malaysia, Thailand, Indonesia, berguna menggambarkan sifat masalah, berbicara tentang sifat yang sangat terstruktur dan terorganisir dari sektor ini dan jaringan ketergantungan yang luas dan kuat berbagai kepentingan yang terlibat yang membuat atau mengendalikan prostitusi menjadi sulit (Jeffreys, 2009:201). Kesulitan yang semakin kompleks di era web 2.0 ini, dimana akun alter menyembunyikan identitas pelaku jasa prostitusi.

Artikel Terkait