30 Oktober 1938, sekitar satu juta warga Amerika Serikat panik setelah mendengar sebuah sandiwara yang disiarkan stasiun radio Orson Welles. Ada warga yang sampai menangis, ada yang memanjatkan doa-doa, dan ada pula yang melarikan diri saking takutnya. Pendeknya, waktu itu, Amerika yang kini kita kenal sebagai negara yang penduduknya berpikiran maju dan serba rasional, kacau balau akibat siaran itu.

Sandiwara itu berjudul War of the Worlds dan dikenal juga sebagai The Panic Broadcast, yang menceritakan tentang adanya rencana serangan makhluk dari planet Mars terhadap manusia di Bumi. Peristiwa itu belakangan menjadi bahan kuliah yang sering diulang-ulang oleh pengampu mata kuliah Komunikasi Massa di perguruan tinggi saat menyampaikan teori jarum hipodermik yang pertama kali digagas oleh pakar ilmu politik dan komunikasi Amerika, Harold Dwight Lasswell (1902-1978). 

Teori jarum hipodermik, yang oleh Wilbur Schramm (1907-1987) disebut dengan teori peluru (bullet-theory), mempostulatkan bahwa media mempunyai kekuatan untuk memengaruhi pikiran khalayak secara langsung melalui siarannya, baik berupa berita, film, iklan, dan sebagainya. Sederhananya, teori ini menjelaskan bahwa apa yang disiarkan secara luas akan menjadi pikiran yang melekat di kepala khalayak yang menyimaknya.

Dosen saya dulu pernah menambahkan satu contoh: seandainya media-media secara kompak menayangkan berulang-ulang bahwa perempuan yang cantik itu adalah yang berbadan gendut, maka kita jangan heran bila dalam waktu pendek akan banyak perempuan-perempuan langsing yang menggendutkan diri. 

Ini mirip dengan teori konsensus. Konsepsi perempuan cantik berupa tubuh langsing, berkulit putih, dan berambut lurus yang kita anut hari ini, sedikit banyak tersebar luas oleh siaran media yang tak putus-putus dan merasuki alam bawah sadar kita.

Apa yang terjadi pada warga negara Amerika itu juga pernah terjadi di Indonesia di era Orde Baru. Setiap tanggal 30 September sejak tahun 1984, rakyat, termasuk siswa-siswa dan para pegawai negeri sipil, diminta untuk menonton film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI lewat stasiun televisi, baik swasta maupun nasional. Pemutaran film itu baru berhenti sejak 24 September 1998, namun kembali dimunculkan tahun lalu oleh Jenderal Gatot Nurmantyo.

Menjelang peringatan Hari Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI) tahun ini, apakah film jadul itu akan kembali ditonton bareng? Mantan Panglima TNI itu tampaknya sangat ingin agar kebijakannya tahun lalu itu dilaksanakan lagi. Dalam wawancara yang diterbikan surat kabar Rakyat Merdeka edisi Rabu, 19 September 2018, ia mengatakan:

“Kalau KSAD tidak berani memerintahkan nonton bareng film G30S/PKI, bagaimana mau memimpin prajurit pemberani dan jagoan-jagoan seperti Kostrad, Kopassus, dan semua prajurit TNI AD. Kok KSAD-nya penakut ya sudah pantas lepas pangkat. Ingat, tidak ada hukuman mati untuk perintah nonton bareng. Paling copot jabatan, bukan copot nyawa. Lha, kalau takut pulang kampung saja….”  

Dari pernyataannya, tampak jelas bahwa Gatot sangat ngotot menginginkan agar diadakan nonton bareng lagi. Tahun lalu, ketika masih menjabat sebagai Panglima TNI, ia menginstruksikan agar seluruh prajurit dan keluarganya se-Indonesia menonton film yang digarap di era Orde Baru tersebut. 

Sosok yang sempat digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden itu juga mengajak masyarakat sipil untuk ramai-ramai menonton film tersebut. Kebijakan tersebut sontak menuai kontroversi yang berkelindan dengan perkara-perkara politik.

Apa sesungguhnya maksud Gatot mengajak nonton bareng film tersebut? Apakah ia bermaksud menyampaikan kembali propaganda tentang “bahaya” PKI dan komunisme yang pertama kali diciptakan oleh mantan Presiden Soeharto itu? Tentu saja terlalu dini untuk menarik kesimpulan, terlebih setelah ia gagal maju di Pilpres 2019.

Namun, bisa jadi, sikap Gatot ini merupakan strategi politiknya untuk menarik simpatisan (dukungan). Jenderal purnawirawan itu barangkali sedang menabung asa untuk maju pada 2024 mendatang.

Sementara itu, sampai sejauh ini, meski sering digaung-gaungkan, tidak ada tanda-tanda PKI bangkit lagi ataupun komunisme tumbuh lagi, baik dalam bentuk lama maupun dalam bentuk baru.

Menambah Kegaduhan

Terlepas dari polemik yang muncul, dan terlepas pula dari segala kemungkinan yang ada di balik pemutarannya, agaknya film tersebut sudah terlalu usang untuk dapat memengaruhi pikiran khalayak. Karena itu, perlu dipikirkan ulang untuk mengadakan nobar kembali.

Sebab, hemat saya, alih-alih menciptakan kesadaran masyarakat mengenai bahaya laten PKI, kita justru khawatir pemutaran film tersebut semata hanya akan menciptakan (untuk tidak menyebut menambah) kegaduhan politik jelang Pilpres 2019. Saat ini hari-hari kita terus diriuhkan oleh perseteruan pendukung dua kubu yang akan bertarung.

Jikapun ada pihak yang ingin menyampaikan pesan bahwa PKI atau komunisme adalah ideologi yang berbahaya, sebagaimana radikalisme dan ekstremisme, nobar film tersebut sudah tidak lagi cocok. Masyarakat milenial saat ini rata-rata sudah melek media dan sudah sadar akan propaganda. Yang lebih pas adalah edukasi yang lebih kreatif serta “jujur” yang dapat diterima oleh seluruh kalangan, yang sesuai dengan fakta sejarah yang sebenar-benarnya.

Versi Baru

Presiden Jokowi sendiri sudah memikirkan hal itu. Tahun lalu beliau sempat mengusulkan agar film tersebut diperbarui. 

Usulan tersebut mencuatkan pertanyaan, kira-kira akan diperbarui seperti apa film tersebut? Apakah film itu hanya akan dibuat ulang dengan aktor-aktor yang lebih muda dan kekinian, atau apakah akan disertai pula dengan perubahan-perubahan plot (alur cerita) dalam rangka pelurusan sejarah? Yang disebutkan terakhir ini tentu sangat diharapkan banyak pihak.

Sayangnya, sejauh ini, Jokowi belum menjelaskan sampai ke sana. Namun usulan beliau menarik untuk ditindaklanjuti. Hasil pembaruan film itu juga akan menunjukkan seperti apa sesungguhnya sikap Jokowi terhadap PKI (dan komunisme). Paling tidak, ini dapat meluruskan tudingan-tudingan yang selama ini kerap dialamatkan kepada beliau.

Di luar ribut-ribut soal potensi bahaya PKI dan komunisme yang notabene merupakan masa lampau itu, yang sudah terbukti sulit berkembang di negara Pancasila ini, tidakkah lebih baik bila pemerintah mau sedikit saja waspada akan bahaya laten kapitalisme dan segala macam kredonya, seperti misalnya pasar bebas yang menciptakan konsumerisme akut dan jurang kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin menganga?